Author - admin

Kepala LAN RI Apresiasi Gelaran Kalsel Expo dan Jambore Inovasi

BANJARBARU – Pembukaan Kalsel Expo 2017 di lapangan Murdjani Banjarbaru, Jumat (4/8/2017) terasa spesial. Acara dihadiri langsung Menteri PAN RB, Asman Abnur dan Kepala LAN RI, Adi Suryanto. Keduanya disambut hangat Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Acara Kalsel Expo 2017 ini juga menjadi meriah karena dibarengkan dengan pembukaan Jambore Inovasi Kalimantan Selatan 2017.

Kepala LAN RI mengaresiasi Kalsel sudah bisa dua kali melakukan jambore nasional. Dan ini menjadi point tambahan sebab daerah lain masih belum ada yang melaksanakan.

Dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Borneo Inovasi Award 2017. Di mana hadir lima gubernur atau yang mewakili se Kalimantan.

Sumber: banjarmasin.tribunnews.com

Menteri Asman Dorong Kalimantan Percepat Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

BANJARBARU – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong pemerintah daerah yang ada di wilayah  Kalimantan untuk memeprcepat perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal itu diperlukan karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan mudah dari para penyelenggara negara.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Jambore Inovasi Kalimantan Tahun 2017, di Banjarbaru, Kalimantan Sel;atan, Jumat (04/08).  Dikatakan, melalui Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) tahun 2017 yang berisikan hasil inovasi dari para peserta Diklat Pim III dan IV, buah dari kerjasama PKP2A III LAN dengan Badan Diklat Provinsi di Wilayah Kalimantan, dapat melahirkan inovasi inovasi yang memberi kemudahan pada masyarakat.

Menurutnya kegiatan tersebut mempunyai arti yang sangat penting, karena selain menampilkan hasil-hasil pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, acara ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan inovasi pelayanan publik kepada seluruh stakeholder untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.  “Saya berharap agar acara ini dapat menjadi ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman guna mendorong jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta provinsi di wilayah Kalimantan untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi baru atau melakukan modifikasi terhadap inovasi yang sudah ada sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing,” ujarnya.

Menetri berharap acara Jambore Inovasi Kalimantan Tahun 2017 dapat memberi banyak manfaat, dan bagi inovasi yang lahir dapat direplikasi, baik terhadap  sistem, metode, maupun teknologi yang digunakan, sehingga akan memunculkan semakin banyak praktik-praktik terbaik inovasi pelayanan publik (best practices).

Lebih lanjut Asman menyampaikan bahwa pihaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dimana jumlah peserta meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2014 tercatat hanya terdapat 515 unit pelayanan yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2015 meningkat dua kali lipat menjadi 1.189 unit pelayanan. Pada tahun 2016, peserta kompetisi kembali meningkat dua kali lipat menjadi 2.476 unit pelayanan. Terakhir pada tahun 2017 tercatat 3.054 unit pelayanan yang mendaftarkan menjadi peserta.

Kecenderungan ini memberikan gambaran bahwa inovasi di unit-unit pelayanan terus berkembang dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Peningkatan ini dikatakannya,  sangat menggembirakan, terlebih dengan masuknya program inovasi kedalam kurikulum Diklat di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh jajaran LAN. “Saya sangat yakin bahwa selain akan meningkatkan jumlah peserta kompetisi, akan muncul inovasi-inovasi unggulan yang akan meningkatkan kepuasan masyarakat serta mengharumkan nama Indonesia dalam kancah kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat dunia,” pungkasnya. (byu/HUMASMENPANRB).

MENTERI APARATUR NEGARA AKAN BUKA JIK 2017

SAMARINDA, beritakaltim.co- Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) merupakan event tahunan yang dirancang untuk mendiseminasikan berbagai inovasi-inovasi pelayanan publik, sebagai bukti kehadiran Pemerintah untuk masyarakat.

Kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan ini akan dibuka Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB, ” terang Mariman Darto, Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda di hadapan sejumlah wartawan di Kantor LAN RI Jalan HM Ardhan, Jumat (21/7/17) pagi.

Dia menyampaikan agenda Jambore Inovasi Kalimantan 2017 akan diselenggarakan di Banjarmasin tanggal 2 hingga 6 Agustus 2017.

Menurut Mariman, Jambore Inovasi Kalimantan tentunya akan menjadi ajang terbesar para inovator di area Kalimantan, karena kegiatan tersebut nantinya diisi pameran inovasi khusus dari para The Champions yang telah melalui proses seleksi cukup panjang, dengan tahapan Kompetisi Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan (Sinopadik) bagi para alumni Diklatpim Tingkat III dan IV di wilayah Kalimantan.

Dikatakan Mariman, pesertanya diambil dari masing-masing provinsi 3 pemenang. Ada 49 peserta yang sudah masuk nominasi dan akan diseleksi menjadi 15 terbaik. dari 15 terbaik kembali akan dikerucutkan menjadi 5 inovasi terbaik oleh tim nasional.

“Nah, 5 inovasi terbaik ini akan ditetapkan dan mendapatkan Borneo Inovation Award yang akan diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB,” ungkap Mariman.

Kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan, sambung Mariman akan dihadiri 375 orang peserta yang akan memeriahkan acara tersebut. Selain dihadiri Kepala Pusat LAN Adi Suryanto dan Gubernur Kalimantan selatan Sabirin Noor, Kegiatan acara ini juga akan dihadiri seluruh Gubernur Kalimantan, Bupati dan Walikota, serta Alumni Diklatim tingkat III dan IV.

Kegiatan ini difokuskan di Lapangan Dr Murjani Banjar Baru, dengan menghadirkan 15 stan finalis Sinopadik serta lebih dari 150 lainnya yang akan menampilkan inovasi-inovasi terbaiknya, dalam lingkup Kalsel Expo 2017.

Indonesia Membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang Inovatif dan Profesional

BANJARBARU (Lampungpro.com): Indonesia saat ini membutuhkan aparatur sipil negara yang inovatif dan profesional di bidangnya. “Kita butuh ASN inovatif, bukan hanya datang ke kantor karena ingin mengisi absensi, takut pimpinan tetapi begitu di kantor tidak tahu apa yang dikerjakan,” Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Asman Abnur di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Jumat (4/8/2017).

Hal itu dikatakan Men PAN-RB saat pembukaan Kalsel Expo 2017. Kegiatan itu dilaksanakan selama enam hari mulai 4 sampai 9 Agustus 2017 di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru. Asman menjelaskan siapa pun termasuk ASN harus mampu mengikuti perubahan zaman yang berorientasi penggunaaan teknologi informasi melalui berbagai peralatan telekomunikasi. “Dunia menjadi tiada batas karena kemajuan teknologi informasi, semua bisa diakses. Sehingga, kami terutama ASN dituntut mampu mengikuti perubahan, jika tidak akan tertinggal,” kata dia.

Menurut Men PAN di depan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, perubahan kinerja ASN tidak akan terjadi jika bukan dari diri sendiri. “Kita semua bisa melihat, keberhasilan suatu daerah bisa terjadi karena mereka berani melakukan terobosan melalui sumber daya manusia yang memiliki keinginan berubah,” kata dia.

Menurut Kemen PAN-RB mulai menerapkan sistem manajemen kinerja sehingga setiap ASN memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan saat berada di lingkungan kerjanya. Dijelaskan, setiap Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) harus memiliki standar kinerja yang wajib dipenuhi ASN, sehingga mereka benar-benar bekerja sebagai abdi negara. “Pimpinan SOPD jangan merasa puas melihat serapan anggaran di atas 90 persen karena serapan bukan ukuran, juga opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan ukuran kinerja ASN,” kata dia.

Menurut Asmar, ukuran ASN yakni kinerja apa yang mampu dihasilkan melalui anggaran tersedia dan pencapaian harus sesuai dengan program setiap SOPD yang direncanakan sebelumnya. “Misalnya, kepala dinas pertanian dinilai berhasil jika mampu meningkatkan produksi pertanian selama memimpin, bukan hanya menghabiskan anggaran yang dialokasikan,” kata dia.

Dikatakan, Kemen PAN-RB akan fokus mengawal manajemen kinerja melalui target kinerja yang harus dipenuhi setiap ASN dan model cara kerja seperti itu siap diterapkan di seluruh Indonesia. “Jika ASN sudah mampu menunjukkan kinerja sesuai standar, baru bicara soal tunjangan kinerja. Kami yakin jika semua diterapkan, efisiensi dan efektivitas kerja tercapai,” kata dia. (**/PRO2)

Sumber: lampungpro.com

KALSEL Tingkatkan Pelayanan Melalui Jambore Inovasi Kalimantan

Banjarbaru, Kalsel, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan menjadi tuan rumah Jambore Inovasi Kalimantan yang digelar pada 2-6 Agustus 2017 di Banjarbaru.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalsel, Nispuani di Banjarbaru, Kamis mengatakan, jambore tersebut sebagai ajang berkumpulnya  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kreativitas pelayanan publik se-Kalimantan.
“JIK merupakan event yang dirancang untuk  menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik sebagai bukti kehadiran Pemerintah untuk masyarakat,” katanya.
Melalui penyajian inovasi administrasi negara dan pelayanan publik yang terbaik, Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) ingin menunjukkan bahwa semua unsur aparatur sipil negara di Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dijelaskan dia, JIK 2017 sebagai kelanjutan dari JIK pertama 2016 yang diselenggarakan di Kalimantan Utara yang juga menampilkan kreativitas pelayanan dari seluruh provinsi di Kalimantan.
JIK ini membuktikan bahwa semangat inovasi untuk Kalimantan, khususnya di Kalsel  untuk berkembang tetap menyala dan berjalan secara berkesinambungan.
Tujuan utama dari Jambore Inovasi Kalimantan ini adalah untuk mempromosikan dan mendiseminasikan hasil-hasil inovasi.
Selain itu,  mendorong  kolaborasi dan  kerja sama  antaralumni Diklatpim dan aparatur sipil negara lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan.
Bagi Kalimantan Selatan, lanjut Nispuani, sangat diuntungkan mengingat kegiatan ini bisa menjadi edukasi dan pelecut kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kabid Diklat Aparatur PKP2 A III LAN RI, Dr Rahmat mengungkapkan apresiasi kepada Pemprov Kalsel terutama kepada Gubernur H Sahbirin Noor yang memberikan dukungan luar biasa atas terselenggaranya JIK 2017.
“Kami bangga dan mengapresiasi dukungan Gubernur Kalsel atas dorongan kuat pentingnya penyelenggaraan JIK di Kalsel. Beliau begitu atensi terhadap upaya peningkatan kreatifitas ASN,” katanya.
Menurut dia, sasaran JIK antara lain adalah membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mengembangkan inovasi di Kalimantan.
Kedua mengembangkan  budaya  “knowledge  sharing  of  innovation”, ketiga mempromosikan dan mendiseminasikan inovasi-inovasi peserta Diklatpim dan lembaga diklat yang telah dilakukan di wilayah Kalimantan dan mengembangkan networking dan kerja sama antar daerah di Kalimantan.
Diharapkan output yang dihasilkan dari kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan adalah terlaksananya promosi dan diseminasi inovasi-inovasi terbaik .
Semua dirangkai dalam bentuk berbagai kegiatan  seperti  penganugerahan Borneo Innovation Awards dan Awards kepada Bupati/ Walikota terpilih yang berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas ASN.(anjas)

Sumber: jurnalsumatra.com

Inovasi dan Kepedulian

Menjadi inovator atau penggerak perubahan tidak serta merta hanya persoalan prestise, mengejar awards, ingin dipuji atau sekedar bahan aktualisasi diri dihadapan khalayak ramai. Namun menjadi inovator adalah wujud tanpa pamrih kepedulian kita terhadap organisasi, terhadap optimalisasi kerja, hingga karena kepedulian akan masyarakat. Banyak sosok telah menjadi tauladan yang menunjukkan korelasi yang tinggi antara sang reformer dan tingkat kepeduliannya terhadap organisasi dan publik. Diantaranya adalah para Pemenang Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) tahun 2016 dan tahun 2017 dapat menjadi contoh bagaimana tingkat kepedulian yang tinggi terhadap organisasi dan publik telah memunculkan inovasi yang diakui oleh publik dan secara nasional bahkan terus berlanjut hingga kini.

Namun demikian, realita juga menunjukkan bahwa aksi melakukan perubahan/ inovasi karena hanya persoalan pencitraan semata juga menjadi fakta yang tidak terbantahkan, atau bahkan inovasi yang dicetuskan karena untuk memenuhi persyaratan suatu penilaian semata. Akibatnya, proses mewujudkan inovasinya terkesan dadakan, sekedar mereplikasi tanpa penyesuaian, minim dukungan, hingga hasil inovasinya yang berumur pendek dan instan demi kepentingan publikasi, kepentingan dokumentasi, kepentingan tingkat kepopuleran, serta impact dan benefit-nya yang “tanpa rasa”.

Birokrasi meskipun cukup berbeda dengan dunia politik, namun permainan politik juga relatif memberikan penafsiran bahwa pencitraan pun mewabah di dunia birokrasi oleh segelintir birokrat yang mengedepankan kepentingan tertentu atau sering diistilahkan BERKECAMUK (Bekerja Keras Cari Muka). Akibatnya inovasi berasas kepedulian kian tenggelam ditimpa oleh inovasi berasas kepentingan sehingga semakin menguatkan opini akan masih (nir) bukti revolusi mental saat ini. Oleh karenanya, perlu perhatian yang cukup ‘awas’ dari pimpinan terhadap para inovator yang memang secara pure tampil ke depan karena kepeduliannya terhadap kemajuan organisasi dan masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci utama inovasi terdapat pada rasa kepedulian sang reformer. Kepedulian yang timbul karena adanya permasalahan organisasi atau persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan solusi perubahan, yang pada akhirnya mendorong lahirnya inovasi yang tidak biasa, unik, dan extraordinary. Pembentukan karakter ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh karenanya tidak hanya cukup melahirkan sosok ASN yang inovatif, tetapi terutama adalah birokrat inovatif yang peduli.

Pada dimensi yang lain, peran media sosial telah menjelma sebagai sarana pengaduan paling efektif dalam berkomunikasi kepada jajaran birokrasi atas suatu persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa peran wakil rakyat di daerah khususnya pada fungsi “pengawasan” relatif telah tergantikan oleh media sosial sebagai corong pengawasan publik kepada birokrasi. Bahkan respon langsung atas “pengawasan” publik tersebut oleh birokrasi lebih cepat dibandingkan melalui jalur perwakilan rakyat daerah. Persoalan perizinan, penanganan sampah yang kurang efektif, syarat administratif pelayanan birokrasi yang ribet, hingga petugas pelayanan publik yang KKN disampaikan oleh pandangan mata publik secara langsung ke media sosial. Birokrasi yang peduli tentu akan menangkap dan merespon persoalan tersebut dengan langkah-langkah inovatif yang mencerahkan.

Pada akhirnya, kita perlu memberi ruang yang terbuka dan memberikan dukungan terhadap orang-orang yang tampil dengan inovasinya karena dilatarbelakangi oleh rasa kepeduliannya yang tinggi terhadap organisasi dan publik, tanpa perlu mencibir atau iri atas inovasi yang dilaksanakan. Tentu saja untuk menilai inovasi berasas kepedulian dan atau inovasi berasas pencitraan dapat dengan mudah terlihat pada proses, hasil, outcome serta benefityang menyertai yang secara agregat dikagumi dan dirasakan oleh semua pihak.

Penulis: Rustan Amarullah, Peneliti PKP2A III LAN

[Policy Paper] Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terus mendapatkan sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, maupun sumber daya aparatur pengampu jabatan  akan terus menjadi  sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di level pusat  maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari intern pemerintah yang terepresentasikan dari lembaga-lembaga pengawas pemerintahan  maupun  yang  berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, maupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog,wokshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik, kesemuanya mengerucut pada  harapan agar saran dan  kritik konstruktif yang lahir dapat didengar oleh pemerintah.

Salah satu aspek perbaikan (regulasi), masih menjadi kontributor masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan penerapan  regulasi dalam menjalankan pemerintahan sepintas seperti persoalan yang mudah untuk dilakukan, berbekal asas hukum peraturan yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di bawahnya, ataupun peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang umum, idealnya tidak akan muncul  persoalan implementasi regulasi seperti tumpang tindih aturan yang akan berimplikasi pada munculnya persoalan antar penyelenggara pemerintahan ataupun persoalan terkait perbedaaan persepsi  dalam memaknai sebuah ketentuan/substansi peraturan perundangan yang sering berujung  kepada munculnya pendapat yang berbeda dalam satu kasus yang sama, contoh konkritnya mengenai  isu rangkap jabatan.

Isu rangkap jabatan kembali mengemuka akhir-akhir ini dengan  menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari multi –interprestasi terhadap aturan yang dihubungkan dengan rangkap jabatan. Pro dan kontra antar  lembaga pemerintahan mewarnai praktek rangkap jabatan yang fenomenanya sudah berjalan  baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Pihak yang kontra berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi KKN dan  menyalahi prosedur hukum (terutama dikaitkan dengan undang-undang pelayanan publik). Sementara pihak yang Pro berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, karena memang sudah ada aturan jelas yang mengaturnya. Selama aturan tersebut belum  dicabut, maka masih bisa diberlakukan.

Menghadapi fenomena pro dan kontra terkait rangkap jabatan, policy paper ini mencoba menyajikan analisa terhadap pendapat yang pro dan kontra secara obyektif. Analisa dalam policy paper ini menggunakan sumber dari perdebatan mengenai rangkap jabatan di berbagai media massa serta dengan melakukan analisa terhadap undang-undang yang selama ini dikaitkan dengan rangkap jabatan, seperti  undang-undang pelayanan publik, Permen BUMN Nomor Per 02/MBU/02/2015 tentang  Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan  Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas  Badan Usaha Milik Negara dan Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepmendagri  Nomor  50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan BUMD Mendagri Untuk melengkapi hasil analisa, Policy paper ini juga akan memberikan  alternatif solusi untuk menjembatani ketegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai dampak dari munculnya pro dan kontra dalam menyikapi fenomena rangkap jabatan.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Ketidakwenangan Pemerintah Pusat dalam Pembatalan Perda

Sebuah  kebijakan fenomenal kembali diputuskan. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan Perda di tingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota. Kewenangan Gubernur atau Menteri membatalkan perda dinilai akan menegasikan fungsi MA sebagai lembaga yang menurut   Pasal 24 A yat (1) UUD 1945, berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang (Kompas, 15 Juni 2017). Keputusan ini memicu reaksi keras  dari Kemendagri yang selama ini berperan sebagai eksekutor Perda, penentu apakah sebuah Perda dapat diberlakukan atau dibatalkan. Terlepas dari berbagai reasoning Kemendagri atas keberatan terhadap keputusan tersebut, yang patut untuk menjadi pemikiran ke depan adalah bagaimana Gubernur/Kemendagri menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan secara bijak tanpa mengurangi semangat untuk memberikan ‘layanan penyusunan Perda’ kepada pemerintah daerah walaupun dengan  fungsi yang berbeda, serta bagaimana Mahkama Agung dalam menyikapi dan mengakselerasi penyelesaian limpahan tugas yang luar biasa banyak jumlahnya dari kemendagri tersebut.

Banyaknya jumlah Perda yang dibatalkan selama ini oleh Gubernur/Kemendagri mengidentifikasikan lemahnya kualitas penyusunan perda, baik di level provinsi maupun di level Kabupaten/kota. Dalam prakteknya, upaya mencegah (preventif) terhadap kesalahan dalam penyusunan Perda maupun upaya mentreatment  kualitas penyusunan perda sering kurang diperhitungkan, padahal jauh lebih sulit dan kompleks daripada sekedar mengoreksi dan membatalkan Perda.

Proses edukasi terhadap SDM dan pembekalan materi penyusunan perda  yang berkualitas jauh lebih kompleks dalam mewujudkannnya. Namun demikian, hasil edukasi dan pembekalan materi jauh lebih stabil output dan dampaknya karena  lebih memudahkan dan mengharmoniskan hubungan koordinasi Kemendagri terhadap daerah dari pada hubungan yang selama ini dimana perda hanya sekedar dikoreksi dan dibatalkan sehingga cenderung bersifat represif. Proses edukasi dapat berwujud Koordinasi, advokasi, fasilitasi , sosialisasi dan harmonisasi hukum. Koordinasi   diperlukan  sebagai langkah mendagri untuk lepas dari kekhawatiran dalam  ‘mengamankan’ kebijakan strategi pusat yang harus bisa terlaksana di daerah. Advokasi dibutuhkan  untuk memberi masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Adapun Fasilitasi dan sosialisasi merupakan  sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan proses memberitahukan.

Tugas  Kemendagri lainnya yang  selama ini mungkin sudah dilakukan tetapi perlu lebih diintensifkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap rancangan perda. Pengawasan oleh Kemendagri dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap rancangan peraturan daerah. Dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kemendagri dalam pelaksanaan monitoring rancangan perda. Dengan kegiatan monitoring yang berjalan dengan baik oleh Kemendagri, maka otomatis akan membantu memitigasi jumlah perda ‘bermasalah’ ke depannya yang harus /akan  dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Adapun terkait ‘pulihnya’ kewenangan MA dalam menguji produk hukum di bawah undang-undang membawa implikasi pada tugas yang bertambah. Besarnya tanggung jawab MA saat ini terhadap pembatalan Perda yang ruang lingkupnya meliputi seluruh Pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan  ‘kegaduhan’ di tubuh MA dalam melaksanakan amant yang baru’. Oleh karenanya,  ‘meremajakan’ MA perlu dilakukan. Menambah jumlah SDM yang kompeten merupakan salah satu proses meremajakan MA, karena dengan jumlah SDM yang mencukupi, diharapkan  segala proses pembatalan Perda  tidak berlarut–larut sehingga  dapat berdampak pada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena belum adanya kepastian hukum atas produk hukum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Peremajaan lainnya yang juga perlu dilakukan  oleh Mahkamah Agung adalah terkait tehnologi informasi. Dengan adanya peremajaan teknologi berbasis online di lingkungan Mahkamah Agung, diharapkan lebih memudahkan koordinasi dan pemantauan terkait segala proses pembatalan perda. Teknologi yang tepat melalui berbagai aplikasi yang diluncurkan diharapkan dapat lebih memudahkan dan mempercepat segala proses pekerjaan terkait pembatalan perda dibandingkan dengan pelaksanaan koordinasi pembatalan perda berbasis manual maupun secara kontak personal.

Versi cetak dapat diunduh disini.

[Policy Memo] Optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pencegahan Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberian Opini BPK

Kabar mengejutkan datang dari lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan  (OTT) terhadap Auditor BPK beserta mitranya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kompas, 13 Juni 2017). Banyak reaksi beragam atas peristiwa OTT tersebut, ada yang terkejut karena tidak menyangka bahwa lembaga ‘sebersih’  BPK dapat terjebak ke dalam pusaran  korupsi yang kasat mata dalam wujud OTT. Sementara pihak yang lain tidak merasa terkejut atas peristiwa OTT yang terjadi, sebab berdasarkan data Indonesia  Corruption  Watch (ICW) sejak tahun 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 Auditor/pejabat/anggota staff BPK (Kompas.com, 27 Mei 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  sesuai dengan amanah undang-undanga adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPK dapat mengeluarkan 4 (empat) jenis Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah, diantaranya : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini  (Disclaimer of Opinion). Wajar Tanpa Perkecualian merupakan tingkat penghargaan tertinggi yang  banyak ‘dikejar’ oleh lembaga/pemerintah daerah untuk meraih sebuah gengsi dalam  pengelolaan keuangan, bahkan opini WTP konon juga akan berimplikasi  pada besaran anggaran yang akan diterima sebuah kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh BPK selaku pemegang lisensi opini keuangan menambah rawan kemungkinan terjadinya OTT di masa depan. Kalaupun kewenangan pemberian opini keuangan dilakukan dengan Pelibatan Akuntan Publik dan Akademisi, maka dikhawatirkan  akan membutuhkan waktu dan prosedur yang lama,  terlebih lagi dengan banyaknya jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karenanya  perlu dirumuskan cara untuk mengantisipasi tidak terulangnya peristiwa OTT di lingkungan BPK. Salah satu alternatif solusi penyelesaian yang  sumbernya berasal dari intern BPK sendiri adalah melalui optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selama ini keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

Selama ini Majelis Kehormatan Kode Etik ruang lingkupnya sebatas pada temuan terkait  indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, dimana  masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan data terkait penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengaduan perilaku anggota BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum diatur di dalamnya. Idealnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya juga dapat berfungsi preventif terhadap munculnya  kasus OTT.

Kondisi saat ini, dalam menjalankan mekanisme pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik yang terkait indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai,   proses pengaduannya sangat rigit (meliputi penguraian kejadian, pemilihan pasal yang sesuai, penyertaan bukti awal bila ada, serta penyertaan identitas pengadu bila tidak keberatan). Persyaratan yang rigid tersebut tentu bisa menjadi bibit ketidaknyamanan bahkan menjadi kendala tersendiri bagi si ‘pengadu’ dalam menyampaian pengaduan. Jika persyaratan pengaduan berbasis kelengkapan yang rigit masih terus terjadi, tentu dapat menghilangkan munculnya para ‘pengadu potensial’ yang akan mengungkap suatu fakta yang sedang terjadi. Dengan demikian, berarti hilang juga satu kesempatan bagi Majelis Kehormatan BPK untuk menyelesaiakan persolan tersebut. Oleh karenanya perlu ditetapkan di mekanisme pengaduan selanjutnya oleh Majelis Kehormatan BPK tentang bagaimana membuat  mekanisme pengaduan yang simple, jelas dan mudah diakses.

Untuk lebih memperkuat fungsi preventif terhadap pencegahan OTT, sebaiknya Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK dapat memperkuat fungsi dengan mensingkronisasikan tugasnya dengan mekanisme whistleblower yang ada di lembaga BPK. Dengan demikian,  Majelis Kode Etik juga dapat menerima pelaporan terkait perilaku anggota BPK yang di ‘sinyalir’ melanggar etika dalam melaksanakan tugasnya kepada stakeholders. Dengan mekanisme ini, diharapkan jika sudah terdapat benih-benih aduan mengenai ‘kenakalan’ oknum pemeriksa keuangan BPK, maka aduan tersebut bisa segera tertangani dengan dilakukannya  sidang etik kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan segera mendapatkan early warning sehingga tidak terus tanpa sadar melakukan kesalahan hingga terjebak pada tindakan OTT yang berujung bui.

Versi cetak dapat diunduh disini.

Jambore Inovasi Kalimantan Jadi Ajang Diseminasi Inovasi ASN

Jambore Inovasi Kalimantan Jadi Ajang Diseminasi Inovasi ASN