Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Saat ini publik merindukan hadirnya sosok penyelenggara pemerintahan (birokrasi) yang inovatif, lebih bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan segera memberikan solusi praktis. Hadirnya figur-figur kepala daerah yang cukup inovatif dengan solusi praktisnya seperti Jokowi, Ridwan kamil, Tri Rismaharini, serta Sutarmidji mendorong apresiasi dan dukungan penuh warganya. Perubahan dan perkembangan yang telah/ sedang dilakukan oleh figur-figur tersebut kemudian melahirkanbest practice pengelolaan pemerintahan yang merupakan perwujudan dari upaya reformasi birokrasi dengan mencoba memecahkan kebuntuan birokrasi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.

Program dan kegiatan yang biasa saja dan rutin dilaksanakan (monoton) sudah tidak mendapatkan apresiasi publik saat ini, apalagi dilaksanakan dengan model penyelenggaraan yang kaku dan lamban. Diperlukan upaya kreatif dan inovatif dari penyelenggara negara dalam hal ini birokrasi untuk menyusun suatu program atau kegiatan yang lebih bersifat breakthrough di tengah rigiditas, ke-resmian dan kekakuan birokrasi. Sebagai seorang birokrat tentu saja aturan perlu dikedepankan, namun di dalam ketentuan atau batasan aturan tersebut sesungguhnya terdapat ruang otonomi bagi birokrasi untuk bertindak kreatif dan inovatif, semuanya tentu berujung pada upaya untuk mempercepat pelayanan publik, mempercepat penyelesaian permasalahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya. banyaknya persoalan yang timbul di masyarakat dapat menjadi dasar bagi birokrat untuk menemukan ide-ide kreatif dan inovatif dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah program/ kegiatan. Namun, birokrasi indonesia yang masih dikategorikan birokrasi weberian dengan segala batasan legal-formal-nya serta jenjang hierarkis yang kompleks terkadang menjadi sumber buntunya ruang gerak inovasi pemerintah. Untuk itu, beberapa upaya yang perlu didengungkan untuk melahirkan daya kreasi dan inovasi birokrasi yaitu, pertama, membangun pemahaman aparatur bahwa kreatif dan inovatif adalah hal yang menyenangkan, baik, dan memberikan solusi adalah berkah. Tentu saja selain internalisasi pemahaman, juga dibarengi dengan tindakan-tindakan kreatif dan inovatif yang dapat dimulai dari yang kecil-kecil saja kemudian membesar menjadi sebuah gerakan pembaruan yang membudaya.

Kedua adalah ide kreatif dan inovatif ditemukan dengan banyak bertanya dan berpikir berbagai arah. Tidak selamanya ide kreatif dan inovatif berasal dari pucuk pimpinan, tetapi malah seringkali berasal dari bawahan. Oleh karena itu, keterbukaan pimpinan puncak hingga bawahan terendah untuk saling mendengarkan dan bertanya akan memacu lahirnya ide kreatif dan inovatif. Kita seringkali mendengar pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah ruang kelas, ini tentu perlu menjadi prinsip utama yang dikedepankan agar ide kreatif dan inovatif dapat timbul dan merupakan sebuah hasil bersama.

Ketiga adalah membalikkan cara pandang terhadap permasalahan yang ada. Banyak stigma yang mengatakan bahwa keterbatasan menghambat inovasi, tetapi cara pandang ini tentu perlu dirubah dengan menganggap keterbatasan sebagai sebuah tantangan dan bagaimana memanipulasi keterbatasan tersebut. Pembalikan cara pandang ini akan melahirkan reaksi untuk menciptakan ide-ide kreatif, selain itu kita akan seperti didorong untuk melihat sesuatu dengan cara pandang yang baru. Banyak contoh yang bisa kita lihat seperti puskesmas terapung, dokter radio, ataupun jemput bola pelayanan publik hingga ke pelosok daerah.

Keempat adalah upaya meniru (mengkloning) hasil kreatif dan inovatif daerah atau negara lain untuk menghasilkan karya baru daerah. Banyaknya bertebaran tindakan-tindakan breakthrough pelayanan publik di daerah atau negara lain tentu dapat menjadi contoh utama bagi suatu daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya dengan terlebih dahulu melakukan modifikasi sesuai karakteristik, kekuatan sumberdaya, serta lingkungan strategis daerah. Contoh breakthrough pelayanan publik yang cukup menarik dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan denda bagi aparatur pelayan publik yang marah terhadap rekan, pimpinan, dan juga pemohon (publik), atau contoh lain di Pemerintah Kota Pontianak yang membenahi pembangunan kota melalui interaksi SMS bersama Walikotanya.

Kelima adalah mencoba mengubah kebiasaan formal menjadi informal. Kesan birokrasi yang terlalu formal menjadikan publik enggan untuk memberikan masukan dan berurusan dengan birokrasi. Upaya membalikkan kebiasaan formal menjadi informal dapat dimulai dari lingkungan kerja dengan mencoba tidak terlalu sering menyebutkan nama jabatan seorang aparatur seperti “Bapak Kepala Dinas” melainkan langsung menyebutkan nama dari kepala dinas tersebut (contoh, “Pak Joko”). Lingkungan pelayanan publik juga perlu didesain dengan model informal, seperti seragam pelayan publik yang sedikit non-formal, atau menambahkan beberapa hiburan bagi pengguna layanan.

Kemampuan birokrasi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi terutama dalam pelayanan publik perlu untuk terus diciptakan, bahkan jika perlu Diklat Berpikir Kreatif dan Inovatif bagi aparatur pemerintah perlu dilaksanakan untuk menularkan kemampuan berinovasi. Memanfaatkan momen lahirnya UU No.5/2014 Tentang ASN menjadi pijakan nyata melahirkan sosok aparatur dan birokrasi yang profesional, handal, gesit, serta kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan/ perubahan lokal dan global yang terkadang bergerak lebih cepat dibandingkan pergerakan perubahan birokrasi. Selamat Berkreasi Untuk Rakyat!!

Penulis: Rustan Amarullah (Peneliti PKP2A III LAN)

Share this post