Relevansi Konsep Disruption di Pemerintahan

Relevansi Konsep Disruption di Pemerintahan

Tidak terasa penghujung tahun 2017 akan segera dilalui. Banyak perubahan yang terjadi dan tidak disangka akan terjadi selama tahun 2017. Sebagaimana halnya dengan disruption yang sudah cukup terkenal di lingkungan dunia usaha bahkan sudah tidak asing lagi. Disruption yang dimaksud adalah merubah cara lama menjadi lebih kekinian, praktis, simpel, efektif, efisien dan mampu beradaptasi dengan perubahan jaman. Proses disruption tergambar dari bagaimana dunia usaha mencoba banting setir untuk dapat berjuang membuat bisnisnya terus berkembang di era disruption. Kemampuan dan keberhasilan dunia usaha yang beradaptasi di era disruption juga perlu diimbangi oleh peran pemerintah sebagai regulator yang juga memiliki peran yang perlu diperhitungkan. Pemerintah memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang selalu dinamis. Hal ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi dunia pemerintahan sebagaimana disampaikan Suryopratomo yang juga merupakan Dewan Redaksi Media Group, bercerita bahwa banyak hal yang pantas membuat kita percaya diri, disrupsi itu juga dilakukan banyak pejabat di daerah. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merupakan salah satu contohnya. Dengan memanfaatkan aplikasi KitaBisa.com yang dirancang anak muda Alfatih Timur, ia sedang melakukan disrupsi sosial. Ia mencoba mempertemukan 75 ribu keluarga miskin untuk diberdayakan 75 ribu keluarga yang berkecukupan. Kang Emil demikian dia biasa dipanggil percaya banyak orang Indonesia yang memiliki kepedulian sosial. Sebagai pejabat pemerintah, ia hanya mencoba mempertemukan orang yang peduli itu dengan mereka yang kekurangan. Contoh yang lain di sampaikan Renald Kasali pada kompas.com adalah fenomena e-kampong yang dikembangkan di Banyuwangi, atau di Provinsi DKI Jakarta dengan aplikasi Qlue, atau penerapan Smart City di Kota Bandung dan Denpasar.

Kondisi ini menjadi fenomena bahwa penyelenggaraan pemerintah juga harus mendisrupsi pola lama yang selama ini telah ketinggalan jaman. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terkesan konvensional dan konservatif perlu dirombak total untuk dapat memberikan pelayanan yang labih baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi baik di pusat maupun di daerah.

Rhenald Kasali dalam bukunya berjudul Tommorow is Today, memberikan penjelasan bahwa marketing disruption di kelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, New-Market Disruption dimana produk dan jasa baru hadir mengisi pasar yang selama ini belum dilayani oleh perusahaan yang ada seperti asuransi jangka pendek selama musim lebaran atau perusahaan fintech (financial technology) yang mengisi celah pasar yang selama ini tidak dilayani oleh industri perbankan. Kedua, High-End Disruption dimana meski harganya lebih mahal, produk ini mampu mendisrupsi produk lama. Contohnya iPod dari Apple yang menggusur Walkman buatan Sony. Ketiga, Low-End Disruption dimana banyak produsen yang menawarkan produk/jasa dengan aplikasi yang kompleks atau canggih, padahal tidak semua konsumen membutuhkannya seperti maskapai penerbangan dengan konsep Low Cost Carier (LCC). Dengan begitu market disruption sebagaimana pernyataan Rhenald Kasali, “Market disruption dimana pasarnya terdisrupsi oleh hadirnya produk/jasa yang baru. Pelakunya bisa berganti, tetapi bisnisnya tetap ada. Hadirnya iPod tidak membunuh perangkat musik portable, hanya mendisrupsi bisnis Sony dengan Walkman-nya” (Rhenald Kasali, 55:2017).

Dalam konteks marketing disruption, pertama yang perlu dilakukan penyelenggara pemerintahan adalah melihat ruang yang selama ini terdapat batasan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Seperti membuat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih praktis dan ringkas sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus urusan administrasi di instansi pemerintah. Kedua, bagaimana mendisrupsi pola penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya menggunakan pola konvensional menjadi menjadi lebih ringkas dengan menggunakan teknologi sehingga tercapai konsep efektifitas dan efisiensi. Ketiga, memangkas tahapan pada proses layanan yang tidak perlu, seperti data masyarakat pengguna layanan yang sifatnya permanen sehingga cukup melakukan up date data pengguna layanan saja. Penyelenggara pemerintahan perlu melakukan perubahan pada proses bisnisnya mengikuti perubahan jaman yang dinamis. Meskipun tidak sedikit juga penyelenggara pemerintah yang pesimis dalam membuat perubahan. Namun tidak sedikit pula penyelenggara pemerintah yang telah melakukan perubahan, seperti mencetak inovasi yang ada di perangkat pemerintahannya.  Pemerintah juga harus melihat fenomena perubahan yang sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta target pencapaiannya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk memenuhi target dapat lebih cepat, tentunya dengan kualitas yang lebih baik.

Masih menurut Renald Kasali, terdapat 6 perangkap yang mengemuka pada era disruption sekarang ini. Pertama, Success Trap dimana sukses pada masa lalu juga mengubah mindset kita. Membuat kita memiliki paradigm bahwa keberhasilan (dengan metode itu) masa lalu adalah jaminan sukses masa depan. Padahal, jaminan itu tidak pernah ada. Kedua, The Competency Trap dimana perusahaan yang telah mampu menemukan core competency-nya namun lalai dalam mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kompetensi yang lain, yang lebih menyesuaikan dengan zaman, Ketiga, The Sunk Cost Trap dimana perusahaan terjebak pada biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan tetap melanjutkan bisnis yang sama meskipun bisnisnya sudah merugi, alasannya sudah terlanjur mengeluarkan biaya atau investasi. Keempat, The Blame Trap dimana kalau ada masalah, yang pertama kali di cari adalah siapa yang harus disalahkan atau yang bisa menjadi “pesakitan”. Bukan membereskan masalahnya terlebih dahulu. Kelima, The Canibalization Trap, dimana menghadirkan produk baru dan produk tersebut menggerus pasar produk existing milik sendiri yang juga diproduksi oleh perusahaan yang sama. Itu sebabnya banyak perusahaan sedapat mungkin menahan produk barunya. Sayangnya langkah ini sebagian justru membuat perusahaan terdisrupsi. Keenam, The Confirmation Trap dimana sebuah kondisi ketika korporasi berusaha untuk membenarkan sikap atau pilihan bisnisnya dengan cara meminta konfirmasi pihak lain.

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah juga bukan tanpa kendala. Ada banyak keberhasilan yang justru menjadi perangkap seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Pertama, seperti jangan pernah berhenti melakukan inovasi hanya karena merasa puas atas inovasi yang dilakukan atau justru bagian dari menggugurkan kewajiban birokrasi. Hal ini mengesankan bahwa inovasi adalah formalitas tuntutan pimpinan. Kedua, fenomena yang berbeda seperti memastikan bahwa pengelolaan JFT dan JFU yang harus dimaksimalkan, dimana mungkin saja terjadi bahwa organisasi lalai mengembangkan kompetensinya untuk menyongsong hari esok yang lebih dinamis. Ketiga, mengintegrasikan perencanaan dan realisasi anggaran yang terlalu kaku di pemerintahan, seperti kebutuhan pembiayaan operasional yang terus membesar dan masih menjadi pekerjaan rumah mengenai bagaimana melakukan efisiensi. Keempat, menjadi puncak pimpinan yang bertanggungjawab dengan selalu mengedepankan evaluasi dan solusi tanpa harus mencari siapa yang harus disalahkan ketika ada permasalahan. Kelima,  selalu yakin dalam mewujudkan ide inovasi dan jangan pernah menunda, dimana negosiasi masih dapat dilakukan sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai regulator. Keenam, menjunjung tinggi integritas sehingga tidak perlu bersusah payah mencari pembenaran atas pencitraan organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan harus berubah, menciptakan inovasi dan berteman dengan perubahan jaman yang disruptif.

Penulis: Wildan Lutfi A. (Peneliti PKP2A III LAN) dan Fani Heru Wismono (Peneliti PKP2A III LAN)

Share this post