Rakor Kediklatan Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim dan Kaltara

Rakor Kediklatan Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim dan Kaltara

Modal utama keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan pelayanan terbaik dari penyelenggara pemerintahan, menuntut SDM aparatur andal dan mampu mengubah keunggulan komparatif ke arah keunggulan kompetitif.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP saat membuka Rapat Koordinasi Kediklatan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kaltim dan Kaltara, dengan tema “Membangun  Kebersamaan untuk Mewujudkan Kaltim Maju dengan didukung Sumber Daya Aparatur yang Andal”, di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kaltim, Selasa (18/2).

Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP didampingi Kepala PKP2A III LAN Dr Meiliana menyaksikan Kepala Bandiklat Syafruddin Pernyata mendatangani Piagam Kerjasama antara Bandiklat dan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Diklat Kepegawaian.(fajar/humasprov kaltim)

“SDM aparatur juga harus mampu mengolah semua aspek yang tadinya kurang berguna menjadi sangat berguna untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan di daerah masing-masing. Karena sehebat apapun gubernur dan wakil gubernur, tanpa peranan aparatur pemerintah andal dan berkualitas, sangat mustahil program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Mukmin.

Menurut dia, salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas adalah dengan mengupayakan pembentukan SDM andal melalui perencanaan, evaluasi serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur.

Sehubungan dengan itu dan juga memperhatikan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5/2014 yang disahkan pada 15 Januari 2014, memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berkarier lebih baik sesuai dengan kompetensi.

“Diklat merupakan salah satu instrumen pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjawab kebutuhan kozmpetensi aparatur guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi,” jelasnya.

Diperlukan profesionalitas lembaga Diklat diantaranya dengan melakukan penerapan sistem dan prosedur yang standar. Dalam hal ini, Bandiklat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui Diklat.

Keberadaan Bandiklat, menjadi sangat penting terutama dalam penyediaan SDM aparatur yang profesional sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan juga sebagai pembina terhadap BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau Bandiklat yang berada di kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara untuk sementara.

Demikian halnya dengan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota, sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bandiklat Kaltim.

“Melalui Rakor ini kita harapkan dapat diperoleh kesatuan gerak, langkah dan pandangan yang sama dalam penyelenggaraan kediklatan di Kaltim dan Kaltara,” harapnya.

Terlebih saat ini sudah berlaku Diklat pola baru seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 12/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 13/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan Tingkat IV.

Selanjutnya, Peraturan Kepala LAN Nomor 21/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS III, serta Peraturan Kepala LAN Nomor 22/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS golongan I dan II.

“Disini pemerintah daerah terutama Bandiklat mempunyai tugas dan peran cukup besar mengatur dan mengelola pelaksanaan kegiatan Diklat tersebut. Tentu saja persiapannya tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah SDM yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, yakni  Widyaiswara, nara sumber, panitia penyelenggara dan lainnya,” kata Mukmin.

Rakor Kediklatan kali ini diikuti 112 peserta dari Bandiklat dan BKD provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara, serta SKPD lingkup Pemprov Kaltim. Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Bandiklat H Syafruddin Pernyata dan Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda Dr Meiliana. (her/sul/es/hmsprov).

Sumber: Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (http://kaltimprov.go.id)

Share this post