Selamat datang di website Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Bulungan

Dibuat : 22 Sep 2011
Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik juga semakin meningkat. Hampir setiap hari keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik bisa dilihat di berbagai media, dalam bentuk berita maupun surat pembaca. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat.

Mencermati kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan mengundang narasumber dari PKP2A III LAN. Bimtek yang diorganisir oleh Bagian Organisasi Pemkab Bulungan tersebut dilaksanakan pada 13-15 September 2011 bertempat di Kantor Bupati Bulungan. Bimtek dibuka oleh Asisten Setkab Bidang Administrasi, A. Zaini Anwar mewakili Bupati Bulungan, dan diikuti oleh sekitar 60 pegawai yang berasal dari berbagai SKPD, RSUD, BUMD serta Setda Kabupaten Bulungan. Utusan dari Kantor Kecamatan dan Puskesmas mendominasi sebagai instansi yang mengirimkan jumlah peserta yang terbanyak.

Suasana Bimtek penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi instansi pemerintah di Kabupaten Bulungan dengan narasumber dari PKP2A III LAN

Perlunya penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan. Dengan adanya standar tersebut maka penyelenggara pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan memiliki acuan yang jelas dan transparan berkaitan dengan setiap jenis pelayanan, karena dalam standar tersebut antara lain memuat persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya layanan yang diperlukan.

Urgensi penyusunan SPP diperkuat oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pada Pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan analisis internal dan eksternal organisasi penyelenggara pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya sebagai pedoman penyusunan SPP, UU tersebut mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP).

Namun sayangnya hingga saat ini PP yang dimaksud belum ada. Oleh karena itu, penyusunan SPP bisa menggunakan Permenpan No. PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Format lembar kerja berdasarkan Permenpan tersebut terdiri atas 2 (dua) lembar kerja. Lembar kerja pertama adalah identifikasi jenis pelayanan, yang berisi jenis pelayanan yang diselenggarakan dan dasar hukum yang digunakan. Sedangkan lembar kerja kedua adalah identifikasi analisis dan prosedur, persyaratan, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Namun demikian, berdasarkan Permenpan ini juga dinyatakan bahwa lembar kerja tersebut bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.* (Andi Wahyudi)

Opini

Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Saat ini publik merindukan hadirnya sosok penyelenggara pemerintahan (birokrasi) yang inovatif, lebih bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan segera memberikan solusi praktis. Hadirnya figur-figur kepala daerah ...Selanjutnya

Menumbuhkan Inovasi Kediklatan

Perubahan merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Setiap orang atau organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi menuntut sumber day ...Selanjutnya

Wacana Pemindahan Balaikota Samarinda

Wacana pemindahan Balai Kota Samarinda terus bergulir. Tidak hanya pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda yang merespons wacana ini, namun Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya Kantor Wali Kota Samarinda dipindah ke ...Selanjutnya


Jurnal