Whole of Government Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Whole of Government Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Konsep penyelenggaraan pemerintahan saat ini tidak bisa lepas dari para pemangku kepentingan lainnya. Interaksi yang terjadi bukan hanya saat menerima pelayanan atau pada saat penyampaian produk barang/jasa saja, tapi juga pelibatan total dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pasca pelayanan diberikan. Pendekatan kolaboratif seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah, namun kenyataannya masih jarang dipraktikkan. Pendekatan kolaboratif atau dalam pengertian formal juga dikenal dengan “the whole of government approach” didefinisikan oleh Australian Public Service (APS) sebagai

public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service delivery.

Inti dari definisi tersebut yaitu adanya instansi yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang disepakati untuk satu isu tertentu, dilakukan baik secara formal maupun informal, berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, serta penyampaian pelayanan.

Secara umum pengertian ini sudah sangat dipahami oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, namun sekali lagi sulit dipraktikkan karena adanya berbagai faktor. Salah satu faktor nyata yang menjadi penghambat adalah koordinasi dan komunikasi.

Konsep “whole of government” pada tahun 2017 secara langsung coba diimplementasikan oleh PKP2A III LAN.

Whole of Government sebagai prioritas pendekatan

Sebagai salah satu pendekatan yang sedang dikembangkan, maka konsep “whole of government” menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Namun demikian, konsep ini diatas kertas lebih mudah dipahami daripada pada saat diterapkan. Literatur mengenai konsep ini banyak diambil dari praktik penyelenggaraan pemerintahan baik, di Australia, Eropa, serta Amerika, sehingga sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan kultur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. PKP2A III LAN sebagai salah satu instansi pusat yang ada di daerah tentu menyadari terbatasnya lokus penerapan konsep ini tidak bisa menjadi kesimpulan yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan penerapan konsep whole of government di Indonesia nantinya. Namun uji coba konsep ini tentu bisa memberikan masukan penting bagi praktik implementasi model kolaborasi atau yang sejenisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memunculkan isu dan menyepakati whole of government sebagai pendekatan

Pentingnya memunculkan isu dalam pendekatan “whole of government” pada prinsipnya sebagai pondasi pijakan kemana konsep ini akan berjalan jika diimplementasikan. Tentu saja isu yang dipilih merupakan satu isu bersama yang bisa ditentukan agenda penyelesaiannya secara bersama-sama pula. Isu yang diangkat oleh PKP2A III LAN sebagai pilot project uji coba konsep “whole of government” adalah tentang Sungai Karang Mumus. Sebagai salah satu sungai yang melintasi Kota Samarinda, Sungai Karang Mumus merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan biota lainnya yang hidup disekitarnya. Saat ini yang terjadi adalah Sungai Karang Mumus menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang kerap melanda Kota Samarinda. Kerusakan sungai terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut: 1) pengurukan sungai untuk dijadikan tanah kapling, perumahan, kebun, dll;               2) penambangan pasir sungai oleh para penambang liar; 3) penurapan tepian sungai;                 4) oknum warga yang menjadikan sungai sebagai tong sampah dengan membuah sampah rumah tangga kedalam sungai; 5) bangunan rumah tinggal atau rumah sarang burung walet yang masuk ke badan sungai; 6) industri kecil tahu/tempe yang melakukan aktivitas produksi menggunakan air sungai sehingga limbahnya  masuk kedalam sungai; 7) Rumah Potong Unggas yang juga beroperasi dipinggir sungai, serta membuang limbahnya kedalam sungai, kesemuanya menyebabkan Sungai Karang Mumus rusak, dan air yang ada didalamnya mengalami pencemaran berat.

Pemerintah Kota Samarinda tentu sudah melakukan upaya penyelesaian permasalahan Sungai Karang Mumus sejak lama. Namun demikian hingga saat ini, progres penyelesaiannya berjalan lambat ditambah karena adanya turunnya anggaran daerah setiap tahunnya. Sehingga konsep pemerintah daerah sebagai “Superman” yang bisa menyelesaikan segala permasalahan daerah sendiri menjadi tidak relevan.

Sehingga isu Sungai Karang Mumus menjadi penting diangkat dan dalam konteks “whole of government” menjadi sesuai. Dari isu ini muncul kebutuhan untuk mencapai keberhasilan kebijakan yang didasarkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan yang efektif-efisien terkait Sungai Karang Mumus.

Secara teoretis telah terlihat bayangan model triple helix, quadruple helix, penta helix, hexa helix dan helix lainnya yang akan memudahkan implementasi pendekatan “whole of government” ini. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa responsif setiap pemangku kepentingan yang ada membaca isu Sungai Karang Mumus dalam kerangka program dan kegiatan didalam instansinya masing-masing? Rezim penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangat sulit mengakomodir permintaan (quick response) terhadap permasalahan baru yang tiba-tiba muncul dan membutuhkan penanganan yang sifatnya segera. Hampir semua program dan kegiatan dalam instansi khususnya pemerintah, merupakan program dan kegiatan “rutin” yang tiap tahun selalu muncul. Sehingga seringkali pemerintah, apalagi pemerintah daerah gagap bila berhadapan dengan permasalahan baru yang muncul belakangan namun membutuhkan jawaban penyelesaian yang cepat. Apalagi ditambah dengan model kegiatan yang kolaboratif, karena akan terjadi kebingungan tentang siapa berbuat apa, seberapa besar porsi tugas saya, kapan saya harus mulai, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu memang model/ pendekatan “whole of government” adalah istilah yang telah lama dikenal mampu cepat menyelesaikan suatu masalah karena dikerjakan bersama-sama, namun jarang dilakukan dalam keseharian karena memang belum membudaya model kerja seperti ini. Sehingga konsep ini benar-benar meminta kesepakatan setiap pemangku kebijakan agar melihat dengan serius permasalahannya apa, melepaskan ego sektor bahwa hanya dia yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mulai bersama-sama mencari solusi sesuai dengan kepakaran dari tiap instansi yang ada.

Jalan panjang koordinasi dan komunikasi dalam implementasi whole of government

Pada saat isu Sungai Karang Mumus digulirkan, setidaknya PKP2A III LAN telah mengidentifakasi sekitar 65 pemangku kepentingan yang terdiri dari Perangkat Daerah Kota Samarinda, sektor perbankan dan perusahaan yang ada di Kota Samarinda, universitas, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/masyarakat/pemerhati lingkungan, serta komunitas pencinta lingkungan, khususnya yang terkait langsung dengan Sungai Karang Mumus.

Tidak ada jalan pintas untuk model “whole of government” saat ini dalam mengenalkan permasalahan/ isu strategis yang diangkat kepada para pemangku kepentingan kecuali dengan mendatangi satu persatu. Sebagai inisiator PKP2A III LAN tentu menjadi aktor yang menghubungkan antar pemangku kepentingan, namun sebenarnya pelaku utama dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

Pada kenyataan dilapangan, yang terjadi adalah adanya respon yang positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap isu Sungai Karang Mumus. Namun dari sisi efisiensi waktu, tentu ini tidak efisien karena memang menyita waktu yang tidak sedikit karena harus dilakukan satu per satu. Untuk itu kedepan perlu perbaikan dalam langkah pertama mengenalkan isu strategis yang dibahas pada pendekatan “whole of government” ini.

Pada prinsipnya para pemangku kepentingan terkait isu Sungai Karang Mumus telah menjalankan tugasnya sebatas tugas pokok fungsinya, dan belum melihat pentingnya mengintegrasikan program kegiatannya kedalam satu solusi terhadap isu Sungai Karang Mumus secara lebih komprehensif. Sehingga PKP2A III LAN melihat adanya inefisiensi anggaran yang begitu besar selama ini yang telah digelontorkan untuk menyelesaikan permasalahan Sungai Karang Mumus, namun sampai saat ini permasalahan tersebut masih berlarut-larut. Oleh karena itu pendekatan “whole of government” dalam konteks isu Sungai di Samarinda menjadi penting dikenalkan dalam penyelesaian sebuah permasalahan di daerah, khususnya di Kota Samarinda.

Dalam perjalanan waktu yang terbatas dalam satu tahun kerja, didapat temuan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi faktor kunci keberhasilan konsep “whole of government”. Salah dalam menjelaskan tentang isu strategis kepada para pemangku kepentingannya saja bisa menyebabkan salah dalam memberikan solusi, apalagi solusinya didapat dari berbagai perspektif dan kepakaran yang bermacam-macam. Jika harus mengulang dari awal maka akan menghabiskan waktu saja. Sehingga efekfitis koordinasi dan komunikasi ditopang oleh kejelasan isu strategis yang diangkat.

Sangat tidak mudah mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan sebuah isu dan solusinya kepada para pemangku kepentingan, apalagi jika pemimpin dalam institusinya merupakan orang-orang penting dan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Ada yang cepat namun ada juga yang masih lambat. Padahal kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dalam menjalankan konsep “whole of government” menjadi keniscayaan. Belum lagi bila bertemu dengan para pimpinan yang memiliki ego sektoral yang tinggi, maka perlu beberapa kali penjelasan dan meyakinkan mereka agar konsep ini bisa berhasil. Pada model birokrasi yang paternalistik nya tinggi, ide baru masih menjadi momok bagi pimpinan tinggi. Namun disatu sisi, apabila mereka telah sepakat maka komitmen dan kerja yang diberikan juga akan total. Sehingga sekali lagi konsep “whole of government” juga bisa dikatakan sebagai suatu seni, khususnya dalam melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dan efisien dalam model penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi dan komunikasi yang dibangun dalam siklus perbaikan yang terus menerus, akan menghasilkan keterbukaan antar pemangku kepentingan. Sehingga dengan adanya keterbukaan akan memudahkan dan mempercepat solusi yang ingin dicari. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan tentu pada akhirnya akan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika dibanding harus bekerja sendiri menyelesaikan suatu permasalahan.

Whole of government dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dari hasil penerapan konsep “whole of government” dalam kasus Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda, bisa diambil beberapa kesimpulan antara lain bahwa, pertama: bekerja dengan model kolaboratif, atau dalam istilah kita disebut gotong-royong, atau dalam tulisan ini adalah konsep “whole of government”, bisa dilakukan. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Pesan penting dalam implementasi konsep “whole of government” ini adalah konsep ini bisa dilakukan ketika memang penting untuk dilakukan. Ada isu strategis yang diangkat, dan memang melibatkan pemangku kepentingan, serta kebutuhan solusi yang mendesak. Dari hasil uji coba di Kota Samarinda, maka jika hanya dilakukan oleh satu inisiator saja, maka akan memakan banyak waktu, tenaga, dan anggaran agar bisa menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Sehingga sebenarnya bila sudah menjadi model dalam penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing pemangku kepentingan dengan sukarela akan memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya. Namun demikian, yang terjadi adalah saat konsep “whole of government” pertama dikenalkan, masing-masing pemangku kepentingan akan wait and see, karena memang belum terbiasa dengan model baru tersebut. Hasil penting terakhir dari penerapan konsep “whole of government” adalah pentingnya memulai budaya baru, budaya kolaborasi dengan segala teori dan teknis dilapangan. Sehingga model penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya bersifat ego sektor menjadi lebih terbuka dan melibatkan semua pihak terkait.

Penulis: Fani Heru Wismono (Peneliti PKP2A III LAN), Mayahayati Kusumaningrum (Peneliti PKP2A III LAN), dan Wildan Lutfi Arieyasmieta (Peneliti PKP2A III LAN)

Share this post