Aktualisasi Revolusi Mental, Aksi atau Reaksi ?

Aktualisasi Revolusi Mental, Aksi atau Reaksi ?

Perbaikan stigma dalam perubahan mind set dan culture set sudah sangat gencar di sampaikan dalam setiap kesempatan. Berada dalam zona nyaman merupakan hal biasa dan sangat diimpikan oleh sebagian orang karena cenderung tidak ada beban. Merasa cukup atas segala upaya yang telah dilakukan sehingga tidak ada peningkatan atas kualitas yang baik dan bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya juga merupakan fenomena yang dianggap wajar. Sudut pandang yang berbeda harus menjadi pembanding untuk memperbaiki pemahaman sempit yang mendefinisikan zona nyaman. Pemahaman mengenai revolusi mental perlu menjadi pemicu untuk melakukan perubahan yang mengajak untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini sudah tenang dan tentram. Konsep revolusi mental yang diusung oleh pemerintah diharapkan dapat direspon positif oleh seluruh aparatur sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

Dalam konteks birokrasi, revolusi mental merupakan suatu kondisi yang menuntut perubahan secara progresif menuju sistem birokrasi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan betapa pedulinya pemerintah saat ini dalam menata birokrasinya. Revolusi mental birokrasi mengajak untuk berubah menghargai waktu, peduli kepada orang lain, tidak cuma mengeluh dan dimulai dari diri sendiri. Menurut Buku Saku ASN (2015) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, revolusi mental birokrasi yakni perubahan cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja yang positif, sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ini adalah semangat revolusi mental yang sejatinya merupakan rasa memiliki terhadap organisasi kepada pelayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa nilai strategis revolusi mental adalah integritas, etos kerja dan gotong royong. Dengan nilai strategis ini, birokrasi diharapkan menjadi mapan integritas dengan etos kerja yang baik dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi sebagai wujud kepedulian terhadap pelayanan publik.

Wacana revolusi mental tidak terlepas dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, yang  menjelaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental berpedoman kepada 5 program yaitu : 1. Program Gerakan Indonesia Melayani, 2. Program Gerakan Indonesia Bersih, 3. Program Gerakan Indonesia Tertib, 4. Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan 5. Program Gerakan Indonesia Bersatu. Inpres ini menjabarkan program gerakan nasional revolusi mental yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan revolusi mental itu sendiri. Tidak sedikit pemeritah daerah yang langsung merespon gerakan nasional revolusi mental ini. Sebagai sebuah pencerahan, telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental  (GNRM) di Provinsi Jawa Tengah oleh seluruh unsur ASN, Swasta dan Masyarakat di Jawa Tengah. Adapun contoh aksi di lingkungan pejabat dan ASN adalah Reformasi birokrasi dengan pelayanan prima kepada masyarakat dengan dasar “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi“; Optimalisasi Pelayanan Perizinan Satu Atap; Optimalisasi transparansi pengelolaan anggaran; implementasi standar operasional prosedur pelayanan publik berstandar; peningkatan monitoring perencanaan, implementasi dan pelaporan; optimalisasi pengaduan masyarakat melalui portal atas pelayanan publik; Optimalisasi disiplin waktu kerja dan optimalisasi produktivitas kerja.

Dengan begitu penyelengaraan revolusi mental menjadi sangat menarik dan seharusnya dapat menjadi pemicu perubahan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebaiknya instansi pemerintah saat ini tidak hanya berdiam diri menjadi penonton atau bahkan pembaca yang baik mengenai revolusi mental. Banyak berdiskusi dan mengulas revolusi mental namum minim aksi mengenai strategi bagaimana merubah mind set dan culture set di lingkungan pemerintahan yang saat ini mengalami krisis perubahan. Saat ini yang diperlukan adalah tindakan perubahan bagaimana revolusi mental dapat diintegrasikan dalam proses penyelenggaraan organsisasi dan pelayanan publik di instansi pemerintahan. Tidak cukup hanya dengan sikap ramah dalam memberikan pelayanan, namum bagaimana sikap ramah tersebut dapat menjadi bagian dari seluruh birokrasi ASN dengan segala kondisi dan situasi yang ada di lingkungan pemerintahan. Sama halnya dengan mengedepankan integritas namun membelakangi integritas itu sendiri yang justru dapat meruntuhkan semangat gerakan nasional revolusi mental.

Tidak sedikit pula semangat gerakan nasional revolusi mental yang telah memberikan pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi revolusi mental tidak hanya sebatas aksi, namum bagaimana penyelenggara pemerintahan juga bereaksi melihat kondisi mind set dan culture set yang sudah semestinya berubah mengikuti kemajuan jaman. Apresiasi terhadap penyelenggaran pemerintahan yang telah melakukan aksi dan bereaksi dalam mengaktualisasikan revolusi mental juga perlu mendapatkan perhatian. Semoga semangat mengaktualisasikan revolusi mental menjadi bagian dari seluruh birokrasi ASN dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Penulis: Wildan Lutfi A., Peneliti PKP2A III LAN

Share this post