Ancaman Politik (Political Threat) Bagi Kepala Daerah Baru

Ancaman Politik (Political Threat) Bagi Kepala Daerah Baru

ncaman Politik (Political Threat) Bagi Kepala Daerah Baru

Pemilihan kepala daerah yang melibatkan sekitar 269 daerah pada Desember 2015 lalu telah usai ,dan daerah-daerah tersebut tengah menantikan pelantikan pemimpin daerahnya secara serentak yang direncanakan pada bulan Maret dan Juni 2016. Pimpinan daerah yang baru harus dapat membuktikan janji maupun kontrak politik yang dicanangkannya kepada masyarakat sesegera mungkin, dan inilah yang dapat menjadi ancaman politik bagi kepala daerah baru tersebut. Makna sesegera dan secepat mungkin secara spesifik telah menjadi ancaman tersendiri secara politik, sebab dengan semakin meningkatnya permintaan/ tuntutan publik saat ini telah mendorong kecenderungan para pimpinan daerah nantinya lebih fokus pada pencapaian jangka pendek semata dibandingkan pencapaian jangka panjang. Meskipun disatu sisi hal ini cukup baik terutama untuk menggugurkan kewajiban sang kepala daerah kepada masyarakat atau pemilihnya, namun disisi lain tentu berimplikasi pada keberlanjutannya serta problem yang timbul di masa mendatang.

Sebagai contoh, penanganan banjir melalui pembangunan infrastruktur penampungan namun tidak disertai upaya mengubah kebiasaan masyarakat, pembangunan pusat hiburan tapi tidak mempertimbangkan faktor kemacetan, tata kota, maupun ketersediaan ruang terbuka hijau. Terlebih upaya membangun infrastruktur tersebut seringkali tanpa disertai kemampuan untuk melakukan perawatan dan pemanfaatan yang baik.Oleh karena itu, kombinasi antara memenuhi aspirasi publik melalui pencapaian jangka pendek serta secara visioner dalam jangka panjang memecahkan persoalan daerah lainnyasangat perlu dilakukan.

Blusukan ke ‘akar rumput’ seringkali dapat dikategorikan sebagai model penyerapan aspirasi publik yang terkadang dapat memecahkan persoalan jangka pendek, namun blusukan pada dimensi yang lain yaitu terhadap dokumen perencanaan jangka panjang serta arah pengembangan daerah dari pimpinan-pimpinan daerahsebelumnya, tetap perlu dilakukan dalam menyeimbangkan mimpi jangka pendek dengan perencanaan jangka panjang. Harmonisasi ini sangat diperlukan agar pengelolaan pembangunan daerah tetap berjalan kontinu, selaras, dan sesuai peruntukannya.

Disisi lain, ancaman yang dihadapi kepala daerah baru adalah segera dalam jangka pendek  dapat meng-upgrade kemampuannya untuk mengenali kekuatan dan potensi keuangan daerah, kemampuan birokrasinya, kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, penguasaan terhadap regulasi yang berlaku dan implikasinya, serta kemampuan melakukan inovasi dan terobosan pelayanan publik. Komponen ini perlu diupayakan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah publik untuk memberikan pelayanan terbaik, kemajuan terbaik, kemakmuran terbaik bagi masyarakat daerahnya secara khusus dan nasional secara umum diatas kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Ditengah semakin kuatnya kekuatan masyarakat sipil dalam mengawasi dan bahkan mengontrol pemerintah daerah menjadikan kepala daerah perlu memikirkan upaya inovatif dalam menjawab tuntutan publik tersebut. Salah satunya adalah upaya mempersatukan kepentingan pemerintah, kepentingan privat, dan kepentingan masyarakat menjadi satu kepentingan yaitu kepentingan publik melalui pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terkait dengan kepentingan pemerintah (yang juga merupakan ancaman bagi kepala daerah baru), permasalahan dunia birokrasi ini telah diidentifikasi melalui berbagai forum dan salah satu kunci mengatasinya adalah penerapan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur dan massif lagi. Reformasi birokrasi tidak hanya/ sekedar ditandai dengan tampilan ruang pelayanan, pakaian kerja, atau gedung yang baru, namun lebih kepada progresivitas birokrasi dalam menyajikan pelayanan publik yang cepat, aman, akurat, serta murah.

Pencapaian jangka pendek tentu penting terutama untuk memberikan keyakinan kepada publik akan kapasitas pimpinan daerahnya. Kita bisa mengambil contoh Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang telah melahirkan 40 program inisiatif dalam 2 tahun kepemimpinannya sejak tahun 2013, yang tentu dapat dikatakan sebagian besar merupakan atau dicapai dalam jangka pendek tersebut.Namun demikian, tetap diperlukan kolaborasi visi membangun daerah dalam jangka panjang, yakni mengelola pembangunan daerah dengan perencanaan 10 hingga 25 tahun ke depan. Diperlukan pemimpin daerah yang penuh terobosan jangka pendek, namun tetap visioner dengan kemampuan tinggi dalam merealisasikannya.

Penulis: Rustan Amarullah (Peneliti PKP2A III LAN)

Share this post