Author - admin

Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

“Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik ini sangat penting, karena mengubah cara pandang ASN terhadap dunia yang terus berubah. Pola pikir kita ditempa sehingga kita menjadi ASN yang berkarakter dengan jiwa pelayanan yang baik”, kata Kepala PKP2A III LAN saat memberikan sambutan dalam seremoni Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan V di Kelas A PKP2A III LAN, pada Senin (12/2).

Pelatihan Revolusi Mental diselenggarakan selama empat hari, mulai tanggal 12-15 Februari 2018. Sebanyak 25 orang peserta mengikuti pelatihan ini. Mereka berasal dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kota Samarinda, RSUD Balikpapan, RSUD I.A. Moeis Samarinda, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, RSUD Parikesit, Kelurahan Melayu Kabupaten Tenggarong, Satpol PP Kabupaten Tenggarong, dan beberapa SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. “Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan V ini menjadi candradimuka, tempat untuk penggemblengan diri untuk membangun karakter pribadi yang kuat, berani, berjiwa besar dan tangkas dalam pelayanan terhadap masyarakat”, kata Kepala Bidang Aparatur PKP2A III LAN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala PKP2A III LAN, Mariman Darto. Menurutnya, karakter bangsa harus dikembalikan agar Indonesia tidak lemah. Apalagi Gerakan Revolusi Mental ini telah digaungkan oleh Presiden Soekarno sejak Dirgahayu Indonesia ke-12. “Bung Karno tumbukan semangat kecintaan Indonesia kembali, karena semangat itu ada saat perembutan kemerdekaan saja. Setelah itu banyak orang yang mencari kekuasaan sehingga Indonesia pecah karena kehilangan visi perjuangan”.

Mariman berharap setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjalankan budaya membantu kepada sesama. Menggalakkan cara pandang gotong royong. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik.

Pembukaan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan

“Saya berharap tidak ada lagi pegawai yang mengatakan ‘saya tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas itu’, atau ‘saya tidak sempat mengerjakan tugas itu’. Kita sebagai ASN harus sadar. Jangan-jangan kita bukan sibuk denganpekerjaan tetapi justru sibuk dengan media sosial sendiri”, kata Kepala PKP2A III LAN, pada pembukaan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan yang diselenggarakan di Ruang Kelas E PKP2A III LAN, pada Senin (12/2).

Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan diikuti oleh 18 orang peserta yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Pelatihan akan dilaksanakan selama empat hari ke depan, mulai tanggal 12-15 Februari 2018. “Target kami, kegiatan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan ini bisa diikuti oleh 50 SKPD. Jadi siapapun bisa ikut pelatihan ini”, kata Mariman Darto, Kepala PKP2A III LAN.

Analisis jabatan merupakan kegiatan pengumpulan informasi terkait sebuah jabatan untuk menetapkan uraian tugas jabatan, serta persyaratan tuntutan keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan sebuah jabatan. Hal tersebut juga menjadi acuan dalam penentuan pengembangan kompetensi yang tepat untuk seorang pejabat.

Peserta tidak hanya mempelajari cara penyusunan analisis jabatan kerja saja, tetapi juga mempelajari proses analisis beban kerja. Analisis beban kerja bertujuan untuk menetapkan jumlah jam kerja seorang pejabat yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan. Dengan demikian, dapat pula ditentukan berapa jumlah pejabat dan seberapa tanggung jawab beban kerja yang tepat untuk seorang pegawai.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Paser menjadi pilot project dalam Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan.

Pelepasan Training Of Facilitator Pelatihan Dasar Calon PNS

“Seluruh peserta Training Of Facilitator Pelatihan Dasar Calon PNS dinyatakan lulus dengan nilai yang baik”, ujar Kepala Bidang Diklat Aparatur yang mewakili Kepala PKP2A III LAN pada seremoni Pelepasan TOF Latsar CPNS yang diselenggarakan di Ruang Mini Theater PKP2A III LAN, pada Jumat (9/2).

Dari 30 orang peserta, sebanyak tiga orang dinyatakan lulus dengan nilai yang baik sekali. Sebanyak tujuh orang dinyatakan lulus dengan nilai cukup, sedangkan 20 orang lainnya lulus dengan nilai baik. “Saya kagum karena peserta pelatihan dapat membuat Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dengan sangat baik dalam waktu yang sangat singkat. Padahal sebagian dari peserta bukanlah Widyaiswara yang biasa mengajar, melainkan fasilitator dan pejabat struktural. Calon Widyaiswara saja perlu waktu yang lama dalam mebuat GBPP tersebut”, kata Rahmat selaku Kepala Bidang Diklat Aparatur.

Mengikuti kegiatan  TOF Pelatihan Dasar Calon PNS ini memberi kesan yang positif bagi peserta pelatihan. Banyak hal yang bisa dijadikan bahan pembelajaran saat mengajar dalam kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS. “Sebagian dari kami bahkan rela bayar sendiri demi ikut Diklat ini. Kami tidak lagi menunggu anggaran. Kita sebagai Widyaiswara harus mandiri, rela berkorban demi mendapatkan surat izin mengajar karena begitu banyak manfaat yang bisa dipetik”, ujar Rusdim Kadjim, Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut dibenarkan oleh Rahmat. Menurutnya, sebagai pengajar harus bisa bersifat instrinsik, melakukan perkembangan sendiri untuk mengikuti Diklat tanpa harus bergantung pada alokasi anggaran Diklat. Apalagi para Widyaiswara dan Fasilitator perlu lebih mengembangkan materi pembelajaran yang telah diberi, peningkatan aspek pengajaran agar penyampaian materi kepada CPNS dapat lebih maksimal.

Diharapkan para Widyaiswara dan Fasilitator yang mengikuti TOF Pelatihan Dasar Calon PNS ini tidak sekadar mengajar di depan kelas, tetapi juga memotivasi agar para CPNS menjadi ASN yang baik.

Pembukaan Training Of Facilitator Pelatihan Dasar Calon PNS

“Standart kualitas pelaksanaan dan kualitas pembelajaran TOF Latsar CPNS tetap sama di seluruh LAN”, ujar Kabid Diklat Aparatur yang mewakili Kepala PKP2A III LAN, saat menyampaikan sambutan dalam seremoni Pembukaan Training Of Facilitator Pelatihan Dasar Calon PNS yang dilaksanakan di Ruang Kelas A PKP2A III LAN, pada Senin (5/2).

Sebanyak 30 orang peserta yang mengikuti kegiatan TOF Latsar CPNS. Peserta tersebut berasal dari BKSDM dan BKPP beberapa daerah, mulai dari Kota Lhoksuemawe, Aceh, hingga Kabupaten Sorong yang berada di Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama lima hari, mulai tanggal 5-9 Februari 2018. Para peserta akan mengikuti kegiatan seminar untuk menguji pemahaman peserta terhadap pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS secara keseluruhan, sehingga tidak hanya cara penyampaian materi Diklat pilihan yang dinilai.

“Diharapkan para peserta dapat menginspirasi dan menyampaikan ilmu yang diperoleh dengan baik kepada CPNS saat mengajar nanti”, hal tersebut disampaikan oleh Windra Mariani saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan TOF Latsar CPNS. Diharapkan pula Pelatihan Dasar CPNS akan melahirkan aparatur yang berkualitas dapat terwujud di seluruh daerah.

BIROKRASI ZAMAN NOW

Fenomana analogi “kids zaman now” telah meyerebak bagai virus dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Bahasa kiasan yang biasa digunakan anak-anak, kaula muda, sampai dengan orang dewasa ini banyak mengandung arti baik yang positif sampai yang negatif. Arti positif dari analogi tersebut salah satunya adalah penguasaan dalam penggunaan teknologi informasi yang menjadi konsumsi utama dari segala sisi kehidupan sekarang, dan arti negatif salah satunya adalah prilaku-prilaku yang menyimpang dari kebiasaan yang dulu belum tidak pernah dilakukan, namun jadi sesuatu yang lumrah. Dari bahasa seseorang akan mendapatkan julukan tersebut, dan bisa diartikan fenomena tersebut bisa menjadi positif atau pun negatif, tergantung dari prilaku seseorang.

Lalu bagaimana apabila kita sandingkan bahasa tersebut dengan birokrasi di Indonesia terutama mengenai tentang kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pertanyaan yang pertama kali muncul apakah birokrasi kita masih sama dengan dulu atau sudah mengikuti kencangnya lari kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Definisi kepuasan masyarakat sering disamaartikan dengan definisi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen, hal ini hanya dibedakan pada siapa penyedia dan apa motif diberikannya pelayanan tersebut. Penyedia pelayanan di dalam pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan dan penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Mari melihat data-data capaian positif Pemerintah “zaman now”pada tahun 2017, sehingga keoptimisan untuk menjadi Indonesia maju akan tetap sesuai dengan jalannya dan walaupun masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kita harus masih percaya dan optimis untuk Indonesia bisa berubah.

Pemerintah “zaman now” menata birokrasi di Indonesia, dari hasil progress penataan Lembaga non Struktural (LNS) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 pemerintah telah membubarkan 23 LNS. Pembubaran ini mengefisensi anggaran (APBN) sebesar Rp. 25,347 (Data Kementerian PAN dan RB, 2017), ini dilakukan untuk memangkas instansi yang tidak berdaya guna.

Pemerintah “zaman now” dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah membuat gerakan nasional inovasi pelayanan publik dimana pada gerakan yang dimulai dari tahun 2014, gerakan ini telah menciptakan 515 inovasi dan progress terakhir tahun 2017 telah terekam 3.054 inovasi pada sektor pelayanan publik. Cara pemerintah dalam memacu instansi pemerintah untuk berinovasi yaitu dengan cara mencanangkan gerakan “1 Instansi 1 Inovasi”. Dalam gerakan telah distimulus dengan adanya kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan nama Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Tidak hanya itu pemerintah melalui Lembaga Adminisitrasi Negara juga mewajibkan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Kepemimpinan pejabat di instasi untuk menciptakan inovasi pada jenjang-jenjang yang diikuti pejabat tersebut.

Dengan adanya perubahan tersebut, birokrasi “zaman now” melalui Kementerian PPN/Bappenas (2017) telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga di Indonesia, adanya perbandingan positif dari tahun-ketahun, dilihat dari data survey tahun 2015 sebesar 84,13%, tahun 2016 sebesar 84,00% dan pada tahun 2017 naik lagi sebesar 87,3%, dari indeks ini pelayanan penyelenggara Kementerian dan Lembaga di Indonesia dinyatakan Puas oleh masyarakat.

Birokrasi “zaman now” pada Lembaga Ombudsman juga telah merilis data survey tentang asas-asas transparansi dan akuntabilitas pada tahun 2017, yang mengacu pada pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, penilaian tersebut dilakukan secara acak yang dimulai dari tingkat Kementerian, Provinsi, Kabupaten hingga Kota di Indonesia.

Penilaian terhadap kementerian pada tahun 2017, dari 14 Kementerian yang dinilai 5 kementerian telah masuk zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi), 8 Kementerian masuk kedalam zona kuning (Predikat Kepatuhan Sedang) dan 1 Kementerian zona kuning (Predikat Kepatuhan Rendah). Pada penilaian dari Provinsi pada tahun 2017, 6 Pemerintah Provinsi masuk ke dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi). Enam Pemerintah Provinsi tersebut adalah Pemprov Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penilaian pada tingkat kabupaten tahun 2017 terdapat 13 Pemerintah Kabupaten yang masuk dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi) atau 12,15 persen dari total 107 Kabupaten yang menjadi objek penilaian, terakhir adalah penialaian pada tingkat Kota pada tahun 2017, terdapat 15 kota yang masuk dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi).

Dari beberapa pencapaian dari data-data tersebut Indonesia sekarang telah berlari naik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keoptimisan ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana lima dimensi kualitas pelayanan dari penyelenggara negara tersebut mencakup: Reliabilitas (Reliability); Daya Tanggap (Responsiveness); Empati (Emphaty) dan  Bukti Fisik (Tangibles) harus dipenuhi. Semoga fenomena bahasa “zaman now” dalam arti positif selalu tersemat di kualitas pelayanan di Indonesia.

 

Penulis: Muhamad Harry Rahmadi, Widyaiswara PKP2A III LAN

Penandatanganan MoU Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Balikpapan

Penandatanganan MoU Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Balikpapan di Aula Kantor Walikota Balikpapan, pada Jumat (9/2). Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut terkait tentang penyediaan lahan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Balikpapan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara LAN RI dengan Pemerinta Kota Balikpapan. Kesepatan bersama tersebut untuk menjalin kerjasama diantaranya dalam bidang pengkajian kebijakan, penelenggaraan inovasi administrasi negara, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dan pendidikan tinggi.

Bedah Jurnal 4 “Menyusun Instrumen Penelitian (Kuesioner dan Panduan Wawancara)”

“Apakah kuesioner kita konsisten? Perlu uji instrumen penelitian. Tidak bisa sembarangan. Di situ letak apakah suah tepat atau belum. Lalu apakah sudah reliabel kuesioner tersebut?” ujar Irwan Gani, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saat menyampaikan materi tentang Kuesioner dan Panduan Wawancara pada kegiatan Bedah Jurnal 4 yang diselenggarakan di PKP2A III LAN, pada Senin (12/2).

Kegiatan Bedah Jurnal 4 “Menyusun Instrumen Penelitian (Kuesioner dan Panduan Wawancara)” dibuka secara resmi oleh Kepala PKP2A III LAN, Mariman Darto. Dalam sambutannya, Mariman menyampaikan bahwa instrument penelitian penting untuk membuat sebuah karya penelitian.

Hal tersebut dibenarkan oleh Irwan Gani. Ia pun menegaskan ada tiga jenis karakter responden, yaitu low end, middle end dan high end. Jika seseorang berada pada level high end (masih tertutup atau cenderung bohong dalam menjawab kuesioner), maka perlu waktu lama dalam menggali sebuah informasi. “Jika respondennya high end, maka perlu melakukan beberapa stretegi diantaranya menambah waktu penyebaran kuesioner, dan melepas seluruh atribut selama menyebarkan kuesioner. Dengan demikian, responden akan lebih terbuka serta jujur dalam menjawab kuesioner (sudah memasuki level low end)”, jelas Irwan Gani.

Kegiatan Bedah Jurnal menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A III LAN. “Semoga kegiatan ini menjadi media pembelajar bagi Peneliti dan Jabatan Fungsional Tertentu dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah untuk sebuah jurnal”, tutup Mariman.

Pesan Buat Pemimpin: “Hai Kamu, Dapat Salam dari Amanah! Yang Dulu Pernah Kamu Sanggupi”

“HAI kamu, dapat salam dari amanah! Yang dulu pernah kamu sanggupi”. Begitulah kira-kira bunyi quote dari sebuah blog Randiapriansyah yang berseliweran di dunia maya, tatkala kita membrowsing quote “amanah”.

Quote ini begitu menggelitik namun “dalem binggits” begitu kata anak jaman now mengistilahkannya. Qoute ini begitu nakal menyentil sanubari manusia yang masih memiliki nurani. Namun juga memiliki penegasan akan penagihan janji yang terlupa atau sengaja terlupakan.

Kata amanah sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata amin, ni’man, amnaa yang berarti aman/tidak takut/tidak khianat (almanar.co.id, 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amanah diartikan sebagai “sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain”. Ini mengandung pengertian segala sesuatu baik berupa benda, pekerjaan maupun hal lainnya yang dipercayakan untuk dijaga, dikelola harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bukan malah disalahi. Betapa tidak, salah satu contoh amanah yang konkrit adalah jabatan. Setiap orang di negeri ini yang memiliki jabatan atau yang pernah memiliki stempel penyelenggara negara dan pemerintahan pasti pernah mengucapkan janji atau sumpah jabatan atas nama Tuhan yang mereka imani. Namun tak sedikit yang membelokkan hatinya untuk mengingkari apa yang telah dijanjikan. Logikanya, jika atas nama Tuhan Yang Menciptakan saja masih bisa ingkar, apalagi atas nama manusia. Maka 1001 dalih akan diejawantahkan untuk menguatkan alibi ketidakbersalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke90 dari 176 negara di dunia. (bbc.com/indonesia, 2017)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 November 2017, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 114 perkara, penyidikan 118 perkara, penuntutan 94 perkara, inkracht 73 perkara, dan eksekusi 76 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 20042017 adalah penyelidikan 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkracht 465 perkara, dan eksekusi 490 perkara (acch.kpk.go.id, 2017). Ini baru yang ditangai oleh KPK, belum lagi yang ditangani oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. (acch.kpk.go.id, 2017)

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara. Akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Ada apa dengan negeri ini? Begitu carut marutnya ibu pertiwi, hingga korupsi mewabah seperti dipteri sehingga harusnya pemerintah menyatakan Kejadian Luar biasa (KLB) juga terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Lihat saja, sejak berdirinya KPK pada 2004 sampai dengan 2017 sudah ada 392 Kepala Daerah yang tersangkut berbagai masalah hukum, dan sejumlah besarnya karena tersandung kasus korupsi dengan jumlah 313 kasus. Selain kasus para kepala daerah, kasus korupsi lainnya berasal dari pejabat negara lainnya, sebut saja kasus hambalang, impor daging sapi, simulator SIM, korupsi Al Quran, papa minta saham serta e-KTP dan tiang listriknya yang mengakibatkan benjol segede bakpao dilakukan secara berjamaah. Wah, ternyata bukan hanya shalat yang berjamaah ya…. Semuanya pernah menjadi viral/trending topic dan head line di berbagai media.

Sektor yang rawan terjadi tindak korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial (bansos), perjalanan dinas, serta sektor perizinan (jawapos.com, 2017). Ada apa dengan para penyelenggara negeri ini, sehingga beramairamai dan tak ada habisnya serta ada saja pengekor di belakangnya bak ular naga panjangnya bukan kepalang (red lagu anak) melakukan rasuah tersebut. Di negara yang katanya agamis, mengapa penduduknya (pemimpinnya) lebih dekat dengan kekufuran. Untuk itu kita perlu mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan menindak korupsi misalnya dengan berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum Tuhan dan hukum Negara. Karena di dalam agama apapun korupsi tetaplah tidak dapat dibenarkan.

Selain itu elemen bangsa dapat membuat suatu gerakan nasional anti korupsi dengan mengkampayekan penyadaran kepada penyelenggara negara dan pemerintahan serta masyarakat.

Terakhir, negara dalam hal ini penegak hukum perlu mengimplementasikan pemberian sanksi/hukuman yang lebih tegas kepada pelaku korupsi, karena selama ini meskipun telah ada UU Tindak Pidana Korupsi, namun hukuman yang diberikan masih dirasa ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pembelajaran bagi yang lainnya. Vonis yang dijatuhkan menurut UU tipikor adalah di rentang 115 tahun penjara dengan denda sekitar 50 juta 1 milyar. Sedangkan hukuman mati dapat dijatuhkan pada perbuatan melawan hukum yang dalam keadaan tertentu seperti korupsi pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

 

Penulis: Tri Noor AzizaPeneliti PKP2A III LAN

Telah terbit di http://kaltim.tribunnews.com, pada 1 Februari 2018

BIROKRAT-PRENEURSHIP : MODAL PIMPINAN BIROKRASI

Revolusi mental setelah digaungkan 4 tahun lalu hingga kini masih (nir) sedikit realisasi, apalagi setelah berbagai masalah birokrasi yang masih muncul seperti korupsi, pungutan liar, suap untuk penempatan dalam jabatan, hingga kasus OTT aparat birokrasi menunjukkan revolusi mental cenderung belum teraktualisasi dan dipahami. Disamping memang pribadi oknum tersebut, namun diperlukan pendekatan praktis, teknik brain-wash yang bisa menghadirkan sosok birokrat yang betul-betul berintegritas dan beretos kerja yang tinggi. Agar birokrasi lebih progresif, Mustofa Bisri pernah berpendapat bahwa yang perlu melakukan revolusi mental terlebih dahulu adalah pimpinannya, hal ini senada dengan beberapa hasil penelitian yang menemukan bahwa pengaruh kepemimpinan membawa peran sekitar 76%-84% terhadap kinerja organisasi. Sehingga, suatu organisasi akan berkinerja optimal jika pimpinannya mampu menjadi contoh baik dan tauladan bagi bawahannya.

Atas pengetahuan tersebut, diperlukan pimpinan birokrasi yang “telah selesai dengan dirinya”, hadir karena ingin melayani publik, santun, komunikatif, visioner, namun tetap taat asas. Tidak hanya itu, perkembangan global saat ini telah menuntut sesuatu yang “lebih” dari pimpinan birokrasi. Laporan World Economic Forum Tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat 16 faktor penghambat bisnis di indonesia dengan korupsi menjadi faktor tertinggi (11,7%), dan kedua ialah birokrasi pemerintahan yang inefficient (10,6%). Terkait 2 (dua) hambatan ini, konsep Birokrasi-Preneurship dapat menjadi jawaban sekaligus modal bagi pimpinan birokrasi untuk menyelesaikannya.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada dasarnya birokrasi bersifat fleksibel, elastis, mudah disesuaikan dan dibentuk. Artinya, hendak mengubah birokrasi menjadi lebih responsif dapat dengan mudah dilakukan, atau membentuk birokrasi yang lebih lamban juga dapat dengan mudah diciptakan. Ini semua tergantung pada pimpinan birokrasi untuk memolesnya, pimpinan birokrasi yang menguasai konsep Birokrasi-Preneurship tentu akan mencitrakan birokrasi yang profesional dan modern dengan transparansi dan kecepatan pelayanan publik yang tinggi, disertai aturan yang semakin sederhana dan mudah.

Birokrasi-Preneurship secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya mengadopsi spirit private sektor ke dalam dunia birokrasi. Spirit private disini didefinisikan pada performa kerjanya yang sangat mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam bekerja. Pemikiran ini sebenarnya sudah sering disampaikan namun hingga kini masih minim aktualisasi. Dengan Birokrasi-Preneurship, birokrasi akan mampu mengukur target outcome-benefit-impact yang ingin dicapai, disiplin, terukur, dan rapih dalam penggunaan anggaran. Besarnya APBD yang dialokasikan pada seluruh sektor harus mampu terlihat kontribusi kemanfaatan dan impact-nya bagi daerah dan publik. Adapun penataan-pengelolaan pekerjaan aparaturnya dilakukan dengan mengedepankan kompetensi, indikator kinerja, pengawasan ketat, namun disertai apresiasi dan penghargaan yang relevan dan berimbang.

Untuk menguasai Birokrasi-Preneurship dan menurunkannya ke seluruh aparatur, pemimpin birokrasi harus memiliki setidaknya 4 (empat) kemampuan utama yaitu, Mampu melakukan inovasi; Mampu menjadi kolaborator yang terampil dan berpengalaman menyatukan banyak kepentingan/stakeholders; Mampu membentuk talented teams untuk membantunya; serta Mampu me-manage outcome kerja dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitasnya.

Terkait kemampuan berinovasi, hasil Survey McKinsey Tahun 2014 kepada 200 manager dari sektor sosial (non-profit) secara dominan menunjukkan perlunya kemampuan ini dimiliki oleh para pemimpin. Dengan demikian, birokrasi saat ini perlu ditegaskan sebagai birokrasi modern, profesional, penuh kebaruan, dan kreatif. Sebagai contoh: Model pelayanan publik konvensional berbasis antrian dan tatap muka sudah dapat dikombinasikan dengan penerapan teknologi; Praktek pelayanan terbaik dan eksklusif diberikan tanpa diskriminasi; Praktek pengambilan kebijakan yang lebih terbuka dan lebih partisipatif; Optimalisasi pemanfaatan media sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasi; Hingga inovasi-inovasi di wilayah teknis seperti peningkatan kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya perlu diupayakan dengan kreatif. Pendekatan, penanganan, dan cara-cara kerja lama yang rutin dan usang perlu diubah, diperlukan kemampuan berpikir inovatif dan kreatif. Untuk menghasilkan ide inovasi ini, maka modal data dan modal masalah menjadi kunci utama. Penguasaan atas data tercatat dan data empirik disertai gap permasalahan di lapangan, kemudian dipadukan dengan teknik diagnose inovasi akan menciptakan berbagai solusi kreatif dan cerdas. Tri Widodo dalam Buku Inovasi Harga Mati menjelaskan perlunya terobosan-terobosan yang lebih signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sehingga menghasilkan nilai tambah baik bagi masyarakat yang dilayani maupun bagi organisasi itu sendiri.

Mampu menjadi kolaborator juga menjadi modal penting untuk membentuk Birokrasi-Preneurship. Luasnya berbagai kepentingan pemerintah daerah membutuhkan peran banyak pihak untuk dilibatkan dan berkontribusi. Kemampuan mengelola “jaringan” tersebut akan membantu pemecahan masalah daerah, disamping karena terbatasnya anggaran daerah menuntut dilakukannya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Banyak contoh dari daerah lain yang mampu mempraktekkan hal ini dengan tepat sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan banyak sumberdaya. Pada dimensi yang lain, kemampuan menjadi kolaborator efektif menjadikan sumberdaya dari berbagai stakeholders dapat disatukan dan fokus dalam menuntaskan permasalahan dan pembangunan daerah. Teknik pengelolaan kolaborasi-partisipatif atau whole of government seperti ini mendobrak ego dan hambatan sektoral yang masih menerapkan cara pandang kovensional dan terkotak-kotak.

Berikutnya adalah kemampuan mengelola talented teams yang akan men-support pemimpin birokrasi, mengeksekusi ide kreatif-inovatif yang diusulkan, serta mengembangkan terobosan-terobosan baru yang bernilai-guna bagi optimalnya kinerja organisasi; dan terakhir adalah kemampuan pemimpin birokrasi me-manage outcome kerja dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitasnya sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus hingga komplain publik semakin menurun.

Pada akhirnya, birokrasi memerlukan sosok pemimpin yang tidak hanya populer tetapi kapabilitasnya juga mentereng sehingga membawa perubahan dan kemajuan bagi organisasi dan daerah. Pemimpin birokrasi yang menguasai empat kemampuan tersebut akan mendorong terciptanya Birokrasi-Preneurship dan mampu diejawantahkan serta direplikasikan kepada seluruh aparatur birokrasi, sehingga citra birokrasi yang modern dan profesional terlihat nyata.

 

Penulis: Rustan A., Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik PKP2A III LAN

Telah terbit di Koran Tribun Kaltim, 7 Februari 2018