Selamat datang di website Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara

Promosi Terbuka Jabatan Struktural

Dibuat : 20 Feb 2013
Obyektif, adil dan transparan adalah alasan kunci kenapa promosi terbuka pejabat struktural Eselon II, III dan IV perlu dilakukan di Kota Samarinda. Hal ini penting agar Pejabat terpilih mampu bekerja secara profesional untuk masyarakat. Inilah kesimpulan yang bisa diambil dari pembekalan Walikota Samarinda dalam rangka Seleksi Kompetensi pada Promosi Terbuka Jabatan Struktural  Eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kota Samarinda.

“Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi pengisian jabatan struktural yang lowong. Dengan jaminan obyektifitas, keadilan dan transparansi inilah kita berharap mendapatkan pejabat yang profesional. Pejabat yang berkinerja tinggi, memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan uraian dan syarat jabatan yang tepat serta memiliki integritas yang jelas”, tegas Walikota Samarinda, Syaharie Ja’ang dalam sambutan pada Pembekalan Seleksi Kompetensi, Promosi Terbuka Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda di kampus Pusat Kajian dan Pendidikan dan Aparatur (PKP2A III) LAN Samarinda.

Sebagaimana diketahui, pada 12-14 Pebruari 2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan PKP2A III LAN melakukan seleksi kompetensi pejabat struktural dalam rangka promosi jabatan struktural, khususnya Eselon II, III dan IV di lingkungan kota Samarinda. Sebanyak 125 pelamar bersaing untuk mendapatkan satu tempat pada 16 jabatan struktural lowong yang terdiri dari satu jabatan untuk eselon II, empat jabatan untuk eselon III dan 11 jabatan untuk eselon IV. Artikel singkat ini menguraikan tentang bagaimana hakekat promosi terbuka? Bagaimana seharusnya promosi terbuka dilakukan? Siapa yang diuntungkan dengan promosi terbuka ini?



Makna Promosi Terbuka

Stigma negatif masyarakat terhadap pemerintah daerah selama ini adalah soal kinerja dan kualitas pelayanan publik. Agus Dwiyanto, dkk dalam penelitiannya tentang kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PSKK UGM tahun 2000 di tiga provinsi, menyimpulkan bahwa rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh kuatnya budaya paternalisme, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi lebih berorientasi kepada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai penguasa, dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai objek yang membutuhkan bantuannya. Stigma negatif ini menunjukan buruknya sistem pemerintahan daerah dan memerlukan perubahan paradigma yang meliputi berbagai aspek kehidupan (reformasi). Dalam kajian ini salah satu kelemahan yang penting adalah sistem pemerintahan yang belum mampu menjamin profesionalisme SDM aparaturnya.

Tentu kita masih ingat bagaimana Prof. I Gede Winasa, Bupati Jembrana, Provinsi Bali sukses dalam mendorong kinerja organisasinya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Salah satu caranya adalah menjamin profesionalisme SDM aparaturnya melalui perubahan sistem rekruitmen pejabat strukturalnya. Sebuah kajian dilakukan oleh Cahya Loka (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten Jembrana dalam menyediakan pelayanan publik yang terjangkau dan gratis.

Salah satu langka penting Winasa dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM aparaturnya adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitmen yang berbasis pada kompetisi. Apa yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah lelang jabatan (job tender) dan fit and poper test yang diadakan secara berkala. Lelang jabatan dilakukan untuk pejabat esolon III dan IV, sedangkan fit and proper test dilakukan untuk jabatan esolon I dan II.

Dalam lelang jabatan, setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administrative berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh tim penyeleksi yang keputusannya ditentukan oleh bupati. Sedangkan pelaksanaan fit and prover test dilakukan tim dari Universitas Udayana Denpasar. Hasil dari fit and prover test akan diberikan kepada bupati. Selain itu, langkah ini juga sebagai resep yang digunakan Winasa untuk menghilangkan perilaku KKNK di antara pegawai di Pemerintah Kabupaten Jembrana, mengingat pada dekade sebelumnya penempatan seorang PNS dalam jajaran birokrasi masih terdapat peluang untuk melakukan KKNK (korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme).

Sebuah inovasi cerdas dalam perubahan pola dan sistem rekrutmen pejabat struktural. Yang menarik adalah gagasan ini muncul sebelum khalayak ramai mendiskusikan reformasi birokrasi. Apa yang kita takutkan dengan promosi terbuka di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah? Tidak perlu ada yang kita takutkan selama semua pihak menjamin bahwa rekrutmen pejabat ini dilakukan oleh pihak yang independen dengan kriteria evaluasi yang jelas dengan mendasarkan pada berbagai aturan yang ada serta memegang prinsip utama dalam promosi terbuka yakni obyektif, adil dan transparan.

Dari best practice di kabupaten Jembrana sudah sangat jelas: rekruitmen terbuka ini menjamin kinerja pelayanan pemerintah menjadi sangat efektif. Meskipun jaminan profesionalisme SDM aparatur ini tidak berdiri sendiri. Setidaknya terdapat beberapa faktor lain yang menjamin kinerja dan kualitas pelayanan pemerintah daerah antara lain : pertama, restrukturisasi organisasi pemerintahan yang ramping. Dalam istilah lain miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua, memperkuat agenda restrukturisasi dan profesionalisasi

birokrasi melalui dukungan fasilitasi manajemen, berupa efisiensi pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan. Ketiga, penerapan sistem reward and punishment secara konsisten.


Mekanisme Promosi Terbuka

Secara substansi terdapat kesamaan mekanisme promosi terbuka yang dilakukan di kota Samarinda dengan di kabupaten Jembrana. Namun terdapat perbedaan metode yang digunakan dalam seleksi promosi terbuka jabatan struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan kota samarinda ini.

Berdasarkan Surat Edaran MENPAN-RB No. 16 Tahun 2012 tentang tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka Dilingkungan Pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi pengisian jabatan struktural yang lowong. Dengan jaminan obyektifitas, keadilan dan transparansi inilah kita berharap mendapatkan pejabat yang profesional : berkinerja tinggi, memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan uraian dan syarat jabatan yang tepat.

Secara sederhana, proses seleksi ini dilakukan melalui dua tahapan yakni seleksi administrasi yang dilakukan oleh BKD kota Samarinda dan seleksi kompetensi yang dilakukan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Pada seleksi kompetensi ini akan dilakukan melalui dua tahap seleksi yakni seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi manajerial dilakukan untuk mengetahui kemampuan leadership masing-masing peserta serta potensi bakat/minat mereka. Sedangkan kompetensi bidang untuk mengetahui sejauhmana kemampuan pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis dan evaluasi serta operasionalisasi strategi para peserta seleksi.

Sesuai dengan Surat Edaran MENPAN-RB No. 16 Tahun 2012, metode seleksi kompetensi manajerial masing-masing Eselon diatur sebagai berikut : pertama, untuk jabatan Eselon II, metode yang digunakan adalah assessment center sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Kedua, untuk jabatan Eselon III, metode yang digunakan paling kurang menggunakan psikometri, wawancara kompetensi dan analisis kasus atau presentasi. Dan, ketiga, untuk jabatan Eselon IV, paling kurang menggunakan psikometri dan kuesioner.

Sedangkan untuk seleksi kompetensi bidang (hanya dikhususkan untuk Eselon II dan III), menggunakan metode Presentasi makalah dan wawancara, dengan ketentuan sebagai berikut : Peserta diwajibkan untuk membuat makalah tertulis dan paparan dalam bentuk ms. Powerpoint. Setiap peserta dialokasikan waktu selama 40 menit yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 30 menit wawancara.


Promosi Terbuka, untuk Siapa?

Ditengah kritik pedas masyarakat tentang rendahnya kinerja pelayanan publik di kota Samarinda akibat bencana banjir yang selalu hadir, infrastruktur jalan rusak di hampir setiap sudut kota, fenomena kota yang jauh dari bersih, semrawutnya penataan kota dan transportasi dan masih banyak lagi stigma negatif masyarakat tentang kota ini, tentu kita perlu mengapresiasi langkah Walikota melakukan promosi terbuka ini.

Harapan positif tidak hanya datang dari peserta seleksi, tetapi juga dari pak walikota serta masyarakat umumnya. Dari peserta, ini merupakan kesempatan yang baik karena mereka umumnya menilai selama ini hanya orang-orang berada pada Ring I atau yang paling dekat dengan Walikota sajalah yang mendapatkan kesempatan menjadi pejabat. Penegasan ini juga dilontarkan oleh Walikota pada saat Pembekalan. “Saya ingin menjawab keraguan masyarakat tentang keraguan masyarakat tentang rekrutmen pejabat bahwa selama ini hanya orang-orang terdekat atau yang berada pada ring I saja yang bisa menjadi pejabat. Ketika saya melakukan fit and proper test untuk rekrutmen kepala sekolah, ada beberapa orang yang sejak 20 tahun belum pernah menginjakkan kaki di rumah dinas walikota, ternyata dia justru yang jadi kepala sekolah. Dan saya yakin, dengan menyerahkan seleksi kompetensi kepada PKP2A III LAN Samarinda ini, kita akan memperoleh seorang pejabat yang tidak hanya kompetensinya yang baik, tetapi juga kemampuan leadershipnya yang mumpuni serta berintegritas” tegas Ja’ang panggilan akrab Walikota Samarinda.

Bagi Walikota, justru ini cara yang paling baik dan menjauhkan diri dari intervensi berbagai pihak yang berusaha menempatkan “orangnya” dalam jabatan strategis di kepala dinas maupun lembaga teknis daerah (LTD). Hal ini juga bukan sekedar “menyelamatkan” Walikota dari kejaran pemburu “rente” kekuasaan, namun promosi terbuka ini adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di kota Samarinda.

Sedangkan bagi masyarakat, ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan apakah kinerja pelayanan publik di kota Samarinda akan semakin baik? Secara teori tentu iya, namun apakah kenyataannya akan sebanding dengan konsep teoritisnya. Tentu eran aktif masyarakat juga menjadi faktor penting bagi pningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, mustinya hal ini juga dibarengi dengan upaya pengawasan masyarakat yang jauh lebih intens agar pejabat yang telah diseleksi lebih fokus pada kerja pelayanan masyarakat.


Sebuah Inferensi

Beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut : Pertama, promosi terbuka jabatan struktural di lingkungan kota Samarinda diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang sampai saat ini masih dikeluhkan. Sekaligus hal ini untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang seleksi pejabat yang tidak jelas. Kedua, karena itu, untuk menjamin kredibilitas dan trusted serta independensi seleksi tetap perlu dilakukan oleh pihak ketiga. Ketiga,  promosi terbuka juga bukan sebuah agenda untuk sekedar membangun image Walikota, namun ia merupakan inovasi cerdas untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota tepian tentang pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. Keempat, tentu yang dibutuhkan kota Samarinda tidak hanya promosi terbuka dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, namun lebih dari itu perlu dilakukan beberapa langkah penting kedepan yakni : restrukturisasi organisasi pemerintahan; memperkuat agenda restrukturisasi dan profesionalisasi birokrasi melalui dukungan fasilitasi manajemen, berupa efisiensi pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan; dan penerapan sistem reward and punishment secara konsisten, langkah terakhir ini telah dilakukan, namun untuk menjamin efektifitas perlu punishment yang tegas yang tidak diukur melalui presensi tetapi kinerja nyata (output dan outcome). Selamat pak Wali!


Penulis: Mariman Darto, Kepala Bidang Kajian Aparatur PKP2A III LAN Samarinda
Artikel ini telah dimuat di Harian Tribun Kaltim, pada hari Senin dan Selasa, 18-19 Februari 2013

Opini

Goverment Social Responsibility, Why Not?

Tentu  tidak asing jika kita mendengar Coorporate  Social Responsibility  (CSR), disamping banyak bukti telah  memeperlihatkan kesuksesan  bagi masyarakat  sekitarnya seperti  di sektor ekonomi, sosial maupun  pendi ...Selanjutnya

Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Saat ini publik merindukan hadirnya sosok penyelenggara pemerintahan (birokrasi) yang inovatif, lebih bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan segera memberikan solusi praktis. Hadirnya figur-figur kepala daerah ...Selanjutnya

Menumbuhkan Inovasi Kediklatan

Perubahan merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Setiap orang atau organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi menuntut sumber day ...Selanjutnya


Jurnal