Kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan

Kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan

Kajian Pemetaan pemanfaatan proyek perubahan  pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh PKP2A III LAN tahun 2017 mendapatkan respon positif dari beberapa reviewer pada acara Ekpose Hasil Kajian bertempat di Pejompongan Lembaga Administrasi Negara (Rabu, 29 November 2017). Tri Noor Aziza sebagai koordinator tim peneliti PKP2A III LAN pada penelitian ini, memaparkan dalam presentasinya bahwa untuk mengetahui seberapa besar kemanfaatan diklatpim yang telah dilakukan oleh PKP2A III LAN maka perlu dilakukan pemetaan terhadap para alumni yang sudah kembali bekerja di instansinya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan 84% proyek inovasi masih berjalan sesuai target dan 16% lainnya terhenti karena mutasi dan pensiun. Adapun Faktor pendukung kontinuitas  Proyek Inovasi  pada umumnya karena adanya dukungan dari semua pihak utamanya dukungan unsur pimpinan.Sedangkan faktor penghambat proyek inovasi  adalah anggaran dan SDM yang terbatas serta mutasi/promosi. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain:
  1. Pemerintah daerah perlu membuat suatu kebijakan yang dpt mengawal/menjaga kontinuitas proyek inovasi;
  2. LAN dan instansi terkait harus duduk bersama membuat sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi;
  3. Proyek inovasi yg bermanfaat bagi internal dan eksternal, direkomendasikan mendapatkan reward;
  4. LAN perlu membuat regulasi untuk mengawal kontinuitas proyek inovasi pasca diklat;
  5. Alumni perlu melakukan internalisasi dalam organisasi  melalui transfer knowledge dan sharing benefit;
  6. Memasukan proyek inovasi pada program kegiatan organisasi;
  7. Pemerintah daerah perlu membuat roadmap inovasi daerah sehingga peserta diklatpim dapat menyesuaikan dgn kebutuhan road map inovasi daerahnya.
Pembahas pertama dalam ekspose ini adalah ibu Sri Hadiati, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara RI yang menyatakan bahwa dari awal peserta diklat harus ditegaskan bahwa diklat merupakan kebutuhan organisasi dan masyarakat bukan sebagai persyaratan dan sebatas sertifikat saja sehingga hasil diklat akan lebih berkualitas dan sesuai dengan pengembangan pegawai dengan merit sistem yaitu berdasarkan kompetensi dan kinerja. Selain itu proyek perubahan bukan proyek individu, ketika seorang peserta diklat lulus maka proyek perubahannya sudah menjadi proyek organisasi karena waktu menyusun itu untuk kepentingan organisasi. Bu Ati juga menjelaskan proyek perubahan ini sebenarnya adalah pancingan sehingga menjadi habit. maka setelah selesai diklat akan muncul inovasi inovasi lain.
Reviewer kedua Bapak Hendro Wicaksono, Staf Ahli Kementerian LAN dan RB menyatakan bahwa untuk melakukan penelitian seperti ini sebaiknya perlu ada keterlibatan pihak lain yang bukan penyelenggara diklatnya agar hasil dari penelitian ini menjadi lebih objektif, hal lainnya bahwa penelitian ini sangat rinci dan detail karena dilengkapi dengan survey dan juga interview, peran survey ini sangat penting dan menguatkan penelitian ini. Selanjutnya konfirmasi kepada tim, apakah faktor perubahan kelembagaan juga mempengaruhi terhambatnya proyek perubahan? mungkin faktor perubahan kelembagaan menjadi faktor penghambat selain faktor yang sudah diungkap dalam penelitian ini. Saran lainnya, untuk kemanfaatan proyek perubahan ini bisa menggunakan perbandingan antara target dan capaiannya. Berapa target dari peserta alumni yg proyek perubahannya berlanjut dan bermanfaat dibandingkan dengan capaian yang ada. Secara keseluruhan penelitian ini sangat bermanfaat bagi Lembaga Administrasi Negara.
Reviewer ke -3. Yaitu Bapak Yanuar Nugraha yang merupakan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan menangani kajian dan pengelolaan program prioritas. Dalam catatan reviewnya beliau menyarankan agar:
  1. Perlu diurai aspek perubahan mind set metode diklat yang mampu menjawab problem statement yang relevan dengan prioritas pembangunan pemerintah.
  2. Perlu diperkuat narasi substansi mengenai penerapan mekanisme insentif dan disinsentif terhadap implementasi proyek perubahan  peserta diklatpim agar memiliki daya ikat yang tidak hanya mengikat secara moral tetapi jg secara kelembagaan. Selanjutnya disampaikan bahwa Kaltim mempunyai banyak persoalan seperti tata ruang, perizinan perlindungan hak untuk publik dan lain-lain sehingga sebaiknya perlu mengaitkan tema proyek perubahan secara spesifik dengan permasalahan permasalahan yang ada di konten lokal kaltim.
Secara keseluruhan hasil kajian ini dinilai positif dan menjadi masukan yang berarti untuk pengembangan kebijakan diklat kedepan (lia rosliana).

Share this post