Pesan Buat Pemimpin: “Hai Kamu, Dapat Salam dari Amanah! Yang Dulu Pernah Kamu Sanggupi”

Pesan Buat Pemimpin: “Hai Kamu, Dapat Salam dari Amanah! Yang Dulu Pernah Kamu Sanggupi”

“HAI kamu, dapat salam dari amanah! Yang dulu pernah kamu sanggupi”. Begitulah kira-kira bunyi quote dari sebuah blog Randiapriansyah yang berseliweran di dunia maya, tatkala kita membrowsing quote “amanah”.

Quote ini begitu menggelitik namun “dalem binggits” begitu kata anak jaman now mengistilahkannya. Qoute ini begitu nakal menyentil sanubari manusia yang masih memiliki nurani. Namun juga memiliki penegasan akan penagihan janji yang terlupa atau sengaja terlupakan.

Kata amanah sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata amin, ni’man, amnaa yang berarti aman/tidak takut/tidak khianat (almanar.co.id, 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amanah diartikan sebagai “sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain”. Ini mengandung pengertian segala sesuatu baik berupa benda, pekerjaan maupun hal lainnya yang dipercayakan untuk dijaga, dikelola harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bukan malah disalahi. Betapa tidak, salah satu contoh amanah yang konkrit adalah jabatan. Setiap orang di negeri ini yang memiliki jabatan atau yang pernah memiliki stempel penyelenggara negara dan pemerintahan pasti pernah mengucapkan janji atau sumpah jabatan atas nama Tuhan yang mereka imani. Namun tak sedikit yang membelokkan hatinya untuk mengingkari apa yang telah dijanjikan. Logikanya, jika atas nama Tuhan Yang Menciptakan saja masih bisa ingkar, apalagi atas nama manusia. Maka 1001 dalih akan diejawantahkan untuk menguatkan alibi ketidakbersalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke90 dari 176 negara di dunia. (bbc.com/indonesia, 2017)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 November 2017, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 114 perkara, penyidikan 118 perkara, penuntutan 94 perkara, inkracht 73 perkara, dan eksekusi 76 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 20042017 adalah penyelidikan 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkracht 465 perkara, dan eksekusi 490 perkara (acch.kpk.go.id, 2017). Ini baru yang ditangai oleh KPK, belum lagi yang ditangani oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. (acch.kpk.go.id, 2017)

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara. Akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Ada apa dengan negeri ini? Begitu carut marutnya ibu pertiwi, hingga korupsi mewabah seperti dipteri sehingga harusnya pemerintah menyatakan Kejadian Luar biasa (KLB) juga terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Lihat saja, sejak berdirinya KPK pada 2004 sampai dengan 2017 sudah ada 392 Kepala Daerah yang tersangkut berbagai masalah hukum, dan sejumlah besarnya karena tersandung kasus korupsi dengan jumlah 313 kasus. Selain kasus para kepala daerah, kasus korupsi lainnya berasal dari pejabat negara lainnya, sebut saja kasus hambalang, impor daging sapi, simulator SIM, korupsi Al Quran, papa minta saham serta e-KTP dan tiang listriknya yang mengakibatkan benjol segede bakpao dilakukan secara berjamaah. Wah, ternyata bukan hanya shalat yang berjamaah ya…. Semuanya pernah menjadi viral/trending topic dan head line di berbagai media.

Sektor yang rawan terjadi tindak korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial (bansos), perjalanan dinas, serta sektor perizinan (jawapos.com, 2017). Ada apa dengan para penyelenggara negeri ini, sehingga beramairamai dan tak ada habisnya serta ada saja pengekor di belakangnya bak ular naga panjangnya bukan kepalang (red lagu anak) melakukan rasuah tersebut. Di negara yang katanya agamis, mengapa penduduknya (pemimpinnya) lebih dekat dengan kekufuran. Untuk itu kita perlu mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan menindak korupsi misalnya dengan berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum Tuhan dan hukum Negara. Karena di dalam agama apapun korupsi tetaplah tidak dapat dibenarkan.

Selain itu elemen bangsa dapat membuat suatu gerakan nasional anti korupsi dengan mengkampayekan penyadaran kepada penyelenggara negara dan pemerintahan serta masyarakat.

Terakhir, negara dalam hal ini penegak hukum perlu mengimplementasikan pemberian sanksi/hukuman yang lebih tegas kepada pelaku korupsi, karena selama ini meskipun telah ada UU Tindak Pidana Korupsi, namun hukuman yang diberikan masih dirasa ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pembelajaran bagi yang lainnya. Vonis yang dijatuhkan menurut UU tipikor adalah di rentang 115 tahun penjara dengan denda sekitar 50 juta 1 milyar. Sedangkan hukuman mati dapat dijatuhkan pada perbuatan melawan hukum yang dalam keadaan tertentu seperti korupsi pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

 

Penulis: Tri Noor AzizaPeneliti PKP2A III LAN

Telah terbit di http://kaltim.tribunnews.com, pada 1 Februari 2018

Share this post