BIROKRASI ZAMAN NOW

Fenomana analogi “kids zaman now” telah meyerebak bagai virus dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Bahasa kiasan yang biasa digunakan anak-anak, kaula muda, sampai dengan orang dewasa ini banyak mengandung arti baik yang positif sampai yang negatif. Arti positif dari analogi tersebut salah satunya adalah penguasaan dalam penggunaan teknologi informasi yang menjadi konsumsi utama dari segala sisi kehidupan sekarang, dan arti negatif salah satunya adalah prilaku-prilaku yang menyimpang dari kebiasaan yang dulu belum tidak pernah dilakukan, namun jadi sesuatu yang lumrah. Dari bahasa seseorang akan mendapatkan julukan tersebut, dan bisa diartikan fenomena tersebut bisa menjadi positif atau pun negatif, tergantung dari prilaku seseorang.

Lalu bagaimana apabila kita sandingkan bahasa tersebut dengan birokrasi di Indonesia terutama mengenai tentang kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pertanyaan yang pertama kali muncul apakah birokrasi kita masih sama dengan dulu atau sudah mengikuti kencangnya lari kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Definisi kepuasan masyarakat sering disamaartikan dengan definisi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen, hal ini hanya dibedakan pada siapa penyedia dan apa motif diberikannya pelayanan tersebut. Penyedia pelayanan di dalam pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan dan penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Mari melihat data-data capaian positif Pemerintah “zaman now”pada tahun 2017, sehingga keoptimisan untuk menjadi Indonesia maju akan tetap sesuai dengan jalannya dan walaupun masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kita harus masih percaya dan optimis untuk Indonesia bisa berubah.

Pemerintah “zaman now” menata birokrasi di Indonesia, dari hasil progress penataan Lembaga non Struktural (LNS) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 pemerintah telah membubarkan 23 LNS. Pembubaran ini mengefisensi anggaran (APBN) sebesar Rp. 25,347 (Data Kementerian PAN dan RB, 2017), ini dilakukan untuk memangkas instansi yang tidak berdaya guna.

Pemerintah “zaman now” dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah membuat gerakan nasional inovasi pelayanan publik dimana pada gerakan yang dimulai dari tahun 2014, gerakan ini telah menciptakan 515 inovasi dan progress terakhir tahun 2017 telah terekam 3.054 inovasi pada sektor pelayanan publik. Cara pemerintah dalam memacu instansi pemerintah untuk berinovasi yaitu dengan cara mencanangkan gerakan “1 Instansi 1 Inovasi”. Dalam gerakan telah distimulus dengan adanya kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan nama Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Tidak hanya itu pemerintah melalui Lembaga Adminisitrasi Negara juga mewajibkan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Kepemimpinan pejabat di instasi untuk menciptakan inovasi pada jenjang-jenjang yang diikuti pejabat tersebut.

Dengan adanya perubahan tersebut, birokrasi “zaman now” melalui Kementerian PPN/Bappenas (2017) telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga di Indonesia, adanya perbandingan positif dari tahun-ketahun, dilihat dari data survey tahun 2015 sebesar 84,13%, tahun 2016 sebesar 84,00% dan pada tahun 2017 naik lagi sebesar 87,3%, dari indeks ini pelayanan penyelenggara Kementerian dan Lembaga di Indonesia dinyatakan Puas oleh masyarakat.

Birokrasi “zaman now” pada Lembaga Ombudsman juga telah merilis data survey tentang asas-asas transparansi dan akuntabilitas pada tahun 2017, yang mengacu pada pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, penilaian tersebut dilakukan secara acak yang dimulai dari tingkat Kementerian, Provinsi, Kabupaten hingga Kota di Indonesia.

Penilaian terhadap kementerian pada tahun 2017, dari 14 Kementerian yang dinilai 5 kementerian telah masuk zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi), 8 Kementerian masuk kedalam zona kuning (Predikat Kepatuhan Sedang) dan 1 Kementerian zona kuning (Predikat Kepatuhan Rendah). Pada penilaian dari Provinsi pada tahun 2017, 6 Pemerintah Provinsi masuk ke dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi). Enam Pemerintah Provinsi tersebut adalah Pemprov Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penilaian pada tingkat kabupaten tahun 2017 terdapat 13 Pemerintah Kabupaten yang masuk dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi) atau 12,15 persen dari total 107 Kabupaten yang menjadi objek penilaian, terakhir adalah penialaian pada tingkat Kota pada tahun 2017, terdapat 15 kota yang masuk dalam zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi).

Dari beberapa pencapaian dari data-data tersebut Indonesia sekarang telah berlari naik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keoptimisan ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana lima dimensi kualitas pelayanan dari penyelenggara negara tersebut mencakup: Reliabilitas (Reliability); Daya Tanggap (Responsiveness); Empati (Emphaty) dan  Bukti Fisik (Tangibles) harus dipenuhi. Semoga fenomena bahasa “zaman now” dalam arti positif selalu tersemat di kualitas pelayanan di Indonesia.

 

Penulis: Muhamad Harry Rahmadi, Widyaiswara PKP2A III LAN