Kesantunan Politik PILKADA

Kesantunan Politik PILKADA

Tahun 2018 merupakan ajang pembuktian jika pilkada serentak yang demokratis dapat dilangsungkan dengan sukses, permisif, toleran, hanya terlihat adu visi-misi dan program, adu janji-janji pembenahan, adu solusi atas permasalahan, dan adu inovasi perubahan bagi daerah. Tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur yang tengah bersemangat dengan hadirnya beberapa pasangan calon (paslon) yang siap bekerja memakmurkan publik dan memajukan daerah ini. Orientasi politik pilkada kaltim saat ini wajib dicitrakan sebagai kompetisi positif yang sarat akan nilai harmonis persaudaraan, dan terlepas dari komoditi hujatan dan caci maki apalagi yang beraroma SARA. Ajang inilah kesantuan politik pilkada kaltim diuji. Jika berhasil mulus maka kontestasi pilkada kaltim yang memiliki jumlah pemilih mencapai 2.513.840 (KPU, 2017) akan menjadi contoh (role model) terbaik di tanah air ini.

Terlepas dari intrik dan praduga yang menyertai, kita patut mengapresiasi setinggi mungkin orang-orang baik yang terpanggil untuk terlibat dalam pilkada atas keinginan membenahi pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan warga kaltim. Seperti ungkapan umum, bahwa banyak orang yang berteriak perubahan namun tunduk terdiam untuk terlibat dalam perubahan, dan hanya sedikit yang bergerak untuk melakukan perubahan. Kita bisa berkaca pada pilkada tahun 2017, dimana data KPU nasional menyebutkan terdapat 9 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal saja. Hadirnya jiwa-jiwa pengabdi tersebut mewakili harapan publik, merekalah pembawa perubahan yang siap kita pilih berdasarkan preferensi kita dan track record prestasi yang telah mereka torehkan. Memang, ketentuan mengusung paslon melalui jalur partai memang menjadi satu faktor penghambat hadirnya banyak pilihan calon pemimpin daerah, meskipun tersedia jalur independen namun syarat yang ada juga cukup memberatkan.

Kesantuan politik pilkada akan menjadi ujian bagi netralitas birokrasi, terlebih jika paslon yang terlibat masih menjabat sebagai pimpinan daerah. Iming-iming promosi jabatan serta keleluasaan tertentu akan menjadi faktor menarik bagi birokrat untuk memihak kepentingan paslon tertentu. Partisipasi publik untuk menjadi pengawas atas politik transaksional ini mutlak diperlukan, disamping kedisiplinan penerapan regulasi yang mengatur netralitas ASN pada pilkada, serta aturan terkait pengisian jabatan secara terbuka (open bidding/ recruitment) akan menjadi kunci berjalannya netralitas birokrasi ditengah hiruk-pikuk politik pilkada.

Kesantuan politik pilkada juga akan diuji kepada warga kaltim untuk tidak berlebihan dalam mengusung paslonnya sehingga mencederai kearifan bermasyarakat. Perbedaan pendapat dan pilihan politik antar individu adalah hal yang wajar sepanjang argumentasi yang dibangun terkait dengan program kerja paslonnya, namun tetap memerlukan pengendalian dengan mengistimewakan kebersamaan dan akal sehat. Melalui media sosial segala opini, fakta ataupun hoax bercampur padu, sehingga 1,2 juta populasi pengguna internet dikaltim (data 2014 APJII dan Puskakom UI) perlu semakin selektif dalam menyeleksi keakuratan informasinya. Dengan demikian, keberhasilan realisasi kesantunan politik pilkada juga akan terlihat pada indikator rendahnya keramaian publik pada berita fitnah atau hoax yang menyebar.

Agar publik tidak saling berkonfrontasi, maka contoh baik dari paslon untuk tidak menyerang pribadi paslon lainnya di luar adu program kerja dan adu janji politik yang diusung, serta komunikasi yang baik dengan para pendukungnya akan menjadi benteng utama untuk menangkal perdebatan sosial dikemudian waktu. Keberhasilan pilkada juga ditentukan oleh seluruh partisipasi publik untuk turut serta menggunakan hak pilihnya, dan semangat untuk meminimalkan jumlah pemilih yang tidak ingin memilih (golput).

Terhadap calon kepala daerah yang hanya mengejar kekuasaan dan menjadikannya sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan perlu berpikir ulang, sebab jalur-jalur tidak resmi untuk kepentingan pribadi tersebut semakin terbatas ruang geraknya. Komisi dan lembaga pengawas akan terus memantau kinerja akuntabilitas keuangan, kinerja akuntabilitas pelayanan publik, bahkan ketatnya pengawasan publik serta longgarnya sosial media menjadikan celah untuk melakukan pelanggaran dapat dihilangkan.

*Penulis: Rustan Amarullah, Peneliti Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik di PKP2A III LAN

Share this post