Asistensi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

Asistensi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, begitulah bunyi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Pasal 1. Dengan Peraturan adanya Pemerintah tersebut, SPM ketersediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terjamin. Tidak sekadar Peraturan Pemerintah, hal tersebut juga bermanfaat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik di daerah.

 
Gambaran penyelenggaraan urusan pemerintah yang terkait dengan SPM

SPM terdiri dari 15 bidang urusan, yaitu Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informasi, Penanaman Modal, serta Perhubungan. Untuk mendorong agar pelaksanakan pencapaian SPM terlaksana, maka Kemendagri membuat kebijakan berupa SE Mendagri No. 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 yang berisi tentang percepatan pelaksanaan penerapan dan pemcapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah.

Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan suatu langkah besar untuk menciptakan tertib standar pelayanan. Pada tanggal 3-5 Juni 2015 Pemkab Katingan menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi oleh PKP2A III LAN. Kegiatan tersebut digagas oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Katingan, tujuannya agar tersusun Laporan Realisasi Semester I dan II dari SKPD yang mengampu SPM yang kemudian akan disusun menjadi laporan SPM Kabupaten Katingan yang dinahkodai oleh Bagian Organisasi.

Kegiatan resmi dibuka oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten I. Dalam sambutannya, Bupati Kab. Katingan menyampaikan bahwa secara umum SPM di Kabupaten Katingan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB, hanya saja secara materi tidak semua SKPD mampu menyajikan data sesuai bidang yang ditentukan, karena masih ada urusan pemerintah yang belum dilaporkan contohnya urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kegiatan Asistensi Standart Pelayanan ini diawali dengan paparan mengenai kebijakan dan urgensi SPM yang disampaikan oleh Narasumber dari PKP2A III LAN, Siti Zakiyah, S.Si, M.SE., MA. Dalam paparannya, dia menyampaikan bahwa Dalam UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Menurut undang-undang tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawsan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sehingga urusan wajib yang sebelumnya berjumlah 15 bidang urusan segera akan segera mengerucut menjadi 6 urusan wajib saja. Sehingga kita hanya menunggu aturan pelaksana saja. Tidak hanya paparan mengenai kebijakan dan urgensi SPM, Tri Noor Aziza, SP., MP. Pun  mengupas tuntas tata cara dan teknik pengisian SPM beserta laporan semerter I dan II/Tahunan. Sesi hari itu ditutup dengan tanya jawab yang sangat interaktif dari peserta.

Usai paparan, tim fasilitator dari PKP2A III Lan yang berjumlah empat orang mengadakan pendampingan secara penuh. Semangat tim pendamping disambut antusias oleh para peserta dari SKPD penyelenggara urusan wajib tersebut. Mereka membuat dan menyempurnakan SPM SKPD milik instansi masing-masing. SKPD yang telah menyusun SPMnya diminta untuk mempresentasikan hasil kerja di depan peserta lainnya untuk bersama-sama dikoreksi dan diberi masukan baik oleh pesera maupun narasumber. Dari hasil presentasi SKPD dapat dilihat bahwa peserta sudah cukup memahami tata cara penyusunan laporan pencaian SPM Kabupaten Katingan.

Bupati Kabupaten Katingan melalui Asisten I berharap dengan diadakannya asistensi ini, laporan yang sudah ada dapat diperbaiki kembali dan SKPD yang belum melaporkan capaian SPM nya agar segera menyusun laporannya. (Tri Noor Aziza)

Share this post