Author - admin

Inovasi dan Kepedulian

Menjadi inovator atau penggerak perubahan tidak serta merta hanya persoalan prestise, mengejar awards, ingin dipuji atau sekedar bahan aktualisasi diri dihadapan khalayak ramai. Namun menjadi inovator adalah wujud tanpa pamrih kepedulian kita terhadap organisasi, terhadap optimalisasi kerja, hingga karena kepedulian akan masyarakat. Banyak sosok telah menjadi tauladan yang menunjukkan korelasi yang tinggi antara sang reformer dan tingkat kepeduliannya terhadap organisasi dan publik. Diantaranya adalah para Pemenang Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) tahun 2016 dan tahun 2017 dapat menjadi contoh bagaimana tingkat kepedulian yang tinggi terhadap organisasi dan publik telah memunculkan inovasi yang diakui oleh publik dan secara nasional bahkan terus berlanjut hingga kini.

Namun demikian, realita juga menunjukkan bahwa aksi melakukan perubahan/ inovasi karena hanya persoalan pencitraan semata juga menjadi fakta yang tidak terbantahkan, atau bahkan inovasi yang dicetuskan karena untuk memenuhi persyaratan suatu penilaian semata. Akibatnya, proses mewujudkan inovasinya terkesan dadakan, sekedar mereplikasi tanpa penyesuaian, minim dukungan, hingga hasil inovasinya yang berumur pendek dan instan demi kepentingan publikasi, kepentingan dokumentasi, kepentingan tingkat kepopuleran, serta impact dan benefit-nya yang “tanpa rasa”.

Birokrasi meskipun cukup berbeda dengan dunia politik, namun permainan politik juga relatif memberikan penafsiran bahwa pencitraan pun mewabah di dunia birokrasi oleh segelintir birokrat yang mengedepankan kepentingan tertentu atau sering diistilahkan BERKECAMUK (Bekerja Keras Cari Muka). Akibatnya inovasi berasas kepedulian kian tenggelam ditimpa oleh inovasi berasas kepentingan sehingga semakin menguatkan opini akan masih (nir) bukti revolusi mental saat ini. Oleh karenanya, perlu perhatian yang cukup ‘awas’ dari pimpinan terhadap para inovator yang memang secara pure tampil ke depan karena kepeduliannya terhadap kemajuan organisasi dan masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci utama inovasi terdapat pada rasa kepedulian sang reformer. Kepedulian yang timbul karena adanya permasalahan organisasi atau persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan solusi perubahan, yang pada akhirnya mendorong lahirnya inovasi yang tidak biasa, unik, dan extraordinary. Pembentukan karakter ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh karenanya tidak hanya cukup melahirkan sosok ASN yang inovatif, tetapi terutama adalah birokrat inovatif yang peduli.

Pada dimensi yang lain, peran media sosial telah menjelma sebagai sarana pengaduan paling efektif dalam berkomunikasi kepada jajaran birokrasi atas suatu persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa peran wakil rakyat di daerah khususnya pada fungsi “pengawasan” relatif telah tergantikan oleh media sosial sebagai corong pengawasan publik kepada birokrasi. Bahkan respon langsung atas “pengawasan” publik tersebut oleh birokrasi lebih cepat dibandingkan melalui jalur perwakilan rakyat daerah. Persoalan perizinan, penanganan sampah yang kurang efektif, syarat administratif pelayanan birokrasi yang ribet, hingga petugas pelayanan publik yang KKN disampaikan oleh pandangan mata publik secara langsung ke media sosial. Birokrasi yang peduli tentu akan menangkap dan merespon persoalan tersebut dengan langkah-langkah inovatif yang mencerahkan.

Pada akhirnya, kita perlu memberi ruang yang terbuka dan memberikan dukungan terhadap orang-orang yang tampil dengan inovasinya karena dilatarbelakangi oleh rasa kepeduliannya yang tinggi terhadap organisasi dan publik, tanpa perlu mencibir atau iri atas inovasi yang dilaksanakan. Tentu saja untuk menilai inovasi berasas kepedulian dan atau inovasi berasas pencitraan dapat dengan mudah terlihat pada proses, hasil, outcome serta benefit yang menyertai yang secara agregat dikagumi dan dirasakan oleh semua pihak.

Penulis: Rustan Amarullah, Peneliti PKP2A III LAN

Walikota Balikpapan : Pengembangan ASN Membutuhkan Komitmen Kepala Daerah

Balikpapan (8/9/2017) – Pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Dukungan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan. Tanpa dukungan dan komitmen itu maka upaya peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara tidak akan berjalan dan berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah. Demikian kesimpulan silaturrahim kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto dengan Walikota Balikpapan HM. Rizal Effendi di Balikpapan pada Jumat (8/9/2017) lalu.
Pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut dilakukan di VIP Room, Balaikota Balikpapan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka permohonan dukungan Pemerintah kota Balikpapan terkait rencana Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) yang akan membangun Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis di kota Balikpapan.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wali Kota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi; Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar; Kepala BKPSDM Kota Balikpapan, Robi Ruswanto; Kepala Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan, Tommy Alfianto; dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKD Kota Balikpapan, M. Farid Rizal. Sementara itu dari pihak LAN RI diwakili oleh Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Mariman Darto; dan Kepala Bagian Administrasi, Husain beserta staf.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa untuk membangun Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis, LAN membutuhkan lahan yang cukup luas di Balikpapan.  Pada saat kondisi keuangan negara yang serba terbatas, maka Pemerintah dalam hal ini LAN tidak akan mampu mengadakan lahan sendiri. Karena itulah diawal Februari 2017 Kepala LAN RI mengajukan permohonan hibah lahan sekitar 3 ha kepada Walikota Balikpapan.
“Saya menyetujui proposal LAN RI tersebut dan memerintahkan Asisten Administrasi Umum untuk menindaklanjuti”, demikian pernyataan Walikota Balikpapan di VIP Room, Balaikota Balikpapan pada jumat bagi minggu lalu.
Kepala PKP2A III LAN, Dr. Mariman Darto menganggap persetujuan Walikota Balikpapan tersebut sebuah bentuk dukungan dan komitmen konkrit Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara. “Sejak awal saya yakin bahwa pak Rizal Effendi akan menyetujui proposal kami. Kami melihat komitmen beliau terhadap pengembangan ASN di daerahnya sangat nyata. Sekalian flash back, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN dan RB sebagai kepala daerah yang berkomitmen terhadap pengembangan ASN di ajang Jambore Inovasi Kalimantan awal Agustus lalu. Ini bukti nyata”, tegas Mariman Darto.
Pembangunan Gedung Assessment Center dan Pusdiklat Kepemimpinan Strategis ini merupakan upaya LAN untuk mendekatkan pelayanan ke stakeholders di seluruh Kalimantan. Selama ini banyak daerah yang melakukan penilaian kompetensi ASN di Jawa. Tentu ini tidak efisien. “Saya berharap lahirnya Gedung Assessment Center akan membantu pemerintah daerah di Kalimantan mendapatkan kemudahan melakukan penilaian terhadap kompetensi ASN-nya. Harapannya, pemerintah daerah di Kalimantan makin memiliki banyak pilihan untuk melaksanakan assessment center”, tegas Mariman Darto dalam silaturrahim tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemerintah kota Balikpapan akan memproses Hibah lahan seluas 3 ha yang lokasinya disamping GOR Lapangan Tenis Kota Balikpapan. “Secara umum Pemerintah kota telah telah melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui persis luasan lahan dilokasi dekat GOR Lapangan Tenis. Agar LAN bisa mendapatkan kepastian persetujuan dari Pak Walikota, maka dalam waktu dekat kita akan menyampaikan Surat Pernyataan Pemberian Hibah Tanah kepada LAN RI dalam waktu dekat”, tegas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Ir. H. Chaidar dalam pertemuan tersebut.

      

[Policy Paper] Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terus mendapatkan sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, maupun sumber daya aparatur pengampu jabatan  akan terus menjadi  sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di level pusat  maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari intern pemerintah yang terepresentasikan dari lembaga-lembaga pengawas pemerintahan  maupun  yang  berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, maupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog,wokshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik, kesemuanya mengerucut pada  harapan agar saran dan  kritik konstruktif yang lahir dapat didengar oleh pemerintah.

Salah satu aspek perbaikan (regulasi), masih menjadi kontributor masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan penerapan  regulasi dalam menjalankan pemerintahan sepintas seperti persoalan yang mudah untuk dilakukan, berbekal asas hukum peraturan yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di bawahnya, ataupun peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang umum, idealnya tidak akan muncul  persoalan implementasi regulasi seperti tumpang tindih aturan yang akan berimplikasi pada munculnya persoalan antar penyelenggara pemerintahan ataupun persoalan terkait perbedaaan persepsi  dalam memaknai sebuah ketentuan/substansi peraturan perundangan yang sering berujung  kepada munculnya pendapat yang berbeda dalam satu kasus yang sama, contoh konkritnya mengenai  isu rangkap jabatan.

Isu rangkap jabatan kembali mengemuka akhir-akhir ini dengan  menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari multi –interprestasi terhadap aturan yang dihubungkan dengan rangkap jabatan. Pro dan kontra antar  lembaga pemerintahan mewarnai praktek rangkap jabatan yang fenomenanya sudah berjalan  baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Pihak yang kontra berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi KKN dan  menyalahi prosedur hukum (terutama dikaitkan dengan undang-undang pelayanan publik). Sementara pihak yang Pro berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, karena memang sudah ada aturan jelas yang mengaturnya. Selama aturan tersebut belum  dicabut, maka masih bisa diberlakukan.

Menghadapi fenomena pro dan kontra terkait rangkap jabatan, policy paper ini mencoba menyajikan analisa terhadap pendapat yang pro dan kontra secara obyektif. Analisa dalam policy paper ini menggunakan sumber dari perdebatan mengenai rangkap jabatan di berbagai media massa serta dengan melakukan analisa terhadap undang-undang yang selama ini dikaitkan dengan rangkap jabatan, seperti  undang-undang pelayanan publik, Permen BUMN Nomor Per 02/MBU/02/2015 tentang  Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan  Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas  Badan Usaha Milik Negara dan Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepmendagri  Nomor  50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan BUMD Mendagri Untuk melengkapi hasil analisa, Policy paper ini juga akan memberikan  alternatif solusi untuk menjembatani ketegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai dampak dari munculnya pro dan kontra dalam menyikapi fenomena rangkap jabatan.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Ketidakwenangan Pemerintah Pusat dalam Pembatalan Perda

Sebuah  kebijakan fenomenal kembali diputuskan. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan Perda di tingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota. Kewenangan Gubernur atau Menteri membatalkan perda dinilai akan menegasikan fungsi MA sebagai lembaga yang menurut   Pasal 24 A yat (1) UUD 1945, berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang (Kompas, 15 Juni 2017). Keputusan ini memicu reaksi keras  dari Kemendagri yang selama ini berperan sebagai eksekutor Perda, penentu apakah sebuah Perda dapat diberlakukan atau dibatalkan. Terlepas dari berbagai reasoning Kemendagri atas keberatan terhadap keputusan tersebut, yang patut untuk menjadi pemikiran ke depan adalah bagaimana Gubernur/Kemendagri menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan secara bijak tanpa mengurangi semangat untuk memberikan ‘layanan penyusunan Perda’ kepada pemerintah daerah walaupun dengan  fungsi yang berbeda, serta bagaimana Mahkama Agung dalam menyikapi dan mengakselerasi penyelesaian limpahan tugas yang luar biasa banyak jumlahnya dari kemendagri tersebut.

Banyaknya jumlah Perda yang dibatalkan selama ini oleh Gubernur/Kemendagri mengidentifikasikan lemahnya kualitas penyusunan perda, baik di level provinsi maupun di level Kabupaten/kota. Dalam prakteknya, upaya mencegah (preventif) terhadap kesalahan dalam penyusunan Perda maupun upaya mentreatment  kualitas penyusunan perda sering kurang diperhitungkan, padahal jauh lebih sulit dan kompleks daripada sekedar mengoreksi dan membatalkan Perda.

Proses edukasi terhadap SDM dan pembekalan materi penyusunan perda  yang berkualitas jauh lebih kompleks dalam mewujudkannnya. Namun demikian, hasil edukasi dan pembekalan materi jauh lebih stabil output dan dampaknya karena  lebih memudahkan dan mengharmoniskan hubungan koordinasi Kemendagri terhadap daerah dari pada hubungan yang selama ini dimana perda hanya sekedar dikoreksi dan dibatalkan sehingga cenderung bersifat represif. Proses edukasi dapat berwujud Koordinasi, advokasi, fasilitasi , sosialisasi dan harmonisasi hukum. Koordinasi   diperlukan  sebagai langkah mendagri untuk lepas dari kekhawatiran dalam  ‘mengamankan’ kebijakan strategi pusat yang harus bisa terlaksana di daerah. Advokasi dibutuhkan  untuk memberi masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Adapun Fasilitasi dan sosialisasi merupakan  sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan proses memberitahukan.

Tugas  Kemendagri lainnya yang  selama ini mungkin sudah dilakukan tetapi perlu lebih diintensifkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap rancangan perda. Pengawasan oleh Kemendagri dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kemendagri dalam pelaksanaan monitoring rancangan perda. Dengan kegiatan monitoring yang berjalan dengan baik oleh Kemendagri, maka otomatis akan membantu memitigasi jumlah perda ‘bermasalah’ ke depannya yang harus /akan  dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Adapun terkait ‘pulihnya’ kewenangan MA dalam menguji produk hukum di bawah undang-undang membawa implikasi pada tugas yang bertambah. Besarnya tanggung jawab MA saat ini terhadap pembatalan Perda yang ruang lingkupnya meliputi seluruh Pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan  ‘kegaduhan’ di tubuh MA dalam melaksanakan amant yang baru’. Oleh karenanya,  ‘meremajakan’ MA perlu dilakukan. Menambah jumlah SDM yang kompeten merupakan salah satu proses meremajakan MA, karena dengan jumlah SDM yang mencukupi, diharapkan  segala proses pembatalan Perda  tidak berlarut–larut sehingga  dapat berdampak pada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena belum adanya kepastian hukum atas produk hukum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Peremajaan lainnya yang juga perlu dilakukan  oleh Mahkamah Agung adalah terkait tehnologi informasi. Dengan adanya peremajaan teknologi berbasis online di lingkungan Mahkamah Agung, diharapkan lebih memudahkan koordinasi dan pemantauan terkait segala proses pembatalan perda. Teknologi yang tepat melalui berbagai aplikasi yang diluncurkan diharapkan dapat lebih memudahkan dan mempercepat segala proses pekerjaan terkait pembatalan perda dibandingkan dengan pelaksanaan koordinasi pembatalan perda berbasis manual maupun secara kontak personal.

Versi cetak dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pencegahan Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberian Opini BPK

Kabar mengejutkan datang dari lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan  (OTT) terhadap Auditor BPK beserta mitranya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kompas, 13 Juni 2017). Banyak reaksi beragam atas peristiwa OTT tersebut, ada yang terkejut karena tidak menyangka bahwa lembaga ‘sebersih’  BPK dapat terjebak ke dalam pusaran  korupsi yang kasat mata dalam wujud OTT. Sementara pihak yang lain tidak merasa terkejut atas peristiwa OTT yang terjadi, sebab berdasarkan data Indonesia  Corruption  Watch (ICW) sejak tahun 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 Auditor/pejabat/anggota staff BPK (Kompas.com, 27 Mei 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  sesuai dengan amanah undang-undanga adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPK dapat mengeluarkan 4 (empat) jenis Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah, diantaranya : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini  (Disclaimer of Opinion). Wajar Tanpa Perkecualian merupakan tingkat penghargaan tertinggi yang  banyak ‘dikejar’ oleh lembaga/pemerintah daerah untuk meraih sebuah gengsi dalam  pengelolaan keuangan, bahkan opini WTP konon juga akan berimplikasi  pada besaran anggaran yang akan diterima sebuah kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh BPK selaku pemegang lisensi opini keuangan menambah rawan kemungkinan terjadinya OTT di masa depan. Kalaupun kewenangan pemberian opini keuangan dilakukan dengan Pelibatan Akuntan Publik dan Akademisi, maka dikhawatirkan  akan membutuhkan waktu dan prosedur yang lama,  terlebih lagi dengan banyaknya jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karenanya  perlu dirumuskan cara untuk mengantisipasi tidak terulangnya peristiwa OTT di lingkungan BPK. Salah satu alternatif solusi penyelesaian yang  sumbernya berasal dari intern BPK sendiri adalah melalui optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selama ini keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

Selama ini Majelis Kehormatan Kode Etik ruang lingkupnya sebatas pada temuan terkait  indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, dimana  masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan data terkait penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengaduan perilaku anggota BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum diatur di dalamnya. Idealnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya juga dapat berfungsi preventif terhadap munculnya  kasus OTT.

Kondisi saat ini, dalam menjalankan mekanisme pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik yang terkait indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai,   proses pengaduannya sangat rigit (meliputi penguraian kejadian, pemilihan pasal yang sesuai, penyertaan bukti awal bila ada, serta penyertaan identitas pengadu bila tidak keberatan). Persyaratan yang rigid tersebut tentu bisa menjadi bibit ketidaknyamanan bahkan menjadi kendala tersendiri bagi si ‘pengadu’ dalam menyampaian pengaduan. Jika persyaratan pengaduan berbasis kelengkapan yang rigit masih terus terjadi, tentu dapat menghilangkan munculnya para ‘pengadu potensial’ yang akan mengungkap suatu fakta yang sedang terjadi. Dengan demikian, berarti hilang juga satu kesempatan bagi Majelis Kehormatan BPK untuk menyelesaiakan persolan tersebut. Oleh karenanya perlu ditetapkan di mekanisme pengaduan selanjutnya oleh Majelis Kehormatan BPK tentang bagaimana membuat  mekanisme pengaduan yang simple, jelas dan mudah diakses.

Untuk lebih memperkuat fungsi preventif terhadap pencegahan OTT, sebaiknya Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK dapat memperkuat fungsi dengan mensingkronisasikan tugasnya dengan mekanisme whistleblower yang ada di lembaga BPK. Dengan demikian,  Majelis Kode Etik juga dapat menerima pelaporan terkait perilaku anggota BPK yang di ‘sinyalir’ melanggar etika dalam melaksanakan tugasnya kepada stakeholders. Dengan mekanisme ini, diharapkan jika sudah terdapat benih-benih aduan mengenai ‘kenakalan’ oknum pemeriksa keuangan BPK, maka aduan tersebut bisa segera tertangani dengan dilakukannya  sidang etik kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan segera mendapatkan early warning sehingga tidak terus tanpa sadar melakukan kesalahan hingga terjebak pada tindakan OTT yang berujung bui.

Versi cetak dapat diunduh disini.

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 92 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2017. LAN memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Link Website :

http://lan.go.id/id/berita-lan/pengumuman-pelaksanaan-seleksi-cpns-lembaga-administrasi-negara-tahun-2017

Menggali Potensi Inovasi pada Desa-Desa Tertinggal di Kabupaten Jeneponto

Kegiatan Benchmark diklatpim II tahun 2017  berbeda dengan diklatpim II tahun-tahun sebelumnya. Benchmark Diklatpim II  yang biasanya difokuskan ke luar negeri dengan tujuan mencari inovasi -inovasi di negara lain untuk dapat dipelajari dan diaplikasikan di Indonesia, benchmark tahun 2017 ini Lembaga Administrasi Negara mengalihkannya ke desa-desa tertinggal dengan tujuan menggali potensi-potensi yang dapat dibuat inovasi pada desa-desa tertinggal, sehingga sejalan dengan semangat Nawacita yang sedang di gadang-gadang oleh pemerintah  yaitu menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan : “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Kegiatan Benchmark pim II kali ini disebut sebagai kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional. Visitasi Kepemimpinan Nasional Diklatpim II yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III Lembaga Administrasi Negara ( PKP2A III LAN) bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan mengambil Lokus di pada 4 ( empat ) Desa di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yaitu Desa Lebang Manai, Desa Lebang Manai Utara di Kecamatan Rumbia serta Desa Gunung Silanu dan Desa Marayoka Kecamatan Bangkala . Keempat desa tersebut dijadikan lokus berdasarkan parameter Indeks Desa Membangun Tahun 2015 yang di terbitkan oleh Kementrian  Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, ke empat desa tersebut dikategorikan desa tertinggal.

Penggalian data lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung, para peserta Diklatpim II berkesempatan menginap di rumah-rumah yang telah disediakan di Desa Lokus sehingga dapat berbaur langsung dengan masyarakat, selain itu juga dilakukan focuss group discussion dengan peserta terdiri dari aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melalui data-data yang ada di Desa, walaupun data-data yang diberikan belum lengkap dan terinventarisir dengan baik karena masih ada di beberapa desa bahkan tidak punya kantor kepala desa sehingga masih bersatu dengan rumah kepala desa.

Melihat kondisi geografis  dari desa-desa yang dijadikan lokus  Visitasi Kepemimpinan Nasional ini terlihat bahwa rata-rata desa-desa tersebut berada pada kisaran 800 meter dpl-1000 dpl, kondisi tersebut sangat strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta berbagai hewan ternak lainnya. 80% lebih warganya bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan masyarakat, penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebagian besar dan hampir seluruhnya  menggarap lahan pertanian sendiri dan bukan sebagai petani penggarap, Selain itu sebagian besar dari petani tersebut memiliki hewan ternak berupa kambing, sapi kuda dan ayam buras. Hal tersebut mampu membuat ketahanan ekonomi  masyarakat masih mampu bertahan. Bahkan pada dua desa ( Desa Gunung Silanu dan Desa Lebang Manai Utara) populasi ternak sapi pada masing-masing desa lebih dari 300 ekor dan potensial untuk semakin dikembangkan. Selain pertanian dan peternakan yang merupakan potensi dari desa-desa tersebut, secara sosio cultural masyarakat juga mempunyai potensi berupa ikatan kekerabatan yang masih kuat. Masih berkembangnya kearifan lokal seperti gotong royong  juga sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian masyarakat masih mempunyai masalah yang dihadapi dan menghambat pengembangan potensi daerah diantaranya:

  1. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal awal untuk investasi pertanian
  2. Petani terpaksa menjual hasil panen dengan sistem ijon
  3. Masyarakat masih mengandalkan alat-lat pertanian serta sistem pertanian yang tradisional sehingga hasil panen tidak optimal
  4. Ketersediaan air yang masih tergantung pada musim, padahal potensi sumberdaya alam seperti air terjun dan mata air tersedia dan sangat memungkinkan untuk dibuat sarana pengairan.
  5. Belum ada toko pertanian di desa
  6. Belum ada keinginan petani melakukan system peternakan modern, bahkan kendang-kandang sapi/kuda berada di kolong-kolong rumah penduduk, bersatu dengan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil temuan lapangan berupa potensi dan permasalahan yang ada tersebut para peserta diklatpim II merumuskan berbagai kemungkinan inovasi yang dapat diterapkan di masing-masing desa secara perkelompok yang mereka kunjungi serta  merumuskan inovasi-inovasi  yang diberikan secara keseluruhan kepada Kabupaten Jeneponto . Rekomendasi yang diberikan antara lain  dengan penguatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat diantaranya memperkuat peran BUMDES ( Badan Usaha Milik Desa ),baik di desa-desa maupun Pemerintah Kabupaten, Penyertaan Modal BUMDES, Tata Kelola Air, Penyediaan Angkutan Pedesaan, Digitalisasi Informasi harga pasar dan sertifikasi Lahan Pertanian.

Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional oleh peserta diklatpim II ke Desa-desa tertinggal memberikan kesan tersendiri bagi peserta maupun masyarakat yang dikunjungi. Kehadiran mereka memberikan harapan tersendiri bagi masyarakat untuk memperbaiki desa mereka yang tertinggal sehingga bisa lebih maju dan berkembang. Hasil rekomendasi para peserta yang dipresentasikan didepan para kepala desa dan kepala dinas kepala badan dan kantor di lingkungan Kabupaten Jeneponto dan dokumennya diberikan langsung kepada kepala daerah yang diwakili oleh Kepala BPSDM Kabupaten Jeneponto pada tanggal18 Agustus 2017 di Aula Bupati Jeneponto pada akhir acara Visitasi Kepemimpinan Nasional sejatinya dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Jeneponto serta memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan Kabupaten Jeneponto.  ( Lia Rosliana/ Peneliti PKP2A III LAN)

LAN Bersiap Gelar Jambore Inovasi Kalimantan

Samarinda (ANTARA Kaltim) –  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui perwakilannya di daerah bersiap menggelar Jambore Inovasi Kalimantan di Banjarbaru, Kalsel, pada 2-6 Agustus 2017, sebagai ajang diseminasi dari hasil inovasi aparatur sipil negara untuk pelayanan publik.

“JIK akan kami gelar di Banjarbaru, Kalsel, pada 2-6 Agustus 2017 dan akan dibuka oleh Menteri PAN dan RB,” kata Kepala Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Mariman Darto di Samarinda, Jumat.

Melalui penyajian inovasi administrasi negara dan pelayanan publik yang terbaik, lanjutnya, JIK ingin menunjukkan bahwa semua unsur ASN di Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima.

JIK juga dinilai ajang cerdas yang secara transformatif mengubah cara pandang pengelolaan di Kalimantan yang sebelumnya dibangun melalui kekuatan sumber daya alam, menjadi Kalimantan berkemajuan yang dibangun dengan penuh inovasi.

“Melalui berbagai karya inovatif segenap elemen masyarakat, diyakini Kalimantan akan menjadi pusat peradaban baru yang tumbuh dan maju sejajar dengan daerah lain yang sudah maju lebih dulu,” ujaranya.

Menurut ia, penyelenggaraan JIK diyakini mampu mendorong lahirnya semangat kreativitas, inovasi, dan jiwa wirausaha.

Dalam JIK juga akan terdokumentasikan hasil inovasi alumni Diklat Kepemimpinan maupun ASN lain yang bermanafaat bagi kepentingan publik.

Ia juga mengatakan bahwa rangkaian JIK 2017 telah diawali dengan Kompetisi Inovasi Pasca-Diklat Kepemimpinan (Sinopadik) bagi para alumni Diklatpim tingkat III dan IV wilayah Kalimantan yang berjalan sejak Januari hingga penetapan finalis utama Sinopadik pada puncak JIK tanggal 4 Agustus.

Sinopadik merupakan program yang dirancang sebagai instrumen disemenasi dan promosi inovasi yang melibat tiga instansi, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan instansi asal peserta.

“Program ini diharapkan mendorong ketersediaan forum dan penguatan jejaring kerja inovasi Kalimantan, demi meningkatnya kepercayaan publik terhadap berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh para alumni Diklatpim,” tutur Mariman.

Dalam rangkaian JIK 2017 juga ada penganugerahan Borneo Innovation Awards kepada lima pemenang Sinopadik, kemudian penganugerahan bagi kepala daerah terpilih di Kalimantan yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kapasitas ASN. (*)

Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus

Samarinda (Antara Kalteng) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dijadwalkan membuka Jambore Inovasi Kalimantan, sebuah ajang bagi para alumni Diklatpim yang berprestasi untuk kepentingan publik. “JIK akan digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 2-6 Agustus 2017, dan akan dibuka oleh Bapak Menteri PAN-RB Asman Abnur,” ucap Kepala Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Mariman Darto di Samarinda, Minggu. Acara yang dipusatkan di Lapangan Murjani Banjarbaru tersebut juga akan diwarnai pemberian tiga jenis penghargaan, yakni Borneo Innovation Awards, INAGARA Awards, dan penghargaan kepada bupati/wali kota terpilih yang memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Dalam JIK juga akan diisi seminar/diskusi tentang inovasi dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Inovasi” dengan menghadirkan pembicara para kepala daerah inovatif, seperti Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Pembicara lain yang berkompeten di bidang inovasi juga dihadirkan dalam diskusi ini, dengan harapan untuk memberikan semangat berinovasi, mencontohkan teknik memajukan daerah melalui inovasi, serta menjadikan inovasi sebagai gaya hidup bagi masyarakat Kalimantan. Ia berharap semangat JIK 2017 dapat menjadi instrumen kunci perubahan, sehingga menjadi Kalimantan yang berbeda setelah masyarakatnya menjadikan inovasi sebagai kunci atas berbagai permasalahan yang ada. Menurutnya, masalah besar yang dirasakan Kalimantan adalah menggantungkan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga hal ini Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus Minggu, 23 Juli 2017 18:19 WIB Pewarta: M Ghofar Pulau Kalimantan (kapuas.net) Terpopuler 14 Perwira Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya DPR RI Minta Masukan LKBN ANTARA terkait RUU RTRI Badan Hukum HTI Dicabut Mulai Hari Ini Kalsel Siap Jadi Ibu Kota RI, Usulan Sudah di Bappenas? Top News Hanura usung Jokowi untuk Pemilu 2019 7 jam lalu Nah! Staf Kejari Ini Diperiksa Tim KPK 16 jam lalu Usulan DPRD tak Disetujui Mendagri, Terkait Pilkada 16 jam lalu Astaga! Diduga Gunakan Narkoba, Polisi Ciduk Tora Sudiro dan Mieke Amalia 3 Agustus 2017 16:17 BPPT Anugerahi Menteri PUPR Gelar Perekayasa Utama Kehormatan 3 Agustus 2017 13:27 HOME KABAR DAERAH NASIONAL INTERNASIONAL BISNIS OLAHRAGA LIFESTYLE FOTO ANTARA TV Hasilkan Uang Online – Dapatkan Hingga Rp60000/Survei Bagikan Pendapatmu Dan Dapatkan Hadiah. Daftar Disini Dan Mulai Hasilkan Uang! in.tinjauanbandingan.net/online/surveys 6/8/2017 Jambore Inovasi Kalimantan Pada 2-6 Agustus – ANTARA News Kalimantan Tengah – Berita Terkini Kalimantan Tengah http://kalteng.antaranews.com/berita/268442/jambore-inovasi-kalimantan-pada-2-6-agustus?%C4%BAutm_source=related_news&utm_medium=related&utm… 2/3 BPJS Ketenagakerjaan Pinjamkan KPR Hingga Rp500 Juta Tabrakan Pick-up Vs Bus di Jalan Tjilik Riwut, 2 Orang Luka Parah Sidang Praperadilan Wakil Ketua DPRD Barsel Sempat Ditunda Petani Rotan Sangat Memprihatinkan! Ini Kata Sekjen PEPPIRKA Daud Yordan Menang TKO Atas Petinju Thailand Cegah Penipuan Investasi Bodong, Satgas Waspada Investasi Kalimantan Dibentuk Dana Masyarakat Kalimantan Dihimpun Bank Mandiri Capai Rp 33,1 Triliun Menteri Pertanian Fokus Tingkatkan Produksi Padi di Kalimantan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga hal ini harus melakukan transformasi, caranya adalah dengan inovasi, karena dengan cara berpikir yang inovatif, tak ada masalah yang tak dapat dituntaskan. “Melalui karya-karya inovatif semua elemen di Kalimantan, saya yakin kelak Kalimantan akan menjadi pusat peradaban baru yang maju dan sejajar dengan daerah lain, dengan Jawa misalnya,” tutur Mariman. Ia melanjutkan, peserta JIK 2017 diperkirakan sebanyak 375 orang, antara lain para gubernur se-Kalimantan, bupati dan wali kota di Kalimantan, alumni Diklatpim tingkat III dan IV, mentor alumni Diklatpim, pimpinan dan pejabat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan beberapa unsur lain inovasi.

Rapat Persiapan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2017

Senin, 24 Juli 2017 H. Abdul Harris Makkie (Sekda Prov Kalsel) bersama beberapa kepala SOPD lainnya mengadakan rapat terbatas membahas persiapan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2017 yang termasuk dalam Rangkaian Acara Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pembahasan yang disepakati diantaranya :

  1. Finalisasi Agenda Acara.
  2. Shared Penganggaran.
  3. Malam Keakraban Peserta JIK dengan Forkopimda Provinsi Kalsel dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalsel.
  4. Bahan Penyerahan secara simbolis tanah Politeknik Administrasi Negara di Gunung Kupang Banjarbaru.
  5. Wisata Pasar Terapung.
  6. Pengamanan.
  7. Transportasi.
  8. Akomodasi.
  9. Pembagian Tanggung Jawab Penerimaan Kontingen.
  10. Bahan-bahan Promosi, Publikasi, dan Finalisasi bahan Booth Provinsi Kalsel.
  11. Dan Lain-lain yang masih memerlukan pembicaraan Final sebelum kegiatan dimulai.