Selamat datang di website Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara

Selamat Datang Provinsi Kalimantan Utara

Dibuat : 18 Nov 2012
Semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang luas masih membuka peluang adanya pemekaran daerah. Meski sebenarnya penataan Daerah Otonom Baru (DOB) bukan hanya identik dengan pemekaran wilayah, tetapi juga pada penghapusan dan penggabungan wilayah (seperti diatur dalam PP 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah), namun isu pemekaran-lah yang paling menonjol beberapa hari terakhir ini.

Meski terdapat pro dan kontra seputar pemekaran, toh pemekaran daerah tetap berlangsung sampai sekarang. Buktinya, Pemerintah bersama DPR (22/10) telah mengabulkan pembentukan 5 (lima) DOB, yang terdiri dari 1 Provinsi dan 4 Kabupaten: Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat, serta Kabupaten Pesisir Barat di Lampung.

Masih ada beberapa wilayah yang menunggu persetujuan untuk menjadi DOB, tapi sepertinya mereka harus masuk daftar waiting list karena beberapa persyaratan teknis, non-teknis, dan administratif yang belum terpenuhi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pemekaran wilayah masih menjadi opsi menarik bagi daerah-daerah di masa mendatang, serta menarik juga untuk diperbincangkan seperti saat ini.

Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34

Kalimantan Utara adalah DOB baru yang disahkan oleh DPR dalam bentuk “Provinsi”, dan akan menjadi provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi baru ini merupakan hasil pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jika tidak berubah dari rencana semula, maka Kalimantan Utara terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten; Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Penggunaan akronim untuk Kalimantan Utara, menjadi hal menarik pertama yang disorot oleh beberapa pihak. Sebagian ada yang menyingkat “Kalut”, sementara sebagian lain “Kaltara”. Namun sepengetahuan saya, masyarakat disana lebih sreg dengan singkatan “Kaltara”. Hal ini mungkin sepele, namun memiliki implikasi psikologis yang cukup besar bagi masyarakat Kalimantan Utara kelak. Jika kemudian disingkat menjadi “Kalut” maka dilihat dari tinjauan bahasa Indonesia, kata tersebut akan memiliki arti “tidak karuan” ataupun “kacau”. Dampaknya tentu menjadi berlawanan dari semangat pembentukan provinsi baru ini. Oleh karenanya, setidaknya hal-hal demikian menjadi perhatian bersama senyampang masih baru keberadaannya.

Merunut jejak perjuangan masyarakat Kalimantan Utara untuk berpisah dari induknya, adalah karena 2 (dua) hal yaitu: keadaan dan harapan. Pada pertemuan antara Yurnalis Ngayoh selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Ketua Tim Pembentukan Provinsi Kaltara Jusuf SK, dan Ketua DAD Kaltim Edy Gunawan Arex bersama dengan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang di Istana Isen Mulan- Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dibahas mengenai isu kondisi yang terjadi di wilayah utara Pulau Kalimantan Tersebut.

Alasan pembentukan Provinsi Kaltara, yaitu kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah perbatasan kurang tersentuh. Ini disebabkan antara lain oleh terhambatnya koordinasi pembangunan. “Tangan-tangan” pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor tidak sampai ke daerah tersebut karena hanya fokus pada 1 (satu) bidang saja, yakni keamanan. Isu yang selalu mencuat seputar perbatasan adalah pengamanan wilayah Indonesia dari caplokan negara tetangga, sehingga menegasikan aspek lainnya. Harapan pemekaran wilayah baru ini adalah fokus dan lancarnya pelayanan kepada masyarakat disekitar, pembangunan wilayah berkarakter budaya setempat, dan kesejahteraan yang nyata. Asumsi yang dibangun adalah; solusi kepada persoalan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pembangunan struktur dan infrastruktur akan tercapai maksimal bila daerah perbatasan di-manage oleh suatu pemerintahan dalam bentuk provinsi. Oleh karenanya, persetujuan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia patut di syukuri.

Mengantisipasi masalah utama daerah pemekaran baru

Masalah klasik daerah yang baru dimekarkan adalah: adanya ruang “sengketa” baru dari kegiatan partisipasi politik daerah serta potensi masalah anggaran dari pusat ke daerah. Jika tidak di atur dengan baik (efektif dan efisien), maka aliran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengucur ke daerah pemekaran baru akan menjadi bencana. Biasanya daerah baru masih meraba-raba sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, sehingga apabila kesulitan meningkatkan PAD pada akhirnya daerah baru tersebut hanya akan bergantung pada dana dari pusat.

Berdasarkan data Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2010 Pemerintah harus mengucurkan dana sebesar Rp 47, 9 triliun sebagai DAU untuk daerah pemekaran, penambahan formasi pegawai, sampai kepada terbukanya peluang jabatan-jabatan politik, baik kepala daerah maupun anggota DPRD. Sehingga disebutkan bahwa pada titik inilah upaya pemekaran daerah menjadi arena bagi para pemburu rente (rent-seeker) maupun para petualang politik yang mengejar kepentingan sendiri/ kelompok tanpa memikirkan kepentingan jangka panjang atas esensi suatu daerah berdiri.

Lebih lanjut Kementrian Dalam Negeri juga menengarai bahwa daerah baru yang dimekarkan, lambat dalam beradaptasi dengan penerapan good governance, pelayanan publik yang murah dan cepat, upaya mendorong partisipasi masyarakat, inovasi daerah, kelembagaan dan aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan lainnya.

Akselerasi pembangunan di Kalimantan Utara

Seperti diketahui bersama, selain meliputi wilayah daratan di bagian utara dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara yang baru saja disetujui pembentukannya juga meliputi ratusan pulau besar dan kecil yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Pulau Sebatik, misalnya, dengan luas 414 kilometer persegi dibagi dua dengan Malaysia. Pulau lain yang dekat dengan garis perbatasan adalah Nunukan, Bukat dan Sinualan. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki luas wilayah 14.493 kilometer persegi.

Pernah berdiskusi dengan teman yang berasal dari perbatasan di wilayah Kalimantan, mereka menyatakan bahwa masyarakat sekitar perbatasan lebih memilih “hijrah” ke negara sebelahnya untuk melakukan aktivitas perekonomian, karena alasan akses yang lebih mudah, harga barang yang jauh lebih kompetitif dari produk-produk Indonesia, dan lengkapnya fasilitas pendukung lain yang disediakan oleh negara tentangga dan boleh digunakan oleh masyarakat sekitar dari wilayah Indonesia.

Beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia telah mengembangkan daerah perbatasannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju dengan berbagai sarana dan prasarana fisik yang lengkap, serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Demikian juga di Provinsi baru ini, jangkauan Malaysia terhadap penduduk Kalimantan Utara meliputi berbagai aspek mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga administrasi kependudukan.

Masyarakat perbatasan, menjadi dilematis dan serba salah disatu sisi. Ada merah putih di dalam dadanya, namun bukan “merah putih” sendiri yang memberi penghidupan layak kepada mereka sehari-hari. Pemerintah belum sanggup memberi perhatian sampai ke wilayah perbatasan pada kenyataannya. Sungguh dilematis!

Begitu disahkan menjadi provinsi baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak boleh hanya berjalan saja. Dia harus sprint mengejar ketertinggalan selama ini, dan segera mewujudkan harapan masyarakat sekitar yang begitu merindukan kesejahteraan. Untuk itulah diperlukan pemetaan wilayah yang cermat dan komprehensif. Perencanaan pembangunan di Kalimantan Utara, diharapkan bisa mendetail dan terhubung dalam satu sistem dan manajemen yang paripurna, karena posisinya yang sangat strategis di wilayah perbatasan. Sekali lagi, jika issue “perbatasan” menjadi concern utama terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, maka akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan tersebut menjadi keniscayaan!


Mobilisasi dan manajemen sumberdaya sebagai leverage factor percepatan pembangunan di Kalimantan Utara

Terdapat perbedaan mencolok pada tatacara maupun inisiatif pemekaran daerah antara masa lalu dan era otonomi luas sekarang ini, yakni pada proses pengusulan pemekaran. Di masa lalu pemerintah pusat mempunyai peran yang besar untuk menyiapkan pembentukan daerah otonom dan menginisiasi pembentukannya. Sekarang ini, regulasi yang ada menekankan pada usulan daerah untuk memekarkan diri dalam rangka membentuk daerah otonom baru. Namun demikian, regulasi yang ada tetap berusaha melakukan filtering usulan pemekaran dengan mempertimbangkan kapasitas daerah yang akan dibentuk.

Artinya bahwa, masyarakat daerah tersebut telah meng-amin-i dan ikut menjadi pelaku sejarah terjadinya pemekaran di daerahnya. Dengan menjadi inisiatornya, maka masyarakat telah siap dengan segala konsekuensi akibat adanya daerah baru tersebut. Ini bisa dijadikan satu kekuatan dalam troika pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) yang sinergis. Jika masyarakat telah memiliki kesepakatan suara, tinggal dua unsur lagi yang harus di-genjot performance-nya, pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dan swasta (agar tertarik menanamkan investasi di daerah).

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara harus segera membentuk struktur pemerintahan yang baru dan segera bekerja, karena banyak PR yang harus dikebut dalam beberapa tahun awal berdirinya provinsi ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah berbagai macam urusan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dan kemudian mengakomodirnya dalam berbagai macam instansi (dinas, badan, kantor, UPT, dll). Belajar dari beberapa daerah yang menjadi wilayah yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara, maka yang akan terjadi adalah adanya mobilisasi pegawai dari daerah (kabupaten/kota) menjadi pegawai provinsi. Ini yang mungkin agak menyita waktu, namun pasti akan dilewati dengan mudah mengingat daerah-daerah yang sekarang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah-daerah yang sering menjadi best practice dalam hal penataan kepegawaiannya.

Jika tantangan pengelolaan pemerintahan daerah sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah segera merumuskan kebijakan terkait penataaan wilayah berbasis pada karakteristik daerah dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa mesti pembangunan berkelanjutan menjadi titik sentral bagi daerah baru ini?

Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah baru ini cukup melimpah; mulai dari hutan, laut dan sungai serta segala ekosistem yang ada disekitarnya, perkebunan, dan juga tambang. Namun, hingga saat ini pengelolaannya belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan menerapkan prinsip sustainability, diharapkan eksplorasi dan eksploitasi di masa mendatang akan memberi dampak positif bagi pembangunan, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan yang ada didalamnya. Berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani tidak boleh mengabaikan keberadaan dan kelestarian alam yang ada, karena akan berakibat pada besarnya kerugian yang ditimbulkan dari upaya pembangunan itu sendiri. Dengan berbagai potensi yang dimiliki tersebut sebaiknya Provinsi Kalimantan Utara merumuskan positioning dan karakter daerahnya dengan segera, agar tidak salah arah di kemudian hari.  

Beberapa permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan karena dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, infrastruktur jalan maupun jembatan penghubung yang masih kurang, sistem transportasi darat maupun sungai yang tidak ter-manage dengan baik, prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta pemancar (BTS) telepon yang relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar yang juga sangat terbatas. Hal ini harus segera dibenahi karena masyarakat sekitar selalu membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga, Malaysia. Paradigma tersebut harus diubah, seiring dengan lahirnya provinsi baru ini.

Mengubah stigma masyarakat tentang lambannya pembangunan harus ditepis dengan kinerja nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Harus ada alat ukur yang jelas dalam melakukan kerjanya day-to-day. Disamping itu, saat ini masyarakat telah mampu menilai kinerja pemerintahan daerah, sehingga setidaknya perlu ada kontrak politik antara pemerintahan daerah dan masyarakat agar tercipta check and balance. Hal ini sebagai jaminan bahwa pembangunan yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Meski pemekaran bukan satu-satunya solusi membebaskan daerah-daerah dari ketertinggalan, namun kini setidaknya masyarakat telah memahami apa yang harus dilakukan terhadap daerah nya sendiri. Inisiatif untuk pemekaran tentu tidak akan muncul jika saja negara bisa menjangkau dan memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat di wilayah Indonesia.

Selamat datang Provinsi Kalimantan Utara, semoga Tuhan selalu bersama pemerintahan daerah dan masyarakatnya. Maju terus pembangunan berkelanjutan, meningkat terus kinerja pemerintahan daerahnya, bahagia dan sejahtera masyarakatnya.

Penulis: Fani Heru Wismono, Peneliti di PKP2A III LAN (saat ini sedang menempuh pendidikan S-2 di Ritsumeikan University Jepang)


Opini

Goverment Social Responsibility, Why Not?

Tentu  tidak asing jika kita mendengar Coorporate  Social Responsibility  (CSR), disamping banyak bukti telah  memeperlihatkan kesuksesan  bagi masyarakat  sekitarnya seperti  di sektor ekonomi, sosial maupun  pendi ...Selanjutnya

Mencari Celah Inovasi dan Kreativitas Birokrasi

Saat ini publik merindukan hadirnya sosok penyelenggara pemerintahan (birokrasi) yang inovatif, lebih bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan segera memberikan solusi praktis. Hadirnya figur-figur kepala daerah ...Selanjutnya

Menumbuhkan Inovasi Kediklatan

Perubahan merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Setiap orang atau organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi menuntut sumber day ...Selanjutnya


Jurnal