Rapat Kerja Eksekutif se-Kalimantan: Kebijakan Strategis Lembaga Administrasi Negara dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur

Rapat Kerja Eksekutif se-Kalimantan: Kebijakan Strategis Lembaga Administrasi Negara dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dalam rangka pembinaan dan meningkatkan koordinasi antara Lembaga Diklat di daerah serta sebagai sarana penyebaran informasi tentang kebijakan, pengembangan, dan permasalahan bidang kediklatan di daerah, PKP2A III LAN menyelenggarakan Rapat Kerja Eksekutif se-Kalimantan dengan tema ”Kebijakan Strategis Lembaga Administrasi Negara dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur di Samarinda, 24 Oktober 2012. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur pembina dan penyelenggara diklat dalam penyelenggaraan sebuah diklat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, saat membuka Rapat Kerja Eksekutif se-Kalimantan di PKP2A III LAN

Bertempat di Ruang Auditorium PKP2A III LAN, Rapat Kerja Eksekutif se-Kalimantan Tahun 2012 menghadirkan Narasumber yaitu Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pemimpin Lembaga Diklat baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan, Pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Diklat, Badan Diklat Teknis, serta BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan, dengan jumlah peserta mencapai 56 orang.

Dalam rapat ini dibahas tentang Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang mengatur ASN sebagai sebuah profesi. Sebagai sebuah profesi, maka ASN harus memiliki nilai-nilai dasar profesi, persyaratan pendidikan dan pelatihan (kompetensi), kode etik, kode prilaku, dan organisasi profesi. Pengembangan diri dan kompetensi menjadi hak aparatur yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena nantinya 10 persen dari hari kerja pegawai ASN untuk pengembangan kompetensi. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak yang besar terhadap BKD dan Badan Diklat di daerah sebagai institusi yang sangat strategis untuk pengembangan kapasitas pegawai ASN. Untuk itu pengelola Badan Diklat bersama LAN harus mengantisipasi hal tersebut dan berfikir keras, berfikir inovatif, dan bekerja keras untuk dapat mengembangkan berbagai macam kegiatan yang inovatif, efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pegawai ASN.

Foto Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Peserta Rapat Kerja Eksekutif

Selain itu, Kepala LAN juga mengomentari beberapa keluhan yang dilontarkan oleh Peserta Rapat Kerja Eksekutif, diantaranya adalah terkait permasalahan birokrat dan politisi yang kerap kali berseberangan dalam hal pemerintahan. Dia mengungkapkan bahwa hubungan antara pejabat karir (birokrat) dan pejabat publik (yang dipilih rakyat), saat ini tengah dirumuskan dalam Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Lebih lanjut Kepala LAN memaparkan PNS harus bersikap netral dan berpihak pada kepentingan bangsa dan publik. PNS tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk menjaga netralitas tersebut, di RUU ASN telah dirumuskan agar kewenangan dalam proses mutasi di eksekutif (pemerintah) berada pada Pembina Kepegawaian, bukan lagi Kepala Daerah. (hanna)

Share this post