Author - admin

Dari Quick Survey WBK/WBBM : Pelayanan PKP2A III LAN Bebas dari Korupsi

SAMARINDA (17/10/2017). Mayoritas responden menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LAN Samarinda bebas dari korupsi, demikian kesimpulan Quick Survey pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang dilakukan oleh PKP2A III LAN Samarinda yang dilakukan sejak 5-11 Oktober 2017.

Survei terhadap seluruh pengguna layanan PKP2A III LAN yang terdiri dari seluruh alumni Diklat (kepemimpinan, prajabatan, fungsional dan teknis), pengguna layanan perkonsultasian/advo-kasi/fasilitasi serta kerjasama kajian kebijakan dan inovasi pelayanan publik, dilakukan secara online dengan desain instrumen menggunakan google forms.
Instrumen didesain dengan berpedoman pada Permen PAN dan RB No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Quick Survey terkait pelaksanaan WBK/WBBM di area kerja PKP2A III LAN Samarinda ini penting dilakukan. Selain untuk mengukur sejauhmana tingkat kepuasan pengguna layanan juga untuk mengukur sejauhmana integritas pelayanan yang dilakukannya”’ tegas Mariman Darto menjelaskan Hasil Survei ini di PKP2A III LAN Samarinda (17/10/2017).

Mariman menambahkan, dipublikasikannya hasil survei ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sekaligus menjadi bagian dari transparansi dan keterbukaan publik.

Sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 pukul 00.00 tercatat ada 148 responden yang mengikuti Quick Survei WBK/WBBM ini dengan komposisi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan sebagian besar responden berpendidikan sarjana. Adapun instansi responden sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah dan layanan PKP2A III LAN yang digunakan responden sebagian besar Pelatihan Kepemimpinan.

Berikut ini hasil Quick Survey Pelaksanaan WBK/WBBM di PKP2A III LAN

Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN sudah baik, hal ini didasarkan pada jawaban responden yang sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN sudah baik. Aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dinilai responden paling baik adalah kejelasan informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis, dimana 80 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun aspek pelayanan publik yang terbaik berikutnya adalah informasi tentang prosedur/alur pelayanan dapat dipahami dengan jelas serta pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan.


Meskipun secara umum pelayanan publik dinyatakan baik oleh responden, namun ada beberapa aspek pelayanan yang perlu menjadi perhatian PKP2A III LAN untuk diperbaiki karena dinyatakan kurang baik oleh responden. Ada tiga aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dianggap responden kurang baik, yaitu kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan, kemudahan akses dan berfungsinya seluruh produk/jasa layanan, serta kejelasan informasi waktu penyelesaian pelayanan. Ada 3 responden yang menyatakan kurang setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut.

Selain itu ada pula beberapa aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN yang dinilai responden tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan membandingkan penilaian dan harapan terkait aspek pelayanan publik, diperoleh 4 aspek pelayanan publik di PKP2A III LAN dimana responden berharap sangat tinggi pada perbaikannya. Harapan tertinggi responden adalah perbaikan pada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan, dimana ada perbedaan senilai 20 antara kualitas pelayanan saat ini dengan kualitas pelayanan yang diharapkan. Harapan tertinggi berikutnya adalah perbaikan fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/ hotline/call center) agar jelas dan mudah diakses, perbaikan petugas/aplikasi sistem pelayanan yang memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan, serta perbaikan petugas pelayanan agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai atau aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.

 

Terkait pelayanan yang bebas korupsi, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan pelayanan PKP2A III LAN bebas dari korupsi. Aspek pelayanan yang bebas korupsi di PKP2A III LAN yang dinilai responden paling baik adalah tidak adanya pungutan liar, dimana 113 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun aspek pelayanan yang bebas korupsi yang terbaik berikutnya menurut responden adalah petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan serta tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.

Meskipun mayoritas responden menyatakan pelayanan yang diberikan PKP2A III LAN bebas dari korupsi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hasil survei ini. Meskipun dalam jumlah yang kecil, beberapa jawaban responden mengindikasikan masih adanya praktik korupsi di PKP2A III LAN. Ada 4 responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait pernyataan petugas pelayanan PKP2A III LAN tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang. Selain itu ada pula masing-masing 2 responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait pernyataan prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pernyataan tidak terdapat pungutan liar.

Kualitas pelayanan publik di PKP2A III LAN secara umum sudah cukup baik dan bebas dari praktik korupsi. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pelayanan di PKP2A III LAN menjadi lebih baik lagi. Hasil survei ini menjadi bahan yang sangat berharga bagi PKP2A III LAN dalam rangka membenahi organisasi karena dari sini terlihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam survei ini, khususnya kepada responden, yang telah meluangkan waktunya sehingga survei dapat terlaksana dengan baik. (zen)

Inalillahi Wainnailahi rajiuun..  Pimpinan dan seluruh pegawai PKP2A III LAN turut berduka cita atas wafatnya Prof. Dr. Makmur., M.Si  pada hari  Sabtu, 7 Oktober 2017. Semoga khusnul khotimah dan amal  ibadah beliau di terima di sisiNya. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Obat Mujarab OTT KPK : Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Minggu lalu (16/9/2017) saat dalam perjalanan pulang menuju Samarinda dari Balikpapan, saya dikejutkan dengan pertanyaan sopir travel yang mengantarkan saya. “Pak mohon maaf mau tanya. Sekarang banyak pejabat yang ditangkap KPK. Apa mereka sudah hilang rasa takutnya ya pak?” tanya Abu nama sopir itu. Saya tidak lantas menjawab pertanyaan itu. Dia menyodorkan sebuah surat kabar kepada saya. “OTT KPK, Ketua-Wakil Ketua DPRD Tersangka”, demikian Headline Kaltim Post edisi Sabtu, 16 September 2017. “Prihatin saya mas Abu,” Saya pun hanya mampu mengungkapkan keprihatinan.

Surat kabar terbesar di Kalimantan Timur itu mewartakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap itu dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (14/9).

Selang sehari, di whatsapp saya muncul link berita dari kompas.com (17/9/2017) yang menginformasikan tentang OTT KPK dengan ‘tangkapan’ baru, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya tertangkap tangan dalam kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

*****

Dalam catatan saya, selama dua minggu pertama bulan September ini sudah ada  lima kali OTT dilakukan KPK. Ini berarti selama 2017 ini KPK telah melakukan 15 kali OTT. Hanya kurang dua kali OTT lagi, KPK berhasil menyamai rekor OTT tahun 2016 yang mencapai 17 kali. Dengan waktu yang masih tersisa lebih dari tiga bulan sampai dengan akhir tahun 2017 ini, sangat mungkin KPK mampu melakukannya.

Wajar jika Presiden Jokowi pun mengapresiasi dan mendukung langkah KPK melakukan OTT ini. “Prestasi KPK itu ya di OTT ini,” tegas presiden. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa langkah OTT ini harus didasarkan pada alat bukti dan fakta yang kuat. “Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat melakukan peninjauan ke Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).

Sejak tahun 2004 hingga kini, jumlah perkara yang ditangani KPK mencapai 670. Jika dilihat dari asal jabatannya, maka pejabat Eselon I/II/III/IV merupakan yang terbanyak (155 perkara), disusul swasta (170 perkara), DPR/DPRD (134 perkara), bupati/walikota (80 perkara), kepala lembaga/kementerian (25 perkara), gubernur (18 perkara), hakim (15 perkara), komisioner (7 perkara), duta besar (4 perkara), dan sisanya sebanyak 82 perkara (Tempo, 24/9/2017).

*****

Muncul banyak pertanyaan terkait kenapa banyak pejabat di negeri ini, khususnya kepala daerah dan jajarannya tersangkut OTT? Tidakkah OTT membuat para pemimpin harus mawas diri? Bukankah mereka menjadi orang-orang pilihan dengan seleksi yang sangat ketat? Lantas di mana keteladanan kepemimpinan kita?

Tentu artikel singkat ini tidak berpretensi untuk menjawab seluruh pertanyaan itu. Artikel ini hanya menganalisis salah satu faktor penyebab berulangnya OTT, yang menurut pandangan saya lebih dikarenakan lemahnya – untuk tidak mengatakan hilangnya – peran keteladanan atau mentalitas keteladanan para elit dan pemimpin birokrasi kita.

Telah banyak kebijakan sebagai instrumen pencegahan sekaligus pengendalian terhadap tindak korupsi. Namun lemahnya aksi dan kurang konsekuennya penegakan hukum membuat mereka berani melakukannya.

Menurut saya ada tiga penyebab kenapa korupsi tetap ada.

Pertama, lemahnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan DPR dan banyak pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka bisa menjadi ukuran betapa KPK berjibaku sendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Sekalipun kita juga memahami tidak kecilnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Sementara peran lembaga-lembaga sosial politik dan lembaga penekan yang berkembang di masyarakat (civil society) mengalami “anemia” sehingga makin melemah. Namun kita masih bersyukur karena masih ada lembaga Transparansi Internasional (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lain-lain yang tetap konsisten di jalur perlawanan terhadap korupsi di tanah air, sekalipun sempat diisukan ‘bermain mata’ dengan KPK.

Kedua, kesadaran hukum dan belum konsekuen dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Munculnya penilaian dari sebagian masyarakat bahwa KPK masih tebang pilih menunjukkan masih ada masalah di dalam proses penanganan kasus korupsi.

Belum lagi, masyarakat mulai acuh dan cenderung tidak mau dilibatkan dalam urusan korupsi, khususnya di daerah. Umumnya masyarakat khawatir melibatkan diri pada urusan korupsi, sekalipun hanya menjadi memberikan arah, apalagi sampai melaporkan kasus yang nyata-nyata mereka ketahui. Alih-alih ingin melaporkan kejadian korupsi, justru yang terjadi bisa sebaliknya, penghakiman bahkan bisa mendapatkan ancaman pembunuhan. Dalam beberapa kasus malah dilaporkan instansi penegak hukum.

Ketiga, masalah mentalitas pemimpin atau pejabat yang nir-keteladanan. Lemahnya karakter keteladanan pemimpin ini menjadi penyebab utama banyaknya OTT yang dilakukan KPK. Mental yang rapuh akan mudah tergoda dan tergiur dengan kekuasaan.

John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang terkenal dengan sebutan Lord Acton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita bersama dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Masalahnya tidak pada kebijakan, hanya pada bagaimana membangun sikap dan perilaku serta mentalitas pejabat.

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2010 dan didorong secara serius oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selama dua periode, dilanjutkan dengan gerakan nasional revolusi mental melalui Inpres nomor 12 tahun 2016, bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Dalam Inpres itu, presiden menginstruksikan kepada menteri, sekretaris kabinet, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur, bupati serta walikota untuk melaksanakan.

Para pejabat tersebut sebelum melaksanakan tugas harus disumpah, yang bagi sebagian orang menimbulkan efek ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun bagi sebagian pejabat tidak menimbulkan efek apa-apa. Belum cukupkah? Faktanya korupsi jalan terus. Sekali lagi masalahnya adalah mentalitas. Yang bisa kita harapkan adalah keteladanan pemimpin.

Sayangnya keteladanan seorang pemimpin hari ini adalah barang langka. Keteladanan hanya akan lahir dari sosok pemimpin yang berkarakter jujur dan berintegritas, sosok yang mau berkorban bukan penuntut bahkan pencari untung di tengah masyarakatnya yang miskin, di tengah negaranya yang sedang krisis. Gambaran keteladanan pemimpin hari ini sangat jauh dari keteladanan para pendiri republik ini.

Ya. Karena keteladanan hari ini hanyalah narasi yang disimbolisasikan dalam kampanye lima tahunan jelang pilkada bagi petahana atau calon penantang dalam pemilukada. Keteladanan hanyalah suara kebaikan yang disampaikan di depan panitia seleksi ketika ditanya tentang integritas. Keteladanan adalah bahasa langit yang disampaikan saat upacara atau apel pagi oleh pimpinan instansi.

Kepandaian dalam mengolah kata menjadi simbol semu sebuah perlawanan terhadap korupsi, namun tidak ada dalam dunia nyata. Namun, narasi kata itu telah menghipnosis sebagian kita yang tunduk karena khawatir tidak mendapat kursi kekuasaan, tidak mendapatkan jabatan, karena ragu dengan idealisme dan prinsipnya.

*****

Menghadirkan sosok Haji Agus Salim menjadi sangat penting. Tidak sekedar menjadi media untuk membandingkan dengan model kepemimpinan pejabat saat ini, namun lebih dari itu, untuk mendapatkan menjadikan pembelajaran bagi kita tentang keteladanan dari seorang pemimpin besar yang kaya akan keteladanan.

Banyak tulisan menarik terkait sosok Haji Agus Salim. Salah satu artikel menarik dari sekian banyak artikel tentang Haji Agus Salim adalah yang ditulis oleh Muhammad Roem berjudul “Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim” (Prisma No. 8/1977). Karangan singkat yang mengisahkan keteladanan seorang diplomat senior yang tangguh dan sangat disegani itu menyampaikan pesan yang mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin.

Menurut Muhammad Roem, sosok Haji Agus Salim adalah pemimpin yang amanah, lebih banyak berkorban daripada menuntut. Kemudian Muhammad Roem menggambarkan sosok Haji Agus Salim dalam pepatah Belanda sebagai “Liden is lijden!”, Memimpin adalah Menderita.

Bung Karno memberikan titel Haji Agus Salim sebagai ‘Orang Tua Besar’ (The Grand Old Man). Bung Karno sangat dekat dengan Haji Agus Salim. “Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk ngelesot di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian beliau,” tegas Sukarno.

Ridwan Saidi dalam “Seratus Tahun Agus Salim” (1996) menuliskan kisah keteladanan yang sangat inspiratif terkait penolakan beliau sebagai konsulat Belanda. “Mungkin jika tidak menolak menjadi konsulat Belanda di Arab Saudi dengan gaji 200 gulden per bulan, nasibnya tidak akan semelarat ini. Sekedar perbandingan, saat itu untuk bisa hidup layak dengan satu istri tiga anak cukup dengan 15 gulden per bulan”. Sebuah nilai pengorbanan yang langka dan patut diteladani.

Haji Agus Salim adalah ulama dan intelek. Spiritual capital adalah kuncinya. Sumber nilai dan prinsip hidup yang dipegangnya adalah agama yang diyakininya. Sosok pemimpin dengan keimanan yang baik memiliki kecenderungan taat pada Tuhan yang menciptakan yang diwujudkan melalui praktik ibadah. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh beliau mampu mengajarkan kehidupan yang penuh keteladanan.

Kemampuan ibadah yang baik akan melahirkan kepedulian terhadap sesama yang akan melahirkan akhlak mulia. Haji Agus Salim adalah sosok pemimpin dengan kemampuan spiritualitas di atas rata-rata kita. Pancaran kemuliaan akhlaknya bersumber dari keimanannya yang kokoh.

Haji Agus Salim adalah juga gambaran kepemimpinan paripurna yang memimpin dengan karakter dan budi pekerti yang adi luhung. Pembelajaran penting bagi pejabat negara maupun pemerintah masa kini, agar terhindar dari OTT KPK. Jadilah contoh kepemimpinan terbaik yakni kepemimpinan yang memberikan contoh. “The best example of leadership is leadership by example”, sebagaimana diungkapkan oleh Jerry McChain. Masih adanya OTT berarti mengindikasikan lemahnya karakter keteladanan dalam kepemimpinan pejabat kita.

(Mataram, 22 September 2017)

 

*) Penulis adalah Peneliti LAN RI, tinggal di Samarinda

Sumber Url : http://www.birokratmenulis.org/obat-mujarab-ott-kpk-mengembalikan-nilai-nilai-dan-keteladanan-pendiri-bangsa/

Inovasi dan Kepedulian

Menjadi inovator atau penggerak perubahan tidak serta merta hanya persoalan prestise, mengejar awards, ingin dipuji atau sekedar bahan aktualisasi diri dihadapan khalayak ramai. Namun menjadi inovator adalah wujud tanpa pamrih kepedulian kita terhadap organisasi, terhadap optimalisasi kerja, hingga karena kepedulian akan masyarakat. Banyak sosok telah menjadi tauladan yang menunjukkan korelasi yang tinggi antara sang reformer dan tingkat kepeduliannya terhadap organisasi dan publik. Diantaranya adalah para Pemenang Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) tahun 2016 dan tahun 2017 dapat menjadi contoh bagaimana tingkat kepedulian yang tinggi terhadap organisasi dan publik telah memunculkan inovasi yang diakui oleh publik dan secara nasional bahkan terus berlanjut hingga kini.

Namun demikian, realita juga menunjukkan bahwa aksi melakukan perubahan/ inovasi karena hanya persoalan pencitraan semata juga menjadi fakta yang tidak terbantahkan, atau bahkan inovasi yang dicetuskan karena untuk memenuhi persyaratan suatu penilaian semata. Akibatnya, proses mewujudkan inovasinya terkesan dadakan, sekedar mereplikasi tanpa penyesuaian, minim dukungan, hingga hasil inovasinya yang berumur pendek dan instan demi kepentingan publikasi, kepentingan dokumentasi, kepentingan tingkat kepopuleran, serta impact dan benefit-nya yang “tanpa rasa”.

Birokrasi meskipun cukup berbeda dengan dunia politik, namun permainan politik juga relatif memberikan penafsiran bahwa pencitraan pun mewabah di dunia birokrasi oleh segelintir birokrat yang mengedepankan kepentingan tertentu atau sering diistilahkan BERKECAMUK (Bekerja Keras Cari Muka). Akibatnya inovasi berasas kepedulian kian tenggelam ditimpa oleh inovasi berasas kepentingan sehingga semakin menguatkan opini akan masih (nir) bukti revolusi mental saat ini. Oleh karenanya, perlu perhatian yang cukup ‘awas’ dari pimpinan terhadap para inovator yang memang secara pure tampil ke depan karena kepeduliannya terhadap kemajuan organisasi dan masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci utama inovasi terdapat pada rasa kepedulian sang reformer. Kepedulian yang timbul karena adanya permasalahan organisasi atau persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan solusi perubahan, yang pada akhirnya mendorong lahirnya inovasi yang tidak biasa, unik, dan extraordinary. Pembentukan karakter ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh karenanya tidak hanya cukup melahirkan sosok ASN yang inovatif, tetapi terutama adalah birokrat inovatif yang peduli.

Pada dimensi yang lain, peran media sosial telah menjelma sebagai sarana pengaduan paling efektif dalam berkomunikasi kepada jajaran birokrasi atas suatu persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa peran wakil rakyat di daerah khususnya pada fungsi “pengawasan” relatif telah tergantikan oleh media sosial sebagai corong pengawasan publik kepada birokrasi. Bahkan respon langsung atas “pengawasan” publik tersebut oleh birokrasi lebih cepat dibandingkan melalui jalur perwakilan rakyat daerah. Persoalan perizinan, penanganan sampah yang kurang efektif, syarat administratif pelayanan birokrasi yang ribet, hingga petugas pelayanan publik yang KKN disampaikan oleh pandangan mata publik secara langsung ke media sosial. Birokrasi yang peduli tentu akan menangkap dan merespon persoalan tersebut dengan langkah-langkah inovatif yang mencerahkan.

Pada akhirnya, kita perlu memberi ruang yang terbuka dan memberikan dukungan terhadap orang-orang yang tampil dengan inovasinya karena dilatarbelakangi oleh rasa kepeduliannya yang tinggi terhadap organisasi dan publik, tanpa perlu mencibir atau iri atas inovasi yang dilaksanakan. Tentu saja untuk menilai inovasi berasas kepedulian dan atau inovasi berasas pencitraan dapat dengan mudah terlihat pada proses, hasil, outcome serta benefit yang menyertai yang secara agregat dikagumi dan dirasakan oleh semua pihak.

Penulis: Rustan Amarullah, Peneliti PKP2A III LAN

Walikota Balikpapan : Pengembangan ASN Membutuhkan Komitmen Kepala Daerah

Balikpapan (8/9/2017) – Pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Dukungan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan. Tanpa dukungan dan komitmen itu maka upaya peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara tidak akan berjalan dan berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah. Demikian kesimpulan silaturrahim kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto dengan Walikota Balikpapan HM. Rizal Effendi di Balikpapan pada Jumat (8/9/2017) lalu.
Pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut dilakukan di VIP Room, Balaikota Balikpapan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka permohonan dukungan Pemerintah kota Balikpapan terkait rencana Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) yang akan membangun Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis di kota Balikpapan.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wali Kota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi; Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar; Kepala BKPSDM Kota Balikpapan, Robi Ruswanto; Kepala Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan, Tommy Alfianto; dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKD Kota Balikpapan, M. Farid Rizal. Sementara itu dari pihak LAN RI diwakili oleh Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto; dan Kepala Bagian Administrasi, Husain beserta staf.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa untuk membangun Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis, LAN membutuhkan lahan yang cukup luas di Balikpapan.  Pada saat kondisi keuangan negara yang serba terbatas, maka Pemerintah dalam hal ini LAN tidak akan mampu mengadakan lahan sendiri. Karena itulah diawal Februari 2017 Kepala LAN RI mengajukan permohonan hibah lahan sekitar 3 ha kepada Walikota Balikpapan.
“Saya menyetujui proposal LAN RI tersebut dan memerintahkan Asisten Administrasi Umum untuk menindaklanjuti”, demikian pernyataan Walikota Balikpapan di VIP Room, Balaikota Balikpapan pada jumat bagi minggu lalu.
Kepala PKP2A III LAN, Dr. Mariman Darto menganggap persetujuan Walikota Balikpapan tersebut sebuah bentuk dukungan dan komitmen konkrit Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara. “Sejak awal saya yakin bahwa pak Rizal Effendi akan menyetujui proposal kami. Kami melihat komitmen beliau terhadap pengembangan ASN di daerahnya sangat nyata. Sekalian flash back, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN dan RB sebagai kepala daerah yang berkomitmen terhadap pengembangan ASN di ajang Jambore Inovasi Kalimantan awal Agustus lalu. Ini bukti nyata”, tegas Mariman Darto.
Pembangunan Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis ini merupakan upaya LAN untuk mendekatkan pelayanan ke stakeholders di seluruh Kalimantan. Selama ini banyak daerah yang melakukan penilaian kompetensi ASN di Jawa. Tentu ini tidak efisien. “Saya berharap lahirnya Gedung Assessment Center akan membantu pemerintah daerah di Kalimantan mendapatkan kemudahan melakukan penilaian terhadap kompetensi ASN-nya. Harapannya, pemerintah daerah di Kalimantan makin memiliki banyak pilihan untuk melaksanakan assessment center”, tegas Mariman Darto dalam silaturrahim tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemerintah kota Balikpapan akan memproses Hibah lahan seluas 3 ha yang lokasinya disamping GOR Lapangan Tenis Kota Balikpapan. “Secara umum Pemerintah kota telah telah melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui persis luasan lahan dilokasi dekat GOR Lapangan Tenis. Agar LAN bisa mendapatkan kepastian persetujuan dari Pak Walikota, maka dalam waktu dekat kita akan menyampaikan Surat Pernyataan Pemberian Hibah Tanah kepada LAN RI dalam waktu dekat”, tegas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar dalam pertemuan tersebut.

      

[Policy Paper] Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terus mendapatkan sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, maupun sumber daya aparatur pengampu jabatan  akan terus menjadi  sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di level pusat  maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari intern pemerintah yang terepresentasikan dari lembaga-lembaga pengawas pemerintahan  maupun  yang  berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, maupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog,wokshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik, kesemuanya mengerucut pada  harapan agar saran dan  kritik konstruktif yang lahir dapat didengar oleh pemerintah.

Salah satu aspek perbaikan (regulasi), masih menjadi kontributor masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan penerapan  regulasi dalam menjalankan pemerintahan sepintas seperti persoalan yang mudah untuk dilakukan, berbekal asas hukum peraturan yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di bawahnya, ataupun peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang umum, idealnya tidak akan muncul  persoalan implementasi regulasi seperti tumpang tindih aturan yang akan berimplikasi pada munculnya persoalan antar penyelenggara pemerintahan ataupun persoalan terkait perbedaaan persepsi  dalam memaknai sebuah ketentuan/substansi peraturan perundangan yang sering berujung  kepada munculnya pendapat yang berbeda dalam satu kasus yang sama, contoh konkritnya mengenai  isu rangkap jabatan.

Isu rangkap jabatan kembali mengemuka akhir-akhir ini dengan  menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari multi –interprestasi terhadap aturan yang dihubungkan dengan rangkap jabatan. Pro dan kontra antar  lembaga pemerintahan mewarnai praktek rangkap jabatan yang fenomenanya sudah berjalan  baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Pihak yang kontra berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi KKN dan  menyalahi prosedur hukum (terutama dikaitkan dengan undang-undang pelayanan publik). Sementara pihak yang Pro berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, karena memang sudah ada aturan jelas yang mengaturnya. Selama aturan tersebut belum  dicabut, maka masih bisa diberlakukan.

Menghadapi fenomena pro dan kontra terkait rangkap jabatan, policy paper ini mencoba menyajikan analisa terhadap pendapat yang pro dan kontra secara obyektif. Analisa dalam policy paper ini menggunakan sumber dari perdebatan mengenai rangkap jabatan di berbagai media massa serta dengan melakukan analisa terhadap undang-undang yang selama ini dikaitkan dengan rangkap jabatan, seperti  undang-undang pelayanan publik, Permen BUMN Nomor Per 02/MBU/02/2015 tentang  Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan  Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas  Badan Usaha Milik Negara dan Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepmendagri  Nomor  50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan BUMD Mendagri Untuk melengkapi hasil analisa, Policy paper ini juga akan memberikan  alternatif solusi untuk menjembatani ketegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai dampak dari munculnya pro dan kontra dalam menyikapi fenomena rangkap jabatan.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Ketidakwenangan Pemerintah Pusat dalam Pembatalan Perda

Sebuah  kebijakan fenomenal kembali diputuskan. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan Perda di tingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota. Kewenangan Gubernur atau Menteri membatalkan perda dinilai akan menegasikan fungsi MA sebagai lembaga yang menurut   Pasal 24 A yat (1) UUD 1945, berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang (Kompas, 15 Juni 2017). Keputusan ini memicu reaksi keras  dari Kemendagri yang selama ini berperan sebagai eksekutor Perda, penentu apakah sebuah Perda dapat diberlakukan atau dibatalkan. Terlepas dari berbagai reasoning Kemendagri atas keberatan terhadap keputusan tersebut, yang patut untuk menjadi pemikiran ke depan adalah bagaimana Gubernur/Kemendagri menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan secara bijak tanpa mengurangi semangat untuk memberikan ‘layanan penyusunan Perda’ kepada pemerintah daerah walaupun dengan  fungsi yang berbeda, serta bagaimana Mahkama Agung dalam menyikapi dan mengakselerasi penyelesaian limpahan tugas yang luar biasa banyak jumlahnya dari kemendagri tersebut.

Banyaknya jumlah Perda yang dibatalkan selama ini oleh Gubernur/Kemendagri mengidentifikasikan lemahnya kualitas penyusunan perda, baik di level provinsi maupun di level Kabupaten/kota. Dalam prakteknya, upaya mencegah (preventif) terhadap kesalahan dalam penyusunan Perda maupun upaya mentreatment  kualitas penyusunan perda sering kurang diperhitungkan, padahal jauh lebih sulit dan kompleks daripada sekedar mengoreksi dan membatalkan Perda.

Proses edukasi terhadap SDM dan pembekalan materi penyusunan perda  yang berkualitas jauh lebih kompleks dalam mewujudkannnya. Namun demikian, hasil edukasi dan pembekalan materi jauh lebih stabil output dan dampaknya karena  lebih memudahkan dan mengharmoniskan hubungan koordinasi Kemendagri terhadap daerah dari pada hubungan yang selama ini dimana perda hanya sekedar dikoreksi dan dibatalkan sehingga cenderung bersifat represif. Proses edukasi dapat berwujud Koordinasi, advokasi, fasilitasi , sosialisasi dan harmonisasi hukum. Koordinasi   diperlukan  sebagai langkah mendagri untuk lepas dari kekhawatiran dalam  ‘mengamankan’ kebijakan strategi pusat yang harus bisa terlaksana di daerah. Advokasi dibutuhkan  untuk memberi masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Adapun Fasilitasi dan sosialisasi merupakan  sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan proses memberitahukan.

Tugas  Kemendagri lainnya yang  selama ini mungkin sudah dilakukan tetapi perlu lebih diintensifkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap rancangan perda. Pengawasan oleh Kemendagri dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kemendagri dalam pelaksanaan monitoring rancangan perda. Dengan kegiatan monitoring yang berjalan dengan baik oleh Kemendagri, maka otomatis akan membantu memitigasi jumlah perda ‘bermasalah’ ke depannya yang harus /akan  dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Adapun terkait ‘pulihnya’ kewenangan MA dalam menguji produk hukum di bawah undang-undang membawa implikasi pada tugas yang bertambah. Besarnya tanggung jawab MA saat ini terhadap pembatalan Perda yang ruang lingkupnya meliputi seluruh Pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan  ‘kegaduhan’ di tubuh MA dalam melaksanakan amant yang baru’. Oleh karenanya,  ‘meremajakan’ MA perlu dilakukan. Menambah jumlah SDM yang kompeten merupakan salah satu proses meremajakan MA, karena dengan jumlah SDM yang mencukupi, diharapkan  segala proses pembatalan Perda  tidak berlarut–larut sehingga  dapat berdampak pada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena belum adanya kepastian hukum atas produk hukum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Peremajaan lainnya yang juga perlu dilakukan  oleh Mahkamah Agung adalah terkait tehnologi informasi. Dengan adanya peremajaan teknologi berbasis online di lingkungan Mahkamah Agung, diharapkan lebih memudahkan koordinasi dan pemantauan terkait segala proses pembatalan perda. Teknologi yang tepat melalui berbagai aplikasi yang diluncurkan diharapkan dapat lebih memudahkan dan mempercepat segala proses pekerjaan terkait pembatalan perda dibandingkan dengan pelaksanaan koordinasi pembatalan perda berbasis manual maupun secara kontak personal.

Versi cetak dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pencegahan Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberian Opini BPK

Kabar mengejutkan datang dari lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan  (OTT) terhadap Auditor BPK beserta mitranya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kompas, 13 Juni 2017). Banyak reaksi beragam atas peristiwa OTT tersebut, ada yang terkejut karena tidak menyangka bahwa lembaga ‘sebersih’  BPK dapat terjebak ke dalam pusaran  korupsi yang kasat mata dalam wujud OTT. Sementara pihak yang lain tidak merasa terkejut atas peristiwa OTT yang terjadi, sebab berdasarkan data Indonesia  Corruption  Watch (ICW) sejak tahun 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 Auditor/pejabat/anggota staff BPK (Kompas.com, 27 Mei 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  sesuai dengan amanah undang-undanga adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPK dapat mengeluarkan 4 (empat) jenis Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah, diantaranya : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini  (Disclaimer of Opinion). Wajar Tanpa Perkecualian merupakan tingkat penghargaan tertinggi yang  banyak ‘dikejar’ oleh lembaga/pemerintah daerah untuk meraih sebuah gengsi dalam  pengelolaan keuangan, bahkan opini WTP konon juga akan berimplikasi  pada besaran anggaran yang akan diterima sebuah kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh BPK selaku pemegang lisensi opini keuangan menambah rawan kemungkinan terjadinya OTT di masa depan. Kalaupun kewenangan pemberian opini keuangan dilakukan dengan Pelibatan Akuntan Publik dan Akademisi, maka dikhawatirkan  akan membutuhkan waktu dan prosedur yang lama,  terlebih lagi dengan banyaknya jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karenanya  perlu dirumuskan cara untuk mengantisipasi tidak terulangnya peristiwa OTT di lingkungan BPK. Salah satu alternatif solusi penyelesaian yang  sumbernya berasal dari intern BPK sendiri adalah melalui optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selama ini keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

Selama ini Majelis Kehormatan Kode Etik ruang lingkupnya sebatas pada temuan terkait  indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, dimana  masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan data terkait penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengaduan perilaku anggota BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum diatur di dalamnya. Idealnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya juga dapat berfungsi preventif terhadap munculnya  kasus OTT.

Kondisi saat ini, dalam menjalankan mekanisme pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik yang terkait indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai,   proses pengaduannya sangat rigit (meliputi penguraian kejadian, pemilihan pasal yang sesuai, penyertaan bukti awal bila ada, serta penyertaan identitas pengadu bila tidak keberatan). Persyaratan yang rigid tersebut tentu bisa menjadi bibit ketidaknyamanan bahkan menjadi kendala tersendiri bagi si ‘pengadu’ dalam menyampaian pengaduan. Jika persyaratan pengaduan berbasis kelengkapan yang rigit masih terus terjadi, tentu dapat menghilangkan munculnya para ‘pengadu potensial’ yang akan mengungkap suatu fakta yang sedang terjadi. Dengan demikian, berarti hilang juga satu kesempatan bagi Majelis Kehormatan BPK untuk menyelesaiakan persolan tersebut. Oleh karenanya perlu ditetapkan di mekanisme pengaduan selanjutnya oleh Majelis Kehormatan BPK tentang bagaimana membuat  mekanisme pengaduan yang simple, jelas dan mudah diakses.

Untuk lebih memperkuat fungsi preventif terhadap pencegahan OTT, sebaiknya Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK dapat memperkuat fungsi dengan mensingkronisasikan tugasnya dengan mekanisme whistleblower yang ada di lembaga BPK. Dengan demikian,  Majelis Kode Etik juga dapat menerima pelaporan terkait perilaku anggota BPK yang di ‘sinyalir’ melanggar etika dalam melaksanakan tugasnya kepada stakeholders. Dengan mekanisme ini, diharapkan jika sudah terdapat benih-benih aduan mengenai ‘kenakalan’ oknum pemeriksa keuangan BPK, maka aduan tersebut bisa segera tertangani dengan dilakukannya  sidang etik kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan segera mendapatkan early warning sehingga tidak terus tanpa sadar melakukan kesalahan hingga terjebak pada tindakan OTT yang berujung bui.

Versi cetak dapat diunduh disini.

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 92 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2017. LAN memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Link Website :

http://lan.go.id/id/berita-lan/pengumuman-pelaksanaan-seleksi-cpns-lembaga-administrasi-negara-tahun-2017

Menggali Potensi Inovasi pada Desa-Desa Tertinggal di Kabupaten Jeneponto

Kegiatan Benchmark diklatpim II tahun 2017  berbeda dengan diklatpim II tahun-tahun sebelumnya. Benchmark Diklatpim II  yang biasanya difokuskan ke luar negeri dengan tujuan mencari inovasi -inovasi di negara lain untuk dapat dipelajari dan diaplikasikan di Indonesia, benchmark tahun 2017 ini Lembaga Administrasi Negara mengalihkannya ke desa-desa tertinggal dengan tujuan menggali potensi-potensi yang dapat dibuat inovasi pada desa-desa tertinggal, sehingga sejalan dengan semangat Nawacita yang sedang di gadang-gadang oleh pemerintah  yaitu menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan : “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Kegiatan Benchmark pim II kali ini disebut sebagai kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional. Visitasi Kepemimpinan Nasional Diklatpim II yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III Lembaga Administrasi Negara ( PKP2A III LAN) bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan mengambil Lokus di pada 4 ( empat ) Desa di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yaitu Desa Lebang Manai, Desa Lebang Manai Utara di Kecamatan Rumbia serta Desa Gunung Silanu dan Desa Marayoka Kecamatan Bangkala . Keempat desa tersebut dijadikan lokus berdasarkan parameter Indeks Desa Membangun Tahun 2015 yang di terbitkan oleh Kementrian  Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, ke empat desa tersebut dikategorikan desa tertinggal.

Penggalian data lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung, para peserta Diklatpim II berkesempatan menginap di rumah-rumah yang telah disediakan di Desa Lokus sehingga dapat berbaur langsung dengan masyarakat, selain itu juga dilakukan focuss group discussion dengan peserta terdiri dari aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melalui data-data yang ada di Desa, walaupun data-data yang diberikan belum lengkap dan terinventarisir dengan baik karena masih ada di beberapa desa bahkan tidak punya kantor kepala desa sehingga masih bersatu dengan rumah kepala desa.

Melihat kondisi geografis  dari desa-desa yang dijadikan lokus  Visitasi Kepemimpinan Nasional ini terlihat bahwa rata-rata desa-desa tersebut berada pada kisaran 800 meter dpl-1000 dpl, kondisi tersebut sangat strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta berbagai hewan ternak lainnya. 80% lebih warganya bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan masyarakat, penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebagian besar dan hampir seluruhnya  menggarap lahan pertanian sendiri dan bukan sebagai petani penggarap, Selain itu sebagian besar dari petani tersebut memiliki hewan ternak berupa kambing, sapi kuda dan ayam buras. Hal tersebut mampu membuat ketahanan ekonomi  masyarakat masih mampu bertahan. Bahkan pada dua desa ( Desa Gunung Silanu dan Desa Lebang Manai Utara) populasi ternak sapi pada masing-masing desa lebih dari 300 ekor dan potensial untuk semakin dikembangkan. Selain pertanian dan peternakan yang merupakan potensi dari desa-desa tersebut, secara sosio cultural masyarakat juga mempunyai potensi berupa ikatan kekerabatan yang masih kuat. Masih berkembangnya kearifan lokal seperti gotong royong  juga sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian masyarakat masih mempunyai masalah yang dihadapi dan menghambat pengembangan potensi daerah diantaranya:

  1. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal awal untuk investasi pertanian
  2. Petani terpaksa menjual hasil panen dengan sistem ijon
  3. Masyarakat masih mengandalkan alat-lat pertanian serta sistem pertanian yang tradisional sehingga hasil panen tidak optimal
  4. Ketersediaan air yang masih tergantung pada musim, padahal potensi sumberdaya alam seperti air terjun dan mata air tersedia dan sangat memungkinkan untuk dibuat sarana pengairan.
  5. Belum ada toko pertanian di desa
  6. Belum ada keinginan petani melakukan system peternakan modern, bahkan kendang-kandang sapi/kuda berada di kolong-kolong rumah penduduk, bersatu dengan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil temuan lapangan berupa potensi dan permasalahan yang ada tersebut para peserta diklatpim II merumuskan berbagai kemungkinan inovasi yang dapat diterapkan di masing-masing desa secara perkelompok yang mereka kunjungi serta  merumuskan inovasi-inovasi  yang diberikan secara keseluruhan kepada Kabupaten Jeneponto . Rekomendasi yang diberikan antara lain  dengan penguatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat diantaranya memperkuat peran BUMDES ( Badan Usaha Milik Desa ),baik di desa-desa maupun Pemerintah Kabupaten, Penyertaan Modal BUMDES, Tata Kelola Air, Penyediaan Angkutan Pedesaan, Digitalisasi Informasi harga pasar dan sertifikasi Lahan Pertanian.

Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional oleh peserta diklatpim II ke Desa-desa tertinggal memberikan kesan tersendiri bagi peserta maupun masyarakat yang dikunjungi. Kehadiran mereka memberikan harapan tersendiri bagi masyarakat untuk memperbaiki desa mereka yang tertinggal sehingga bisa lebih maju dan berkembang. Hasil rekomendasi para peserta yang dipresentasikan didepan para kepala desa dan kepala dinas kepala badan dan kantor di lingkungan Kabupaten Jeneponto dan dokumennya diberikan langsung kepada kepala daerah yang diwakili oleh Kepala BPSDM Kabupaten Jeneponto pada tanggal18 Agustus 2017 di Aula Bupati Jeneponto pada akhir acara Visitasi Kepemimpinan Nasional sejatinya dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Jeneponto serta memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan Kabupaten Jeneponto.  ( Lia Rosliana/ Peneliti PKP2A III LAN)