Bimtek Penyusunan PK, LAKIP, dan SOP di Kabupaten Kutai Timur

Selamat datang di website Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara

» Home » Profil

Bimtek Penyusunan PK, LAKIP, dan SOP di Kabupaten Kutai Timur

Dibuat : 11 Nov 2012
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum lama ini menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kutim.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 5-6 Nopember tersebut dilaksanakan di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG), Bukit Pelangi. Pembukaan dilakukan Wakil Bupati Ardiansyah Sulaiman. Wabup berpesan agar bimtek penyusunan PK dan LAKIP dapat diikuti secara serius oleh semua peserta. Sehingga penyusunan PK dan LAKIP di setiap SKPD dapat berjalan lancar dan benar.

“Bimtek seperti ini sangat baik diselenggarakan. Pasalnya pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Untuk itu diperlukan penyusunan program kerja yang matang dibarengi dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik”, katanya.

Diharapkan, seluruh instansi dapat menyusun PK dan memberikan LAKIP yang tersusun baik sesuai dengan prosedur. Kemudian Wabup meminta agar seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan program kerja wajib menggunakan SOP yang telah disusun dengan baik, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan maksimal. Sehubungan hal tersebut, bimtek SOP sangat penting dilaksanakan.

Dr. Meiliana, Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) mengatakan pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah yang memiliki ciri tingginya tingkat akuntabilitas, transparansi, keterbukaan serta supremasi hukum.

“Dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Governance di tingkat daerah, seluruh perangkat daerah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”, kata Meiliana.

LAKIP merupakan bentuk penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas serta upaya penyampaian informasi kinerja perangkat daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian juga sebagai sarana evaluasi atau pencapaian visi, misi, dan tujuan perangkat daerah serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Lebih jauh dijelaskan, grand design reformasi birokrasi memiliki tiga sasaran penting sebagai ukuran keberhasilan. Ketiga hal tersebut yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. “Salah satu indikator sasaran terpenting adalah opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red)”, kata Meiliana.

Walaupun LAKIP bukan satu-satunya faktor penentu penilaian BPK, namun menjadi dasar BPK dalam melihat wujud akuntabilitas instansi daerah. Oleh karenanya, penguasaan yang matang dan mendalam terhadap aspek atau dimensi. LAKIP harus benar-benar dimiliki oleh seluruh instansi pemerintah dan jajaran sumber daya manusia di dalamnya. (kmf4/san)

Sumber: Kaltim Post, 09 Nopember 2012


Opini

Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Saat ini publik merindukan hadirnya sosok penyelenggara pemerintahan (birokrasi) yang inovatif, lebih bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan segera memberikan solusi praktis. Hadirnya figur-figur kepala daerah ...Selanjutnya

Links









Member Login

Polling

Apakah Tampilan Website Cukup Menarik?

Agenda

<< April 2014 >>
MiSeSeRaKaJuSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Statistic

Total Pengunjung : 6305 Pengunjung
User aktif : 6 users