Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada setiap   penyelenggara pelayanan publik baik yang bentuknya institusi, korperasi, badan hukum ataupun lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Pelayanan Publik tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan keinginan Pemerintah untuk terus meningkatkan mutu Pelayanan Publik dan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan, maka ditetapkanlah PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 sebagai revisi dari PermenPANRB sebelumnya (Nomor 96 Tahun 2012).
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan mengadakan Kegiatan Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan di Kasongan pada tanggal 17-19 September 2015, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Katingan yang difasilitasi oleh PKP2A III LAN, Kegiatan tersebut digagas oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Katingan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati yang diwakili oleh Sekda Kab. Katingan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin hari semakin besar, maka pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik  dituntut untuk tidak hanya menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi juga untuk terus berinovasi dan berfikir kreatif bagaimana menyederhanakan birokrasi dalam pemerintahan itu sendiri; pelayanan yang cepat, murah dan transparan kepada masyarakat merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Penyusunan Standar Pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayanan publik di Kabupaten Katingan.
Kegiatan Asistensi Standar Pelayanan ini diawali oleh Narasumber dari PKP2A III LAN, Windra Mariani, presentator menyajikan paparan mengenai isu dan realita tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan sinkronisasinya dengan Reformasi Birokrasi yang selama ini menjadi nilai jual bagi Pemerintah. Buruknya pelayanan publik, maraknya KKN dan rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja PNS menjadi momok tersendiri bagi Birokrasi Indonesia. Reformasi Birokrasi secara menyuruh dan akuntabel perlu dilakukan dari segala segi, sehingga disusunlah beberapa Roadmap yang dijadikan tolak ukur Pemerintah untuk menjadikan Birokrasi di Republik ini sebagai World Class Bureaucracy dan World Class Public Service. Presentasi kedua disampaikan oleh Tri Noor Aziza, masih tentang Standar Pelayanan tapi lebih berfokus kepada Teknis Penyusunan Standar Pelayanan itu sendiri. Mustari Kurniawati, selaku Narasumber pada kesempatan selanjutnya menyajikan paparan menarik mengenai SINOVIK (Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik), Program ini juga sebagai buah hasil implementasi pasal 7 ayat 4 huruf C UU Nomor 25 Tahun 2009, bahwa perlunya peer to peer learning dalam percepatan peningkatan pelayanan publik yang diharapkan bisa menjadi benih pembelajaran, replikasi dan instuisi yang melahirkan inovasi-inovasi terbaik dalam pelayanan publik.
Usai paparan, tim fasilitator dari PKP2A III LAN yang berjumlah 5 (lima) orang mengadakan pendampingan secara penuh terhadap para delegasi SKPD yang mengikuti kegiatan asistensi penyusunan Standar Pelayanan di aula Bappeda. Masing-masing peserta dari unit kerja dibimbing bagaimana cara  menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan di unit kerjanya. Suasana kabut asap yang melanda tempat berlangsungnya kegiatan tidak mengurangi semangat para peserta untuk memahami dan menyelesaikan penyusunan Standar Pelayanan SKPD milik instansi masing-masing. SKPD yang telah menyusun SP nya diminta untuk mempresentasikan hasil kerja di depan peserta lainnya untuk bersama-sama dikoreksi dan diberi feedback dan masukan, baik oleh peserta asistensi maupun dari narasumber. Dari hasil-hasil presentasi tersebut dapat dilihat bahwa peserta sudah cukup memahami tata cara penyusunan Standar Pelayanan di SKPD masing-masing, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014. (Miftahul Heldra).

Share this post