Author - admin

[Policy Brief] Membumikan Gerakan Revolusi Mental

Joko Widodo di tahun 2014, di dalam tulisannya (yang termuat di harian Kompas, 2014) mengkritisi bahwa reformasi yang terjadi selama ini hanya sebatas institusional. Oleh karea itu, diusulkan perlu adanya revolusi mental dengan menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building yang lebih manusiawi. Untuk melaksanakan revolusi mental, menurutnya dapat menggunakan konsep trisakti yang pernah disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya tahun 1963, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Setelah menjadi Presiden RI, Joko Widodo mewujudkan ide gerakan revolusi mentalnya menjadi hal yang konkrit dari sisi regulasi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di dalam Inpres disebutkan bahwa gerakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Adapun gerakan revolusi mental menurut Inpres tersebut meliputi lima program, yaitu Program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, serta Gerakan Indonesia Bersatu.

Dalam konteks kajian Aktualisasi Revolusi mental Dalam Pelayanan Publik, menjadi penting untuk mengeksplorasi seperti apa operasionalisasi program gerakan revolusi mental di kalangan aparatur terutama berkaitan dengan Program Gerakan Indonesia Melayani yang lebih banyak menyentuh tugas-tugas aparatur pemerintah.

Dari proses penggalian data atas kajian aktualisasi nilai-nilai revolusi mental di daerah tersebut, didapat hasil bahwa revolusi mental secara umum masih belum dapat dipahami secara solid. Pemahaman atas gerakan revolusi mental masih belum mendalam (walaupun pada dasarnya nilai-nilai revolusi mental sudah teraplikasikan). Selama ini pengetahuan atas revelosi mental banyak didapatkan hanya dari media massa, sehingga pada akhirnya aktualisasi revolusi mental hanya dipahami berdasarkan persepsi atau asumsi aparatur masing-masing dikarenakan sosialisasi secara resmi belum pernah dilakukan oleh pemerintah pusat.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh disini.

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Tahun 2017

Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A III LAN menyelenggarakan ekspose atau seminar hasil kajian tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di ruang Mini Theatre pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, ini memaparkan dua hasil kajian yaitu kajian Aktualisasi Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik dan kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan. Dua peneliti PKP2A III LAN, yaitu Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Kemudian dua akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, yaitu Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc. (Fakultas Ekonomi) dan Dr. M. Noor, M.Si. (FISIP) bertindak sebagai pembahas hasil kajian.

Aktualisasi Revolusi Mental

Hasil kajian Aktualisasi Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik menunjukkan bahwa aparat di tiga daerah lokus, yaitu Kota Samarinda, Kota Pontianak, dan Kota Yogyakarta belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi mengenai apa dan bagaimana konsep dan implementasi revolusi mental. Selama ini, wacana revolusi mental hanya diperoleh aparat dari media. Demikian pula terbitnya Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental belum diketahui oleh aparat di daerah pada saat penggalian data kajian ini dilakukan.

Namun demikian, nilai-nilai revolusi mental yang dikampanyekan oleh pemerintah meliputi integritas, etos kerja dan gotong royong sebenarnya bukan hal baru di kalangan pemerintah daerah. Bahkan berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah memuat nilai-nilai tersebut. Misalnya penerbitan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan upaya untuk menumbuhkan nilai integritas di kalangan aparatur pemerintahan. Kemudian program reformasi birokrasi nasional yang telah digulirkan sejak 2010 juga memuat perubahan mind-set dan culture-set aparatur sebagai salah satu area perubahan.

Di lingkungan daerah, Pemerintah Provinsi Yogyakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 72/2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlaku juga untuk kabupaten/kota. Dalam pergub tersebut dimuat budaya SATRIYA yang merupakan akronim dari dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional. Artinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparat pemerintahan daerah di Yogyakarta harus melaksanakan tujuh karakter tersebut. Lebih dari itu, pada tahun 2010 diluncurkan gerakan Segoro Amarto yang merupakan akronim dari Semangat gotong royong agawe majune Ngayogyokarto atau Semangat gotong royong untuk membuat Yogyakarta menjadi maju. Terdapat empat pilar dalam Segoro Amarto yang terdiri atas kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan (atau kepedulian sosial).

Selanjutnya, upaya perbaikan perilaku pegawai yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak, antara lain melarang pegawai merokok. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang menarik, Walikota terlibat langsung dalam pelaksanaan aturan tersebut, yaitu dengan memberikan pilihan kepada pejabat untuk memilih tetap merokok atau memilih jabatan. Dengan memberikan waktu kepada pejabat yang bersangkutan beberapa bulan untuk berhenti merokok. Jika setelah melewati target waktu tersebut masih ditemukan rokok di ruang kerjanya maka pejabat tersebut diganti. Kemudian di Kota Samarinda, mendorong dilakukannya inovasi dan mendorong pimpinan menjadi tauladan bagi bawahannya merupakan sebagian contoh dari upaya perbaikan budaya kerja dan mental aparatur.

Inovasi Pasca Diklat

Kajian Pemetaan Pemanfaatan Proyek Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan mengeksplor kontinuitas proyek perubahan atau inovasi para alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN. Diklatpim dengan pola baru yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN telah menghasilkan lebih dari 500 alumni dan tersebar di berbagai instansi di Kalimantan dan beberapa daerah dari luar Kalimantan. Kajian ini mengambil lokus di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil penggalian data lapangan diperoleh informasi bahwa 84% proyek perubahan para alumni bisa berjalan dan 16% tidak bisa dilaksanakan. Beberapa kendala menjadi hambatan pelaksanaan inovasi yaitu partisipasi stakeholder masih bersifat formal, belum menjadi bagian organik dalam program, serta komunikasi antara pengguna dan pemberi layanan masih bersifat satu arah dan belum interaktif. Selain itu, masalah klasik yang sering dikeluhkan adalah tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek perubahan.

Namun demikian, para alumni mengakui bahwa implementasi inovasi memberikan manfaat dalam menyelesaikan persoalan birokrasi dan pelayanan publik. Kemanfaatan ini dari sisi internal adalah memberikan kemudahan kerja bagi pegawai. Sedangkan dari sisi eksternal, kemanfaatan yang diperoleh stakeholder adalah efisiensi waktu serta biaya pelayanan. (AW)

Berita Duka

Inalillahi Wainnailahi rajiuun..  Pimpinan dan seluruh pegawai PKP2A III LAN turut berduka cita atas wafatnya Prof. Dr. Makmur., M.Si  pada hari  Sabtu, 7 Oktober 2017. Semoga khusnul khotimah dan amal  ibadah beliau di terima di sisiNya. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Walikota Balikpapan : Pengembangan ASN Membutuhkan Komitmen Kepala Daerah

Balikpapan (8/9/2017) – Pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Dukungan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan. Tanpa dukungan dan komitmen itu maka upaya peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara tidak akan berjalan dan berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah. Demikian kesimpulan silaturrahim kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto dengan Walikota Balikpapan HM. Rizal Effendi di Balikpapan pada Jumat (8/9/2017) lalu.
Pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut dilakukan di VIP Room, Balaikota Balikpapan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka permohonan dukungan Pemerintah kota Balikpapan terkait rencana Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) yang akan membangun Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis di kota Balikpapan.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wali Kota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi; Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar; Kepala BKPSDM Kota Balikpapan, Robi Ruswanto; Kepala Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan, Tommy Alfianto; dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKD Kota Balikpapan, M. Farid Rizal. Sementara itu dari pihak LAN RI diwakili oleh Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto; dan Kepala Bagian Administrasi, Husain beserta staf.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa untuk membangun Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis, LAN membutuhkan lahan yang cukup luas di Balikpapan.  Pada saat kondisi keuangan negara yang serba terbatas, maka Pemerintah dalam hal ini LAN tidak akan mampu mengadakan lahan sendiri. Karena itulah diawal Februari 2017 Kepala LAN RI mengajukan permohonan hibah lahan sekitar 3 ha kepada Walikota Balikpapan.
“Saya menyetujui proposal LAN RI tersebut dan memerintahkan Asisten Administrasi Umum untuk menindaklanjuti”, demikian pernyataan Walikota Balikpapan di VIP Room, Balaikota Balikpapan pada jumat bagi minggu lalu.
Kepala PKP2A III LAN, Dr. Mariman Darto menganggap persetujuan Walikota Balikpapan tersebut sebuah bentuk dukungan dan komitmen konkrit Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara. “Sejak awal saya yakin bahwa pak Rizal Effendi akan menyetujui proposal kami. Kami melihat komitmen beliau terhadap pengembangan ASN di daerahnya sangat nyata. Sekalian flash back, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN dan RB sebagai kepala daerah yang berkomitmen terhadap pengembangan ASN di ajang Jambore Inovasi Kalimantan awal Agustus lalu. Ini bukti nyata”, tegas Mariman Darto.
Pembangunan Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis ini merupakan upaya LAN untuk mendekatkan pelayanan ke stakeholders di seluruh Kalimantan. Selama ini banyak daerah yang melakukan penilaian kompetensi ASN di Jawa. Tentu ini tidak efisien. “Saya berharap lahirnya Gedung Assessment Center akan membantu pemerintah daerah di Kalimantan mendapatkan kemudahan melakukan penilaian terhadap kompetensi ASN-nya. Harapannya, pemerintah daerah di Kalimantan makin memiliki banyak pilihan untuk melaksanakan assessment center”, tegas Mariman Darto dalam silaturrahim tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemerintah kota Balikpapan akan memproses Hibah lahan seluas 3 ha yang lokasinya disamping GOR Lapangan Tenis Kota Balikpapan. “Secara umum Pemerintah kota telah telah melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui persis luasan lahan dilokasi dekat GOR Lapangan Tenis. Agar LAN bisa mendapatkan kepastian persetujuan dari Pak Walikota, maka dalam waktu dekat kita akan menyampaikan Surat Pernyataan Pemberian Hibah Tanah kepada LAN RI dalam waktu dekat”, tegas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar dalam pertemuan tersebut.

      

Menggali Potensi Inovasi pada Desa-Desa Tertinggal di Kabupaten Jeneponto

Kegiatan Benchmark diklatpim II tahun 2017  berbeda dengan diklatpim II tahun-tahun sebelumnya. Benchmark Diklatpim II  yang biasanya difokuskan ke luar negeri dengan tujuan mencari inovasi -inovasi di negara lain untuk dapat dipelajari dan diaplikasikan di Indonesia, benchmark tahun 2017 ini Lembaga Administrasi Negara mengalihkannya ke desa-desa tertinggal dengan tujuan menggali potensi-potensi yang dapat dibuat inovasi pada desa-desa tertinggal, sehingga sejalan dengan semangat Nawacita yang sedang di gadang-gadang oleh pemerintah  yaitu menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan : “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Kegiatan Benchmark pim II kali ini disebut sebagai kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional. Visitasi Kepemimpinan Nasional Diklatpim II yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III Lembaga Administrasi Negara ( PKP2A III LAN) bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan mengambil Lokus di pada 4 ( empat ) Desa di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yaitu Desa Lebang Manai, Desa Lebang Manai Utara di Kecamatan Rumbia serta Desa Gunung Silanu dan Desa Marayoka Kecamatan Bangkala . Keempat desa tersebut dijadikan lokus berdasarkan parameter Indeks Desa Membangun Tahun 2015 yang di terbitkan oleh Kementrian  Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, ke empat desa tersebut dikategorikan desa tertinggal.

Penggalian data lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung, para peserta Diklatpim II berkesempatan menginap di rumah-rumah yang telah disediakan di Desa Lokus sehingga dapat berbaur langsung dengan masyarakat, selain itu juga dilakukan focuss group discussiondengan peserta terdiri dari aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melalui data-data yang ada di Desa, walaupun data-data yang diberikan belum lengkap dan terinventarisir dengan baik karena masih ada di beberapa desa bahkan tidak punya kantor kepala desa sehingga masih bersatu dengan rumah kepala desa.

Melihat kondisi geografis  dari desa-desa yang dijadikan lokus  Visitasi Kepemimpinan Nasional ini terlihat bahwa rata-rata desa-desa tersebut berada pada kisaran 800 meter dpl-1000 dpl, kondisi tersebut sangat strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta berbagai hewan ternak lainnya. 80% lebih warganya bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan masyarakat, penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebagian besar dan hampir seluruhnya  menggarap lahan pertanian sendiri dan bukan sebagai petani penggarap, Selain itu sebagian besar dari petani tersebut memiliki hewan ternak berupa kambing, sapi kuda dan ayam buras. Hal tersebut mampu membuat ketahanan ekonomi  masyarakat masih mampu bertahan. Bahkan pada dua desa ( Desa Gunung Silanu dan Desa Lebang Manai Utara) populasi ternak sapi pada masing-masing desa lebih dari 300 ekor dan potensial untuk semakin dikembangkan. Selain pertanian dan peternakan yang merupakan potensi dari desa-desa tersebut, secara sosio cultural masyarakat juga mempunyai potensi berupa ikatan kekerabatan yang masih kuat. Masih berkembangnya kearifan lokal seperti gotong royong  juga sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian masyarakat masih mempunyai masalah yang dihadapi dan menghambat pengembangan potensi daerah diantaranya:

  1. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal awal untuk investasi pertanian
  2. Petani terpaksa menjual hasil panen dengan sistem ijon
  3. Masyarakat masih mengandalkan alat-lat pertanian serta sistem pertanian yang tradisional sehingga hasil panen tidak optimal
  4. Ketersediaan air yang masih tergantung pada musim, padahal potensi sumberdaya alam seperti air terjun dan mata air tersedia dan sangat memungkinkan untuk dibuat sarana pengairan.
  5. Belum ada toko pertanian di desa
  6. Belum ada keinginan petani melakukan system peternakan modern, bahkan kendang-kandang sapi/kuda berada di kolong-kolong rumah penduduk, bersatu dengan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil temuan lapangan berupa potensi dan permasalahan yang ada tersebut para peserta diklatpim II merumuskan berbagai kemungkinan inovasi yang dapat diterapkan di masing-masing desa secara perkelompok yang mereka kunjungi serta  merumuskan inovasi-inovasi  yang diberikan secara keseluruhan kepada Kabupaten Jeneponto . Rekomendasi yang diberikan antara lain  dengan penguatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat diantaranya memperkuat peran BUMDES ( Badan Usaha Milik Desa ),baik di desa-desa maupun Pemerintah Kabupaten, Penyertaan Modal BUMDES, Tata Kelola Air, Penyediaan Angkutan Pedesaan, Digitalisasi Informasi harga pasar dan sertifikasi Lahan Pertanian.

Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional oleh peserta diklatpim II ke Desa-desa tertinggal memberikan kesan tersendiri bagi peserta maupun masyarakat yang dikunjungi. Kehadiran mereka memberikan harapan tersendiri bagi masyarakat untuk memperbaiki desa mereka yang tertinggal sehingga bisa lebih maju dan berkembang. Hasil rekomendasi para peserta yang dipresentasikan didepan para kepala desa dan kepala dinas kepala badan dan kantor di lingkungan Kabupaten Jeneponto dan dokumennya diberikan langsung kepada kepala daerah yang diwakili oleh Kepala BPSDM Kabupaten Jeneponto pada tanggal18 Agustus 2017 di Aula Bupati Jeneponto pada akhir acara Visitasi Kepemimpinan Nasional sejatinya dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Jeneponto serta memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan Kabupaten Jeneponto.  ( Lia Rosliana/ Peneliti PKP2A III LAN)

Dari Quick Survey WBK/WBBM : Pelayanan PKP2A III LAN Bebas dari Korupsi

SAMARINDA (17/10/2017). Mayoritas responden menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LAN Samarinda bebas dari korupsi, demikian kesimpulan Quick Survey pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang dilakukan oleh PKP2A III LAN Samarinda yang dilakukan sejak 5-11 Oktober 2017.

Survei terhadap seluruh pengguna layanan PKP2A III LAN yang terdiri dari seluruh alumni Diklat (kepemimpinan, prajabatan, fungsional dan teknis), pengguna layanan perkonsultasian/advo-kasi/fasilitasi serta kerjasama kajian kebijakan dan inovasi pelayanan publik, dilakukan secara online dengan desain instrumen menggunakan google forms.
Instrumen didesain dengan berpedoman pada Permen PAN dan RB No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Quick Survey terkait pelaksanaan WBK/WBBM di area kerja PKP2A III LAN Samarinda ini penting dilakukan. Selain untuk mengukur sejauhmana tingkat kepuasan pengguna layanan juga untuk mengukur sejauhmana integritas pelayanan yang dilakukannya”’ tegas Mariman Darto menjelaskan Hasil Survei ini di PKP2A III LAN Samarinda (17/10/2017).

Mariman menambahkan, dipublikasikannya hasil survei ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sekaligus menjadi bagian dari transparansi dan keterbukaan publik.

Sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 pukul 00.00 tercatat ada 148 responden yang mengikuti Quick Survei WBK/WBBM ini dengan komposisi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan sebagian besar responden berpendidikan sarjana. Adapun instansi responden sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah dan layanan PKP2A III LAN yang digunakan responden sebagian besar Pelatihan Kepemimpinan.

Berikut ini hasil Quick Survey Pelaksanaan WBK/WBBM di PKP2A III LAN

Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN sudah baik, hal ini didasarkan pada jawaban responden yang sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN sudah baik. Aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dinilai responden paling baik adalah kejelasan informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis, dimana 80 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun aspek pelayanan publik yang terbaik berikutnya adalah informasi tentang prosedur/alur pelayanan dapat dipahami dengan jelas serta pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan.


Meskipun secara umum pelayanan publik dinyatakan baik oleh responden, namun ada beberapa aspek pelayanan yang perlu menjadi perhatian PKP2A III LAN untuk diperbaiki karena dinyatakan kurang baik oleh responden. Ada tiga aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dianggap responden kurang baik, yaitu kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan, kemudahan akses dan berfungsinya seluruh produk/jasa layanan, serta kejelasan informasi waktu penyelesaian pelayanan. Ada 3 responden yang menyatakan kurang setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut.

Selain itu ada pula beberapa aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dinilai responden tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan membandingkan penilaian dan harapan terkait aspek pelayanan publik, diperoleh 4 aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN dimana responden berharap sangat tinggi pada perbaikannya. Harapan tertinggi responden adalah perbaikan pada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan, dimana ada perbedaan senilai 20 antara kualitas pelayanan saat ini dengan kualitas pelayanan yang diharapkan. Harapan tertinggi berikutnya adalah perbaikan fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/ hotline/call center) agar jelas dan mudah diakses, perbaikan petugas/aplikasi sistem pelayanan yang memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan, serta perbaikan petugas pelayanan agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai atau aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.

 

Terkait pelayanan yang bebas korupsi, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan pelayanan PKP2A III LAN bebas dari korupsi. Aspek pelayanan yang bebas korupsi di PKP2A III LAN yang dinilai responden paling baik adalah tidak adanya pungutan liar, dimana 113 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun aspek pelayanan yang bebas korupsi yang terbaik berikutnya menurut responden adalah petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan serta tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.

Meskipun mayoritas responden menyatakan pelayanan yang diberikan PKP2A III LAN bebas dari korupsi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hasil survei ini. Meskipun dalam jumlah yang kecil, beberapa jawaban responden mengindikasikan masih adanya praktik korupsi di PKP2A III LAN. Ada 4 responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait pernyataan petugas pelayanan PKP2A III LAN tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang. Selain itu ada pula masing-masing 2 responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait pernyataan prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pernyataan tidak terdapat pungutan liar.

Kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN secara umum sudah cukup baik dan bebas dari praktik korupsi. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pelayanan di PKP2A III LAN menjadi lebih baik lagi. Hasil survei ini menjadi bahan yang sangat berharga bagi PKP2A III LAN dalam rangka membenahi organisasi karena dari sini terlihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam survei ini, khususnya kepada responden, yang telah meluangkan waktunya sehingga survei dapat terlaksana dengan baik. (zen)

Obat Mujarab OTT KPK : Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Minggu lalu (16/9/2017) saat dalam perjalanan pulang menuju Samarinda dari Balikpapan, saya dikejutkan dengan pertanyaan sopir travel yang mengantarkan saya. “Pak mohon maaf mau tanya. Sekarang banyak pejabat yang ditangkap KPK. Apa mereka sudah hilang rasa takutnya ya pak?” tanya Abu nama sopir itu. Saya tidak lantas menjawab pertanyaan itu. Dia menyodorkan sebuah surat kabar kepada saya. “OTT KPK, Ketua-Wakil Ketua DPRD Tersangka”, demikian Headline Kaltim Post edisi Sabtu, 16 September 2017. “Prihatin saya mas Abu,” Saya pun hanya mampu mengungkapkan keprihatinan.

Surat kabar terbesar di Kalimantan Timur itu mewartakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap itu dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (14/9).

Selang sehari, di whatsapp saya muncul link berita dari kompas.com (17/9/2017) yang menginformasikan tentang OTT KPK dengan ‘tangkapan’ baru, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya tertangkap tangan dalam kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

*****

Dalam catatan saya, selama dua minggu pertama bulan September ini sudah ada  lima kali OTT dilakukan KPK. Ini berarti selama 2017 ini KPK telah melakukan 15 kali OTT. Hanya kurang dua kali OTT lagi, KPK berhasil menyamai rekor OTT tahun 2016 yang mencapai 17 kali. Dengan waktu yang masih tersisa lebih dari tiga bulan sampai dengan akhir tahun 2017 ini, sangat mungkin KPK mampu melakukannya.

Wajar jika Presiden Jokowi pun mengapresiasi dan mendukung langkah KPK melakukan OTT ini. “Prestasi KPK itu ya di OTT ini,” tegas presiden. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa langkah OTT ini harus didasarkan pada alat bukti dan fakta yang kuat. “Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat melakukan peninjauan ke Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).

Sejak tahun 2004 hingga kini, jumlah perkara yang ditangani KPK mencapai 670. Jika dilihat dari asal jabatannya, maka pejabat Eselon I/II/III/IV merupakan yang terbanyak (155 perkara), disusul swasta (170 perkara), DPR/DPRD (134 perkara), bupati/walikota (80 perkara), kepala lembaga/kementerian (25 perkara), gubernur (18 perkara), hakim (15 perkara), komisioner (7 perkara), duta besar (4 perkara), dan sisanya sebanyak 82 perkara (Tempo, 24/9/2017).

*****

Muncul banyak pertanyaan terkait kenapa banyak pejabat di negeri ini, khususnya kepala daerah dan jajarannya tersangkut OTT? Tidakkah OTT membuat para pemimpin harus mawas diri? Bukankah mereka menjadi orang-orang pilihan dengan seleksi yang sangat ketat? Lantas di mana keteladanan kepemimpinan kita?

Tentu artikel singkat ini tidak berpretensi untuk menjawab seluruh pertanyaan itu. Artikel ini hanya menganalisis salah satu faktor penyebab berulangnya OTT, yang menurut pandangan saya lebih dikarenakan lemahnya – untuk tidak mengatakan hilangnya – peran keteladanan atau mentalitas keteladanan para elit dan pemimpin birokrasi kita.

Telah banyak kebijakan sebagai instrumen pencegahan sekaligus pengendalian terhadap tindak korupsi. Namun lemahnya aksi dan kurang konsekuennya penegakan hukum membuat mereka berani melakukannya.

Menurut saya ada tiga penyebab kenapa korupsi tetap ada.

Pertama, lemahnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan DPR dan banyak pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka bisa menjadi ukuran betapa KPK berjibaku sendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Sekalipun kita juga memahami tidak kecilnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Sementara peran lembaga-lembaga sosial politik dan lembaga penekan yang berkembang di masyarakat (civil society) mengalami “anemia” sehingga makin melemah. Namun kita masih bersyukur karena masih ada lembaga Transparansi Internasional (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lain-lain yang tetap konsisten di jalur perlawanan terhadap korupsi di tanah air, sekalipun sempat diisukan ‘bermain mata’ dengan KPK.

Kedua, kesadaran hukum dan belum konsekuen dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Munculnya penilaian dari sebagian masyarakat bahwa KPK masih tebang pilih menunjukkan masih ada masalah di dalam proses penanganan kasus korupsi.

Belum lagi, masyarakat mulai acuh dan cenderung tidak mau dilibatkan dalam urusan korupsi, khususnya di daerah. Umumnya masyarakat khawatir melibatkan diri pada urusan korupsi, sekalipun hanya menjadi memberikan arah, apalagi sampai melaporkan kasus yang nyata-nyata mereka ketahui. Alih-alih ingin melaporkan kejadian korupsi, justru yang terjadi bisa sebaliknya, penghakiman bahkan bisa mendapatkan ancaman pembunuhan. Dalam beberapa kasus malah dilaporkan instansi penegak hukum.

Ketiga, masalah mentalitas pemimpin atau pejabat yang nir-keteladanan. Lemahnya karakter keteladanan pemimpin ini menjadi penyebab utama banyaknya OTT yang dilakukan KPK. Mental yang rapuh akan mudah tergoda dan tergiur dengan kekuasaan.

John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang terkenal dengan sebutan Lord Acton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita bersama dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Masalahnya tidak pada kebijakan, hanya pada bagaimana membangun sikap dan perilaku serta mentalitas pejabat.

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2010 dan didorong secara serius oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selama dua periode, dilanjutkan dengan gerakan nasional revolusi mental melalui Inpres nomor 12 tahun 2016, bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Dalam Inpres itu, presiden menginstruksikan kepada menteri, sekretaris kabinet, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur, bupati serta walikota untuk melaksanakan.

Para pejabat tersebut sebelum melaksanakan tugas harus disumpah, yang bagi sebagian orang menimbulkan efek ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun bagi sebagian pejabat tidak menimbulkan efek apa-apa. Belum cukupkah? Faktanya korupsi jalan terus. Sekali lagi masalahnya adalah mentalitas. Yang bisa kita harapkan adalah keteladanan pemimpin.

Sayangnya keteladanan seorang pemimpin hari ini adalah barang langka. Keteladanan hanya akan lahir dari sosok pemimpin yang berkarakter jujur dan berintegritas, sosok yang mau berkorban bukan penuntut bahkan pencari untung di tengah masyarakatnya yang miskin, di tengah negaranya yang sedang krisis. Gambaran keteladanan pemimpin hari ini sangat jauh dari keteladanan para pendiri republik ini.

Ya. Karena keteladanan hari ini hanyalah narasi yang disimbolisasikan dalam kampanye lima tahunan jelang pilkada bagi petahana atau calon penantang dalam pemilukada. Keteladanan hanyalah suara kebaikan yang disampaikan di depan panitia seleksi ketika ditanya tentang integritas. Keteladanan adalah bahasa langit yang disampaikan saat upacara atau apel pagi oleh pimpinan instansi.

Kepandaian dalam mengolah kata menjadi simbol semu sebuah perlawanan terhadap korupsi, namun tidak ada dalam dunia nyata. Namun, narasi kata itu telah menghipnosis sebagian kita yang tunduk karena khawatir tidak mendapat kursi kekuasaan, tidak mendapatkan jabatan, karena ragu dengan idealisme dan prinsipnya.

*****

Menghadirkan sosok Haji Agus Salim menjadi sangat penting. Tidak sekedar menjadi media untuk membandingkan dengan model kepemimpinan pejabat saat ini, namun lebih dari itu, untuk mendapatkan menjadikan pembelajaran bagi kita tentang keteladanan dari seorang pemimpin besar yang kaya akan keteladanan.

Banyak tulisan menarik terkait sosok Haji Agus Salim. Salah satu artikel menarik dari sekian banyak artikel tentang Haji Agus Salim adalah yang ditulis oleh Muhammad Roem berjudul “Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim” (Prisma No. 8/1977). Karangan singkat yang mengisahkan keteladanan seorang diplomat senior yang tangguh dan sangat disegani itu menyampaikan pesan yang mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin.

Menurut Muhammad Roem, sosok Haji Agus Salim adalah pemimpin yang amanah, lebih banyak berkorban daripada menuntut. Kemudian Muhammad Roem menggambarkan sosok Haji Agus Salim dalam pepatah Belanda sebagai “Liden is lijden!”, Memimpin adalah Menderita.

Bung Karno memberikan titel Haji Agus Salim sebagai ‘Orang Tua Besar’ (The Grand Old Man). Bung Karno sangat dekat dengan Haji Agus Salim. “Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk ngelesot di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian beliau,” tegas Sukarno.

Ridwan Saidi dalam “Seratus Tahun Agus Salim” (1996) menuliskan kisah keteladanan yang sangat inspiratif terkait penolakan beliau sebagai konsulat Belanda. “Mungkin jika tidak menolak menjadi konsulat Belanda di Arab Saudi dengan gaji 200 gulden per bulan, nasibnya tidak akan semelarat ini. Sekedar perbandingan, saat itu untuk bisa hidup layak dengan satu istri tiga anak cukup dengan 15 gulden per bulan”. Sebuah nilai pengorbanan yang langka dan patut diteladani.

Haji Agus Salim adalah ulama dan intelek. Spiritual capital adalah kuncinya. Sumber nilai dan prinsip hidup yang dipegangnya adalah agama yang diyakininya. Sosok pemimpin dengan keimanan yang baik memiliki kecenderungan taat pada Tuhan yang menciptakan yang diwujudkan melalui praktik ibadah. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh beliau mampu mengajarkan kehidupan yang penuh keteladanan.

Kemampuan ibadah yang baik akan melahirkan kepedulian terhadap sesama yang akan melahirkan akhlak mulia. Haji Agus Salim adalah sosok pemimpin dengan kemampuan spiritualitas di atas rata-rata kita. Pancaran kemuliaan akhlaknya bersumber dari keimanannya yang kokoh.

Haji Agus Salim adalah juga gambaran kepemimpinan paripurna yang memimpin dengan karakter dan budi pekerti yang adi luhung. Pembelajaran penting bagi pejabat negara maupun pemerintah masa kini, agar terhindar dari OTT KPK. Jadilah contoh kepemimpinan terbaik yakni kepemimpinan yang memberikan contoh. “The best example of leadership is leadership by example”, sebagaimana diungkapkan oleh Jerry McChain. Masih adanya OTT berarti mengindikasikan lemahnya karakter keteladanan dalam kepemimpinan pejabat kita.

(Mataram, 22 September 2017)

LAN Bersiap Gelar Jambore Inovasi Kalimantan

Samarinda (ANTARA Kaltim) –  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui perwakilannya di daerah bersiap menggelar Jambore Inovasi Kalimantan di Banjarbaru, Kalsel, pada 2-6 Agustus 2017, sebagai ajang diseminasi dari hasil inovasi aparatur sipil negara untuk pelayanan publik.

“JIK akan kami gelar di Banjarbaru, Kalsel, pada 2-6 Agustus 2017 dan akan dibuka oleh Menteri PAN dan RB,” kata Kepala Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Mariman Darto di Samarinda, Jumat.

Melalui penyajian inovasi administrasi negara dan pelayanan publik yang terbaik, lanjutnya, JIK ingin menunjukkan bahwa semua unsur ASN di Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima.

JIK juga dinilai ajang cerdas yang secara transformatif mengubah cara pandang pengelolaan di Kalimantan yang sebelumnya dibangun melalui kekuatan sumber daya alam, menjadi Kalimantan berkemajuan yang dibangun dengan penuh inovasi.

“Melalui berbagai karya inovatif segenap elemen masyarakat, diyakini Kalimantan akan menjadi pusat peradaban baru yang tumbuh dan maju sejajar dengan daerah lain yang sudah maju lebih dulu,” ujaranya.

Menurut ia, penyelenggaraan JIK diyakini mampu mendorong lahirnya semangat kreativitas, inovasi, dan jiwa wirausaha.

Dalam JIK juga akan terdokumentasikan hasil inovasi alumni Diklat Kepemimpinan maupun ASN lain yang bermanafaat bagi kepentingan publik.

Ia juga mengatakan bahwa rangkaian JIK 2017 telah diawali dengan Kompetisi Inovasi Pasca-Diklat Kepemimpinan (Sinopadik) bagi para alumni Diklatpim tingkat III dan IV wilayah Kalimantan yang berjalan sejak Januari hingga penetapan finalis utama Sinopadik pada puncak JIK tanggal 4 Agustus.

Sinopadik merupakan program yang dirancang sebagai instrumen disemenasi dan promosi inovasi yang melibat tiga instansi, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan instansi asal peserta.

“Program ini diharapkan mendorong ketersediaan forum dan penguatan jejaring kerja inovasi Kalimantan, demi meningkatnya kepercayaan publik terhadap berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh para alumni Diklatpim,” tutur Mariman.

Dalam rangkaian JIK 2017 juga ada penganugerahan Borneo Innovation Awards kepada lima pemenang Sinopadik, kemudian penganugerahan bagi kepala daerah terpilih di Kalimantan yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kapasitas ASN. (*)

Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus

Samarinda (Antara Kalteng) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dijadwalkan membuka Jambore Inovasi Kalimantan, sebuah ajang bagi para alumni Diklatpim yang berprestasi untuk kepentingan publik. “JIK akan digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 2-6 Agustus 2017, dan akan dibuka oleh Bapak Menteri PAN-RB Asman Abnur,” ucap Kepala Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Mariman Darto di Samarinda, Minggu. Acara yang dipusatkan di Lapangan Murjani Banjarbaru tersebut juga akan diwarnai pemberian tiga jenis penghargaan, yakni Borneo Innovation Awards, INAGARA Awards, dan penghargaan kepada bupati/wali kota terpilih yang memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Dalam JIK juga akan diisi seminar/diskusi tentang inovasi dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Inovasi” dengan menghadirkan pembicara para kepala daerah inovatif, seperti Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Pembicara lain yang berkompeten di bidang inovasi juga dihadirkan dalam diskusi ini, dengan harapan untuk memberikan semangat berinovasi, mencontohkan teknik memajukan daerah melalui inovasi, serta menjadikan inovasi sebagai gaya hidup bagi masyarakat Kalimantan. Ia berharap semangat JIK 2017 dapat menjadi instrumen kunci perubahan, sehingga menjadi Kalimantan yang berbeda setelah masyarakatnya menjadikan inovasi sebagai kunci atas berbagai permasalahan yang ada. Menurutnya, masalah besar yang dirasakan Kalimantan adalah menggantungkan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga hal ini Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus Minggu, 23 Juli 2017 18:19 WIB Pewarta: M Ghofar Pulau Kalimantan (kapuas.net) Terpopuler 14 Perwira Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya DPR RI Minta Masukan LKBN ANTARA terkait RUU RTRI Badan Hukum HTI Dicabut Mulai Hari Ini Kalsel Siap Jadi Ibu Kota RI, Usulan Sudah di Bappenas? Top News Hanura usung Jokowi untuk Pemilu 2019 7 jam lalu Nah! Staf Kejari Ini Diperiksa Tim KPK 16 jam lalu Usulan DPRD tak Disetujui Mendagri, Terkait Pilkada 16 jam lalu Astaga! Diduga Gunakan Narkoba, Polisi Ciduk Tora Sudiro dan Mieke Amalia 3 Agustus 2017 16:17 BPPT Anugerahi Menteri PUPR Gelar Perekayasa Utama Kehormatan 3 Agustus 2017 13:27 HOME KABAR DAERAH NASIONAL INTERNASIONAL BISNIS OLAHRAGA LIFESTYLE FOTO ANTARA TV Hasilkan Uang Online – Dapatkan Hingga Rp60000/Survei Bagikan Pendapatmu Dan Dapatkan Hadiah. Daftar Disini Dan Mulai Hasilkan Uang! in.tinjauanbandingan.net/online/surveys 6/8/2017 Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus – ANTARA News Kalimantan Tengah – Berita Terkini Kalimantan Tengah http://kalteng.antaranews.com/berita/268442/jambore-inovasi-kalimantan-pada-2-6-agustus?%C4%BAutm_source=related_news&utm_medium=related&utm… 2/3 BPJS Ketenagakerjaan Pinjamkan KPR Hingga Rp500 Juta Tabrakan Pick-up Vs Bus di Jalan Tjilik Riwut, 2 Orang Luka Parah Sidang Praperadilan Wakil Ketua DPRD Barsel Sempat Ditunda Petani Rotan Sangat Memprihatinkan! Ini Kata Sekjen PEPPIRKA Daud Yordan Menang TKO Atas Petinju Thailand Cegah Penipuan Investasi Bodong, Satgas Waspada Investasi Kalimantan Dibentuk Dana Masyarakat Kalimantan Dihimpun Bank Mandiri Capai Rp 33,1 Triliun Menteri Pertanian Fokus Tingkatkan Produksi Padi di Kalimantan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga hal ini harus melakukan transformasi, caranya adalah dengan inovasi, karena dengan cara berpikir yang inovatif, tak ada masalah yang tak dapat dituntaskan. “Melalui karya-karya inovatif semua elemen di Kalimantan, saya yakin kelak Kalimantan akan menjadi pusat peradaban baru yang maju dan sejajar dengan daerah lain, dengan Jawa misalnya,” tutur Mariman. Ia melanjutkan, peserta JIK 2017 diperkirakan sebanyak 375 orang, antara lain para gubernur se-Kalimantan, bupati dan wali kota di Kalimantan, alumni Diklatpim tingkat III dan IV, mentor alumni Diklatpim, pimpinan dan pejabat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan beberapa unsur lain inovasi.

JIK 2017, Ajang Inovator Terbaik Kalimantan Besutan PKP2A III LAN Samarinda

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Mariman Darto, Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda di hadapan sejumlah wartawan, menyampaikan agenda Jambore Inovasi Kalimantan 2017 yang akan diselenggarakan di Banjarmasin tanggal 2-6 Agustus 2017.

“Jambore Inovasi Kalimantan merupakan event tahunan yang dirancang untuk mendiseminasikan berbagai inovasi-inovasi pelayanan publik, sebagai bukti kehadiran Pemerintah untuk masyarakat,” sebut Mariman di Kantor LAN Samarinda, Jum’at (21/7/2017) pagi.

Kegiatan Jambore Inovasi Kalimatan (JIK) yang akan dibuka Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB, jelas Mariman, menjadi ajang terbesar para inovator di area Kalimantan. Akan diisi pameran inovasi khusus dari para The Champions yang telah melalui proses seleksi cukup panjang, dengan tahapan Kompetisi Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan (Sinopadik) bagi para alumni Diklatpim Tingkat III dan IV di wilayah Kalimantan.

Menurut Mariman, peserta diambil dari masing-masing provinsi 3 pemenang. Ada 49 peserta yang masuk nominasi. Nanti akan diseleksi menjadi 15 terbaik yang akan dikerucutkan menjadi 5 inovasi terbaik oleh tim nasional.

“Lima inovasi terbaik ini akan ditetapkan dan mendapatkan award yang akan diserahkan Menteri PAN RB, namanya Borneo Inovation Award,” ungkap Mariman.

Acara yang juga akan dihadiri Kepala Pusat LAN Adi Suryanto dan Gubernur Kalsel Sabirin Noor akan difokuskan di Lapangan Dr Murjani Banjar Baru, dengan menghadirkan 15 stan finalis Sinopadik serta lebih dari 150 lainnya yang akan menampilkan inovasi-inovasi terbaiknya, dalam lingkup Kalsel Expo 2017.

Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri sedikitnya 375 orang peserta, terdiri dari Gubernur seluruh Kalimantan, dan para Bupati dan Walikota, serta alumni Diklatim tingkat III dan IV. (LVL)