Lagi, Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Lembaga Administrasi Negara

Lagi, Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara (LAN) berhasil meraih opini tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kurun waktu tahun 2010. Sebelumnya, LAN juga  memperoleh WTP pada 2007, 2008 dan 2009. Berarti sudah keempat kalinya Lembaga Administrasi Negara mendapatkan penghargaan tersebut.

Mengapa Laporan Keuangan harus diperiksa (audit)?

Laporan Keuangan merupakan produk dari manajemen entitas. Sedangkan salah satu pembaca dan pengguna laporan keuangan dalah pihak diluar manajemen. Untuk meyakinkan bahwa manajemen pemerintah membuat laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum, diperlukan jasa pihak ketiga yang independen untuk memberikan pendapatnya. Untuk itulah laporan keuangan perlu diaudit untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standard yang berlaku umum dan bebas dari salah saji yang bersifat material

Ada empat jenis Opini yang diberikan oleh BPK tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, peringkat pertama Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), kedua Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), ketiga tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of Opinion) dan peringkat terakhir Tidak Wajar (Adverse Opinion).

Gedung dan Asrama PKP2A III LAN yang berlokasi di Jalan HM. Ardan (Ringroad III) Sempaja Samarinda

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara adalah entitas akuntansi dari Lembaga Administrasi Negara yang juga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan terhadap laporan keuangan yang dibuat suatu lembaga, baik institusi pemerintahan maupun korporasi. Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diharapkan dapat memotivasi seluruh satuan kerja di Lembaga Administrasi Negara agar dapat selalu meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan, sehingga Opini tersebut dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan dan senantiasa mendorong agar seluruh Satuan Kerja di Lembaga Administrasi Negara lebih serius dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Terkait dengan audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, kedepan BPK telah melakukan pengkajian untuk menerapkan dan menerapkan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan sistem National Single Window (NSW), diharapkan jika NSW sudah berjalan maka proses Audit akan bisa dilakukan melalui sistem elektrokik yang disebut e-Audit. Kelebihan dari e-Audit ini akan mampu mengakses ke dalam setiap situs kementerian muapun lembaga negara non kementerian terhadap Laporan Keuangan sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan proses monitoring pengawasan yang dapat diakses setiap saat tanpa perlu mendatangi setiap kementerian untuk melakukan proses audit. E-Audit merupakan salah satu langkah preventif untuk mengurangi persinggungan antara Auditor dan Auditee, sehingga proses audit bisa berjalan secara transparan dan akuntabel serta bisa diawasi secara sistemik. (Windra Mariani)

Share this post