[Policy Memo] Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Ketidakwenangan Pemerintah Pusat dalam Pembatalan Perda

[Policy Memo] Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Ketidakwenangan Pemerintah Pusat dalam Pembatalan Perda

Sebuah  kebijakan fenomenal kembali diputuskan. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan Perda di tingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota. Kewenangan Gubernur atau Menteri membatalkan perda dinilai akan menegasikan fungsi MA sebagai lembaga yang menurut   Pasal 24 A yat (1) UUD 1945, berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang (Kompas, 15 Juni 2017). Keputusan ini memicu reaksi keras  dari Kemendagri yang selama ini berperan sebagai eksekutor Perda, penentu apakah sebuah Perda dapat diberlakukan atau dibatalkan. Terlepas dari berbagai reasoning Kemendagri atas keberatan terhadap keputusan tersebut, yang patut untuk menjadi pemikiran ke depan adalah bagaimana Gubernur/Kemendagri menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan secara bijak tanpa mengurangi semangat untuk memberikan ‘layanan penyusunan Perda’ kepada pemerintah daerah walaupun dengan  fungsi yang berbeda, serta bagaimana Mahkama Agung dalam menyikapi dan mengakselerasi penyelesaian limpahan tugas yang luar biasa banyak jumlahnya dari kemendagri tersebut.

Banyaknya jumlah Perda yang dibatalkan selama ini oleh Gubernur/Kemendagri mengidentifikasikan lemahnya kualitas penyusunan perda, baik di level provinsi maupun di level Kabupaten/kota. Dalam prakteknya, upaya mencegah (preventif) terhadap kesalahan dalam penyusunan Perda maupun upaya mentreatment  kualitas penyusunan perda sering kurang diperhitungkan, padahal jauh lebih sulit dan kompleks daripada sekedar mengoreksi dan membatalkan Perda.

Proses edukasi terhadap SDM dan pembekalan materi penyusunan perda  yang berkualitas jauh lebih kompleks dalam mewujudkannnya. Namun demikian, hasil edukasi dan pembekalan materi jauh lebih stabil output dan dampaknya karena  lebih memudahkan dan mengharmoniskan hubungan koordinasi Kemendagri terhadap daerah dari pada hubungan yang selama ini dimana perda hanya sekedar dikoreksi dan dibatalkan sehingga cenderung bersifat represif. Proses edukasi dapat berwujud Koordinasi, advokasi, fasilitasi , sosialisasi dan harmonisasi hukum. Koordinasi   diperlukan  sebagai langkah mendagri untuk lepas dari kekhawatiran dalam  ‘mengamankan’ kebijakan strategi pusat yang harus bisa terlaksana di daerah. Advokasi dibutuhkan  untuk memberi masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Adapun Fasilitasi dan sosialisasi merupakan  sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan proses memberitahukan.

Tugas  Kemendagri lainnya yang  selama ini mungkin sudah dilakukan tetapi perlu lebih diintensifkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap rancangan perda. Pengawasan oleh Kemendagri dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kemendagri dalam pelaksanaan monitoring rancangan perda. Dengan kegiatan monitoring yang berjalan dengan baik oleh Kemendagri, maka otomatis akan membantu memitigasi jumlah perda ‘bermasalah’ ke depannya yang harus /akan  dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Adapun terkait ‘pulihnya’ kewenangan MA dalam menguji produk hukum di bawah undang-undang membawa implikasi pada tugas yang bertambah. Besarnya tanggung jawab MA saat ini terhadap pembatalan Perda yang ruang lingkupnya meliputi seluruh Pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan  ‘kegaduhan’ di tubuh MA dalam melaksanakan amant yang baru’. Oleh karenanya,  ‘meremajakan’ MA perlu dilakukan. Menambah jumlah SDM yang kompeten merupakan salah satu proses meremajakan MA, karena dengan jumlah SDM yang mencukupi, diharapkan  segala proses pembatalan Perda  tidak berlarut–larut sehingga  dapat berdampak pada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena belum adanya kepastian hukum atas produk hukum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Peremajaan lainnya yang juga perlu dilakukan  oleh Mahkamah Agung adalah terkait tehnologi informasi. Dengan adanya peremajaan teknologi berbasis online di lingkungan Mahkamah Agung, diharapkan lebih memudahkan koordinasi dan pemantauan terkait segala proses pembatalan perda. Teknologi yang tepat melalui berbagai aplikasi yang diluncurkan diharapkan dapat lebih memudahkan dan mempercepat segala proses pekerjaan terkait pembatalan perda dibandingkan dengan pelaksanaan koordinasi pembatalan perda berbasis manual maupun secara kontak personal.

Versi cetak dapat diunduh disini.

Share this post