BIROKRAT-PRENEURSHIP : MODAL PIMPINAN BIROKRASI

BIROKRAT-PRENEURSHIP : MODAL PIMPINAN BIROKRASI

Revolusi mental setelah digaungkan 4 tahun lalu hingga kini masih (nir) sedikit realisasi, apalagi setelah berbagai masalah birokrasi yang masih muncul seperti korupsi, pungutan liar, suap untuk penempatan dalam jabatan, hingga kasus OTT aparat birokrasi menunjukkan revolusi mental cenderung belum teraktualisasi dan dipahami. Disamping memang pribadi oknum tersebut, namun diperlukan pendekatan praktis, teknik brain-wash yang bisa menghadirkan sosok birokrat yang betul-betul berintegritas dan beretos kerja yang tinggi. Agar birokrasi lebih progresif, Mustofa Bisri pernah berpendapat bahwa yang perlu melakukan revolusi mental terlebih dahulu adalah pimpinannya, hal ini senada dengan beberapa hasil penelitian yang menemukan bahwa pengaruh kepemimpinan membawa peran sekitar 76%-84% terhadap kinerja organisasi. Sehingga, suatu organisasi akan berkinerja optimal jika pimpinannya mampu menjadi contoh baik dan tauladan bagi bawahannya.

Atas pengetahuan tersebut, diperlukan pimpinan birokrasi yang “telah selesai dengan dirinya”, hadir karena ingin melayani publik, santun, komunikatif, visioner, namun tetap taat asas. Tidak hanya itu, perkembangan global saat ini telah menuntut sesuatu yang “lebih” dari pimpinan birokrasi. Laporan World Economic Forum Tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat 16 faktor penghambat bisnis di indonesia dengan korupsi menjadi faktor tertinggi (11,7%), dan kedua ialah birokrasi pemerintahan yang inefficient (10,6%). Terkait 2 (dua) hambatan ini, konsep Birokrasi-Preneurship dapat menjadi jawaban sekaligus modal bagi pimpinan birokrasi untuk menyelesaikannya.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada dasarnya birokrasi bersifat fleksibel, elastis, mudah disesuaikan dan dibentuk. Artinya, hendak mengubah birokrasi menjadi lebih responsif dapat dengan mudah dilakukan, atau membentuk birokrasi yang lebih lamban juga dapat dengan mudah diciptakan. Ini semua tergantung pada pimpinan birokrasi untuk memolesnya, pimpinan birokrasi yang menguasai konsep Birokrasi-Preneurship tentu akan mencitrakan birokrasi yang profesional dan modern dengan transparansi dan kecepatan pelayanan publik yang tinggi, disertai aturan yang semakin sederhana dan mudah.

Birokrasi-Preneurship secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya mengadopsi spirit private sektor ke dalam dunia birokrasi. Spirit private disini didefinisikan pada performa kerjanya yang sangat mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam bekerja. Pemikiran ini sebenarnya sudah sering disampaikan namun hingga kini masih minim aktualisasi. Dengan Birokrasi-Preneurship, birokrasi akan mampu mengukur target outcome-benefit-impact yang ingin dicapai, disiplin, terukur, dan rapih dalam penggunaan anggaran. Besarnya APBD yang dialokasikan pada seluruh sektor harus mampu terlihat kontribusi kemanfaatan dan impact-nya bagi daerah dan publik. Adapun penataan-pengelolaan pekerjaan aparaturnya dilakukan dengan mengedepankan kompetensi, indikator kinerja, pengawasan ketat, namun disertai apresiasi dan penghargaan yang relevan dan berimbang.

Untuk menguasai Birokrasi-Preneurship dan menurunkannya ke seluruh aparatur, pemimpin birokrasi harus memiliki setidaknya 4 (empat) kemampuan utama yaitu, Mampu melakukan inovasi; Mampu menjadi kolaborator yang terampil dan berpengalaman menyatukan banyak kepentingan/stakeholders; Mampu membentuk talented teams untuk membantunya; serta Mampu me-manage outcome kerja dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitasnya.

Terkait kemampuan berinovasi, hasil Survey McKinsey Tahun 2014 kepada 200 manager dari sektor sosial (non-profit) secara dominan menunjukkan perlunya kemampuan ini dimiliki oleh para pemimpin. Dengan demikian, birokrasi saat ini perlu ditegaskan sebagai birokrasi modern, profesional, penuh kebaruan, dan kreatif. Sebagai contoh: Model pelayanan publik konvensional berbasis antrian dan tatap muka sudah dapat dikombinasikan dengan penerapan teknologi; Praktek pelayanan terbaik dan eksklusif diberikan tanpa diskriminasi; Praktek pengambilan kebijakan yang lebih terbuka dan lebih partisipatif; Optimalisasi pemanfaatan media sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasi; Hingga inovasi-inovasi di wilayah teknis seperti peningkatan kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya perlu diupayakan dengan kreatif. Pendekatan, penanganan, dan cara-cara kerja lama yang rutin dan usang perlu diubah, diperlukan kemampuan berpikir inovatif dan kreatif. Untuk menghasilkan ide inovasi ini, maka modal data dan modal masalah menjadi kunci utama. Penguasaan atas data tercatat dan data empirik disertai gap permasalahan di lapangan, kemudian dipadukan dengan teknik diagnose inovasi akan menciptakan berbagai solusi kreatif dan cerdas. Tri Widodo dalam Buku Inovasi Harga Mati menjelaskan perlunya terobosan-terobosan yang lebih signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sehingga menghasilkan nilai tambah baik bagi masyarakat yang dilayani maupun bagi organisasi itu sendiri.

Mampu menjadi kolaborator juga menjadi modal penting untuk membentuk Birokrasi-Preneurship. Luasnya berbagai kepentingan pemerintah daerah membutuhkan peran banyak pihak untuk dilibatkan dan berkontribusi. Kemampuan mengelola “jaringan” tersebut akan membantu pemecahan masalah daerah, disamping karena terbatasnya anggaran daerah menuntut dilakukannya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Banyak contoh dari daerah lain yang mampu mempraktekkan hal ini dengan tepat sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan banyak sumberdaya. Pada dimensi yang lain, kemampuan menjadi kolaborator efektif menjadikan sumberdaya dari berbagai stakeholders dapat disatukan dan fokus dalam menuntaskan permasalahan dan pembangunan daerah. Teknik pengelolaan kolaborasi-partisipatif atau whole of government seperti ini mendobrak ego dan hambatan sektoral yang masih menerapkan cara pandang kovensional dan terkotak-kotak.

Berikutnya adalah kemampuan mengelola talented teams yang akan men-support pemimpin birokrasi, mengeksekusi ide kreatif-inovatif yang diusulkan, serta mengembangkan terobosan-terobosan baru yang bernilai-guna bagi optimalnya kinerja organisasi; dan terakhir adalah kemampuan pemimpin birokrasi me-manage outcome kerja dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitasnya sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus hingga komplain publik semakin menurun.

Pada akhirnya, birokrasi memerlukan sosok pemimpin yang tidak hanya populer tetapi kapabilitasnya juga mentereng sehingga membawa perubahan dan kemajuan bagi organisasi dan daerah. Pemimpin birokrasi yang menguasai empat kemampuan tersebut akan mendorong terciptanya Birokrasi-Preneurship dan mampu diejawantahkan serta direplikasikan kepada seluruh aparatur birokrasi, sehingga citra birokrasi yang modern dan profesional terlihat nyata.

 

Penulis: Rustan A., Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik PKP2A III LAN

Telah terbit di Koran Tribun Kaltim, 7 Februari 2018

Share this post