Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Tahun 2017

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Tahun 2017

Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A III LAN menyelenggarakan ekspose atau seminar hasil kajian tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di ruang Mini Theatre pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, ini memaparkan dua hasil kajian yaitu kajian Aktualisasi Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik dan kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan. Dua peneliti PKP2A III LAN, yaitu Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Kemudian dua akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, yaitu Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc. (Fakultas Ekonomi) dan Dr. M. Noor, M.Si. (FISIP) bertindak sebagai pembahas hasil kajian.

Aktualisasi Revolusi Mental

Hasil kajian Aktualisasi Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik menunjukkan bahwa aparat di tiga daerah lokus, yaitu Kota Samarinda, Kota Pontianak, dan Kota Yogyakarta belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi mengenai apa dan bagaimana konsep dan implementasi revolusi mental. Selama ini, wacana revolusi mental hanya diperoleh aparat dari media. Demikian pula terbitnya Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental belum diketahui oleh aparat di daerah pada saat penggalian data kajian ini dilakukan.

Namun demikian, nilai-nilai revolusi mental yang dikampanyekan oleh pemerintah meliputi integritas, etos kerja dan gotong royong sebenarnya bukan hal baru di kalangan pemerintah daerah. Bahkan berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah memuat nilai-nilai tersebut. Misalnya penerbitan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan upaya untuk menumbuhkan nilai integritas di kalangan aparatur pemerintahan. Kemudian program reformasi birokrasi nasional yang telah digulirkan sejak 2010 juga memuat perubahan mind-set dan culture-set aparatur sebagai salah satu area perubahan.

Di lingkungan daerah, Pemerintah Provinsi Yogyakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 72/2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlaku juga untuk kabupaten/kota. Dalam pergub tersebut dimuat budaya SATRIYA yang merupakan akronim dari dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional. Artinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparat pemerintahan daerah di Yogyakarta harus melaksanakan tujuh karakter tersebut. Lebih dari itu, pada tahun 2010 diluncurkan gerakan Segoro Amarto yang merupakan akronim dari Semangat gotong royong agawe majune Ngayogyokarto atau Semangat gotong royong untuk membuat Yogyakarta menjadi maju. Terdapat empat pilar dalam Segoro Amarto yang terdiri atas kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan (atau kepedulian sosial).

Selanjutnya, upaya perbaikan perilaku pegawai yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak, antara lain melarang pegawai merokok. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang menarik, Walikota terlibat langsung dalam pelaksanaan aturan tersebut, yaitu dengan memberikan pilihan kepada pejabat untuk memilih tetap merokok atau memilih jabatan. Dengan memberikan waktu kepada pejabat yang bersangkutan beberapa bulan untuk berhenti merokok. Jika setelah melewati target waktu tersebut masih ditemukan rokok di ruang kerjanya maka pejabat tersebut diganti. Kemudian di Kota Samarinda, mendorong dilakukannya inovasi dan mendorong pimpinan menjadi tauladan bagi bawahannya merupakan sebagian contoh dari upaya perbaikan budaya kerja dan mental aparatur.

Inovasi Pasca Diklat

Kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan mengeksplor kontinuitas proyek perubahan atau inovasi para alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN. Diklatpim dengan pola baru yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN telah menghasilkan lebih dari 500 alumni dan tersebar di berbagai instansi di Kalimantan dan beberapa daerah dari luar Kalimantan. Kajian ini mengambil lokus di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil penggalian data lapangan diperoleh informasi bahwa 84% proyek perubahan para alumni bisa berjalan dan 16% tidak bisa dilaksanakan. Beberapa kendala menjadi hambatan pelaksanaan inovasi yaitu partisipasi stakeholder masih bersifat formal, belum menjadi bagian organik dalam program, serta komunikasi antara pengguna dan pemberi layanan masih bersifat satu arah dan belum interaktif. Selain itu, masalah klasik yang sering dikeluhkan adalah tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek perubahan.

Namun demikian, para alumni mengakui bahwa implementasi inovasi memberikan manfaat dalam menyelesaikan persoalan birokrasi dan pelayanan publik. Kemanfaatan ini dari sisi internal adalah memberikan kemudahan kerja bagi pegawai. Sedangkan dari sisi eksternal, kemanfaatan yang diperoleh stakeholder adalah efisiensi waktu serta biaya pelayanan. (AW)

Share this post