Sisi-Sisi Rasionalisasi Birokrasi

Sisi-Sisi Rasionalisasi Birokrasi

Rasionalisasi telah bergaung kembali diawal tahun 2017 ini, banyak tanggapan yang beragam dari tindak rasionaliasasi tersebut. Rasionaliasasi yang dijalankan oleh pemerintah, dipicu dari pengaruh perubahan yang terjadi akibat tantangan reformasi birokrasi, yang menuntut pelayanan publik berstandar prima. Banyaknya tantangan tentang pelayanan publik yang menjadi dasar perubahan untuk memberikan kepastian akan pencapaian tujuan dalam sebuah institusi.
Perubahan dari tatantan lingkaran sebuah institusi organisasi pemerintah yaitu, Sumberdaya Manusia Aparatur, Tata Organisasi dan Anggaran yang terus berbenah menuju pondasi efektif dan efisien, dengan mengusung inovasi-inovasi dan strategi-strategi yang tepat guna mengahadapi berbagai tantangan dan masalah yang terjadi.
Dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi, akan memunculkan masalah dari berbagai aspek, memunculkan pro dan kontra disetiap kalangan birokrasi. Fenomena berkembang mulai dari mengurangan pegawai sampai dengan yang nyata terjadi adalah rasionalisasi anggaran dan organiasasi.

Rasionalisasi Sumberdaya Manuasia Aparatur
Pembahasan rasionalisasi Sumberdaya Manusia Aparatur, telah diwacanakan 1 tahun yang silam, terasa penampakkan sisi lebar negatif terhadap penerapan tersebut dikalangan birokrasi, tanpa menyadari efek domino positif yang akan terjadi nantinya.
Disebutkan dalam laman website menpan.go.id yang dirilis tepat satu tahun yang lalu bahwa, mantan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa “Realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada tahun 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang harus merupakan PNS yang kompeten”, dengan pernyataan tersebut jelas membuat kegelisahan pegawai dengan predikat jabatan zona nyaman yang minus kompetensi.
Berikut tahapan-tahapan kebijakan rasionalisasi Sumberdaya Manusia Aparatur, yang dirangkum dari keterangan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, yaitu:
Pertama, dilakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi, naik dari sisi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Kedua, setelah dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah.
Ketiga, hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran. Peta kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena yang paling mengetahui kondisi pegawainya. Untuk mencegah penilaian tidak objektif, akan digunakan sistem yang telah dikembangkan yaitu rapid assessment untuk pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.
Keempat, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan mengisi data, pegawainya masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten dan kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesuai. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai.
Kelima, ASN atau PNS yang masuk kuadran satu tetap dipertahankan. Yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi. Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi dan kuadran empat masuk kebijakan rasionalisasi.

Rasionalisasi Organisasi
Hadirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang pengesahannya dilakukan pada tahun penyelenggaraan Pemilu Nasional 2014 membuat substansi UU Pemda ini pada awalnya tidak banyak perhatian, namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang tidak menyadari undang-undang tersebut juga banyak menyinggung masalah rasionalisasi institusi organisasi, karena adanya pengalihan kewenangan pada organisasi-organisasi tertentu di Kabupaten dan Kota ke Provinsi.
Dengan adanya peraturan tentang peralihan kewenangan tersebut, membuat efek kuantitas aparatur yang meningkat dalam satu Kabupaten dan Kota, ini juga berdampak pada penempatan jabatan-jabatan yang dari aparatur tersebut, yang bisa jadi tidak sesuai dengan kompetensi awalnya, kecuali aparatur tersebut berpindah mengikuti instansi, namun juga sesuai kebutuhan dari instansi yang dituju.
Yang tak kalah femomenalnya adalah perubahan terhadap rasionalisasi organiasasi di awal 2017 ini, yaitu penggabungan antar instansi. Jumlah perangkat daerah ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik daerah atau yang disebut dengan variabel faktor umum yang terdiri dari variabel  jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan jumlah wilayah bawahan. Sedangkan kriteria variabel faktor teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan SDM, sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja.

Rasionalisasi Anggaran
Bahasa yang telah lama menjadi trend topic adalah efesiensi anggaran kegiatan, dimana pemerintah pusat dan daerah terus mengencangkan ikat pinggang dalam pengelolaan anggaran daerah. Perencanaan yang telah dimatangkan di tahun sebelumnya akan terhenti yang sering terjadi pada semester kedua tahun berjalan dan hanya menyisakan kegiatan dengan skala prioritas dari pemerintah Daerah.
Jelas, rasionalisasi anggaran ini menjadi roda utama dalam tatanan kelembagaan organisasi, tak pelak banyak kegiatan terhenti dengan tiba-tiba.
Melihat sisi lain dengan berpikir positif terhadap tindak rasionalisasi, yaitu; (1) Dari segi perspektif teori ekonomi akan memunculkan sebuah efisiensi belanja negara; (2) Memacu pegawai produktifiktas dan kompetisi kompetensi dalam pelayanan publik; dan (3) Efesiensi pelayanan publik pada organisasi, namun pemerintah hendaknya juga melihat sisi-sisi yang lain dari penerapan rasionalisasi.
Efek rasionalisasi yang lebih banyak berdampak pada Sumberdaya Manusia Aparatur, yang tidak bisa dipungkiri adalah istilah “Non Job”, “Mafia Jabatan”, “Like and Dislike” dan istilah yang lain akan menjadi boomerang, belum lagi masalah transparasi masalah rasionalisasi anggaran dari setiap organisasi yang di efensiensikan.
ini semua tidak akan terjadi apabila sebuah perencanaan dipersiapkan dengan baik, mengkaji secara menyeluruh, melibatkan segenap stakeholders birokrasi, mufakat dengan mengawali dengan musyawarah. Semoga sisi rasionalisasi tidak mengorbankan masyarakat pengguna layanan dan tindak, prilaku serta psikologi Sumberdaya manusia Aparatur dalam melayani masyarakat.

Oleh: Muhamad Harry Rahmadi – Widyaiswara PKP2A III LAN

Share this post